Tag Archives: Surjadi Soedirdja

Jakarta Juga Berambisi Menjadi Kota Budaya

KOMPAS

Minggu, 29 Jun 1997

Halaman: 4

Penulis: KSP

JAKARTA JUGA BERAMBISI MENJADI KOTA BUDAYA

JAKARTA kini berambisi menjadi kota budaya, selain diarahkan
menjadi kota jasa, perdagangan dan wisata. Keinginan ini diungkapkan
Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja belum lama ini. Mampukah
Jakarta dengan segala hiruk-pikuk metropolitan dan “hutan beton”-nya,
menjadi sebuah kota budaya?

Tak dapat dibantah, kegiatan seni dan budaya merupakan salah satu
urat nadi sebuah kota budaya. Jakarta tampaknya tak ingin sekadar men-
jadi kota jasa dan perdagangan, di mana warganya hanya sibuk dengan
urusan bisnis belaka. Jakarta juga butuh “darah” untuk menghidupkan
aktivitas warga kota.

Mengacu pada kota-kota di mancanegara, kegiatan seni dan budaya
menjadi salah satu prioritas kegiatan untuk menghidupkan kota, memberi
jiwa bagi warganya, sekaligus menggaet wisatawan. Melalui kegiatan
seni dan budaya, hubungan antarkota dan negara pun makin mesra, karena
kesenian dan kebudayaan mampu menembus segala kendala yang ada dalam
dunia politik dan diplomatik.

Lagi pula, apalah arti kehidupan ini tanpa kegiatan seni dan budaya?
Sebuah kota di mana warganya hanya sibuk memikirkan bisnis, adalah
kota yang tidak memiliki jiwa, kota yang “kering”. Dan Jakarta tak
ingin menjadi seperti itu.

Sebagai Ibu Kota Negara, Jakarta memiliki potensi bagi pengembangan
kegiatan seni dan budaya. Jakarta memiliki Institut Kesenian Jakarta
(IKJ) yang melahirkan banyak seniman terkenal yang mampu melahirkan
kreativitas seni yang menarik untuk ditonton.

“Kalau dikemas dengan menarik, tentunya atraksi seni dan budaya itu
akan mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk datang
ke Jakarta,” kata Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Ir Fauzi Bowo
kepada Kompas, Kamis (26/6) malam.

Kehadiran Taman Ismail Marzuki (TIM) yang dibangun Gubernur DKI
Jakarta Ali Sadikin, dan kini dalam tahap pemugaran, diharapkan mampu
menjadi pusat kesenian terbesar di Jakarta.

Kini di Jakarta ada sekitar 3.000 sanggar seni dan budaya yang
dikelola swasta atau pribadi, serta kegiatan lain di gelanggang-
gelanggang remaja di kotamadya. Dari seni tari, seni rupa, seni teater,
seni musik, sampai seni dalang.

“Sejumlah sanggar seni disiapkan untuk menyelenggarakan kursus,
penataran, workshop guna meningkatkan kualitas seniman kita,” kata
Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Drs Azhari Baedlawie.

Azhari yakin Jakarta akan menjadi kota budaya, meski masih merupakan
proses. Dia optimis, antara lain karena selama ini Gubernur DKI Jakarta
Surjadi Soedirdja sangat serius memfokuskan pembinaan seni dan budaya di
Ibu Kota. Misalnya dengan membangun Teater Besar di TIM yang nantinya
akan berstandar internasional, serta pusat-pusat kesenian di lima
wilayah kotamadya. Juga memfungsikan kembali gelanggang remaja tidak
hanya untuk kegiatan olahraga dan pendidikan, tapi juga untuk kegiatan
seni dan budaya.

Selain itu, menurut Azhari, hampir dalam setiap event yang
diselenggarakan berbagai instansi pemerintah dan swasta, selalu
dimunculkan atraksi seni dan budaya. Bahkan kini hampir di setiap
hotel, apakah hotel melati atau hotel berbintang di Jakarta, atraksi
seni dan budaya menjadi salah satu primadona.

Hotel Indonesia yang berlokasi di jantung Ibu Kota, menyajikan
atraksi tari-tarian daerah dari 27 propinsi. Atraksi itu diadakan di
Restoran “Nusantara”, di lantai VIII hotel tertua di Jakarta itu.

Menurut Henny Puspitasari, Humas Hotel Indonesia, atraksi tarian
itu diadakan setiap malam (kecuali Minggu malam), dan mampu mengundang
wisatawan mancanegara, yang selain ingin bersantap malam, juga ingin
menikmati atraksi tari-tarian. Selain itu di lobi Hotel Indonesia, ada
degung Sunda, bumbung Bali dan gamelan Jawa.

Bukan itu saja. Di Terminal Lebakbulus dan di Stasiun KA Kota,
ungkap Azhari, pertunjukan seni seperti Lenong dan Tanjidor akan
dihidupkan kembali dan digelar dalam kesempatan-kesempatan tertentu
agar dapat dinikmati masyarakat. Itu hanya contoh bagaimana Pemda DKI
berusaha menghidupkan seni dan budaya di Ibu Kota.

Grup-grup kesenian Betawi ini dimanfaatkan Dinas Kebudayaan DKI
Jakarta untuk mengisi berbagai acara Gubernur DKI. Di antara grup
kesenian tradisional ini, kata Azhari, masih ada 35 grup Tanjidor dan
25 grup Ondel-ondel. Pembinaan Pemda DKI terhadap grup-grup kesenian
Betawi ini diwujudkan dengan memberi bantuan alat-alat kesenian oleh
Gubernur DKI, dan subsidi untuk kegiatan mereka.

Untuk meningkatkan kualitas, grup-grup kesenian itu mengadakan
perlombaan antarmereka sendiri. Selain itu, lomba juga untuk menjaga
agar kesenian Betawi tidak punah, bahkan makin dapat berkembang.

Untuk skala nasional, berbagai pertunjukan seni dan budaya dari 27
propinsi di Indonesia selalu dipentaskan di Taman Mini Indonesia Indah
(TMII), Pasar Seni di Taman Impian Jaya Ancol (TIJA), atau Gedung
Kesenian Jakarta (GKJ).

Faalah K. Djafar, Kepala Humas Taman Impian Jaya Ancol (TIJA)
menjelaskan, setiap Sabtu malam, kesenian daerah dari berbagai
propinsi digelar di panggung Pasar Seni secara bergantian. TIJA juga
selalu memberi kesempatan Dinas Kebudayaan masing-masing propinsi
untuk menampilkan kesenian andalannya di Pasar Seni. TIJA juga bekerja
sama dengan beberapa sanggar seni yang ada di Jakarta, untuk memberi
mereka kesempatan mengembangkan apresiasi seni dan budaya.

TMII secara periodik menampilkan atraksi seni dan budaya dari 27
propinsi, diselenggarakan di tiap anjungan. GKJ dengan bangunan yang
sudah dipoles, selalu menampilkan berbagai pertunjukan kesenian dan
kebudayaan. Sedangkan Taman Ria Senayan yang segera dibuka resmi akhir
tahun 1997, akan menyajikan pertunjukan seni dan budaya Indonesia dari
27 propinsi secara bergiliran. “Misalnya Reog Ponorogo, Debus,
Keroncong Night, Tari Bali dan sebagainya,” kata Monika Irayati, Humas
Taman Ria Senayan.

Jakarta yang kini dirambah berbagai atraksi modern, juga masih
menyisakan gedung kesenian tradisional seperti Wayang Orang Bharata
dan Miss Tjitjih (yang hangus terbakar beberapa waktu lalu), meski
kondisinya memprihatinkan.

Untuk skala internasional, sejak delapan tahun terakhir ini, Pemda
DKI Jakarta bersama Yayasan Promosi Jakarta (dikenal dengan nama
Jakprom) dan Garuda Indonesia menyelenggarakan “pesta budaya” dengan
nama Jakfest (Jakarta International Festival). Jakfest diikuti berbagai
peserta dari luar negeri yang menampilkan berbagai pertunjukan seni
dan budaya, selain menampilkan kesenian Indonesia sendiri. (Baca:
Jakfest, “Gado-gado” Pesta Budaya Jakarta)
***

NAMUN untuk menjadi sebuah kota budaya, tentu tak cukup hanya
dengan menghidupkan pertunjukan seni dan budaya. Wakil Gubernur DKI
Jakarta bidang Ekonomi Pembangunan Ir Tubagus Muhammad Rais dalam
percakapan dengan Kompas menegaskan, Jakarta juga membutuhkan sentuhan budaya melalui pembangunan fisik.

Lampu-lampu penerangan jalan dengan sentuhan artistik, kini sudah
dapat dilihat. Bukan lagi sekadar tiang listrik konvensional, tapi
sudah cukup nyeni. Demikian pula lampu-lampu taman yang dipasang di
Taman Medan Merdeka di Silang Monas, taman di halaman depan Balai Kota
DKI Jakarta, serta di berbagai lokasi lainnya.

Selain itu, Jakarta juga membutuhkan hasil karya seni seperti
patung yang dibangun di berbagai sudut kota, untuk mempercantik wajah
kota dan mengimbanginya dari gedung-gedung bertingkat yang jumlahnya
makin banyak. Penampilan secara fisik karya-karya seni sudah waktunya
menghiasi sudut-sudut kota Jakarta, sehingga mampu menjadi furniture
Jakarta.

Peninggalan budaya seperti museum dengan bangunan berusia tua di
Jakarta, yang meski tidak banyak jumlahnya, sebenarnya merupakan aset
yang potensial untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota budaya.
Pemerintah DKI Jakarta sejak tahun ini berencana memperbaiki wajah
museum agar tidak sekadar menjadi tempat menyimpan benda-benda antik.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun kafe dan toko
suvenir di kawasan museum itu. Di berbagai kota di mancanegara, konsep
ini sejak lama diterapkan dan mampu menggaet jutaan wisman ke
museum-museum terkemuka.

Namun, baik Wagub DKI Ir Tb M Rais maupun Kepala Dinas Pariwisata
DKI Ir Fauzi Bowo mengakui, apresiasi sebagian besar masyarakat Jakarta
terhadap pertunjukan seni dan budaya masih sangat kurang. Mereka yang
memiliki apresiasi seni dan budaya, jumlahnya masih terbatas. Seiring
dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, apresiasi seni dan budaya
diharapkan juga meningkat. (adhi ksp)

FOTO ilustrasi Gedung Kesenian Jakarta diambil dari

Iklan

Kemang: Bagaimana Setelah Izinnya Habis?

KOMPAS

Minggu, 06 Apr 1997

Halaman: 4

Penulis: KSP

Kemang:
BAGAIMANA SETELAH IZINNYA HABIS?

PERNYATAAN Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja untuk
menertibkan tempat usaha di kawasan Jalan Kemang, Jakarta Selatan
telah dilontarkan. “Setelah izin sementara yang diberikan habis masa
berlakunya, semua bangunan di Kemang harus dikembalikan fungsinya
sebagai rumah tinggal,” tandas Surjadi Soedirdja.

Mendengar vonis ini, tentu saja para pemilik dan pengelola tempat
usaha di kawasan Kemang jadi berhitung-hitung. Betapa tidak, investasi
yang sudah ditanamkan untuk membangun sebuah kafe dan restoran relatif
besar. Galeri Twilite Cafe (TC) misalnya, menghabiskan dana lebih Rp
1,3 milyar. Galeri TC yang memiliki izin operasi selama tiga tahun
itu, sampai saat ini sudah beroperasi dua tahun dan izin sementara
yang diperolehnya berlaku sampai Oktober 1998.

“Kami cuma bisa berharap, mudah-mudahan sampai waktunya tiba, kafe
ini sudah bisa mengembalikan modalnya, dan syukur-syukur bisa untung,”
kata Brenda Djorghi, General Manager Galeri TC kepada Kompas. Dia cuma
berharap, pernyataan Gubernur DKI itu hanya peringatan bagi kafe-kafe
yang tidak mempunyai izin.

Tapi Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja nampaknya tidak
main-main dengan ‘ancamannya’. Melalui Instruksi Gubernur DKI No 77
Tahun 1997 tanggal 18 Maret 1997, Surjadi menegaskan akan meneliti
izin setiap bangunan yang ada di sepanjang Jl Kemang Raya. Keluarnya
Ingub ini otomatis membuat kawasan Kemang dinyatakan dalam keadaan
status quo.

Kawasan permukiman
Lalu bagaimana nasib kafe-kafe baru, baik yang sedang dibangun
maupun yang segera dibuka? “Kita teliti perizinannya dulu. Kalau
memang sudah ada izinnya, mereka diperbolehkan beroperasi sampai batas
waktu izinnya habis. Tapi kalau tidak ada izin, semua kegiatan harus
dihentikan,” tegas Walikota Jaksel Drs Pardjoko. Pada pekan-pekan
depan, rencana penertiban sudah akan dimulai.

Dalam RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) DKI Jakarta Tahun 1985-2005
dan RBWK (Rencana Bagian Wilayah Kota), jelas tercantum kawasan Kemang
diperuntukkan sebagai kawasan permukiman.

Tidak hanya kafe dan restoran, tapi kini juga hadir bank, binatu,
salon, toko mebel, kampus, toko perlengkapan hewan, toko karpet, mini
market, konsultan taman, biro perjalanan umum, tempat penukaran uang,
bertebaran di Jalan Kemang.

Hampir semua pengelola tempat usaha di Jl Kemang Raya menyewa
rumah atau lahan kosong. Nilai sewanya tergantung dari lamanya sewa.
Ada yang tiga tahun, lima tahun, ada yang sepuluh tahun, tergantung
dari kemampuan finansial masing-masing. Izin sementara yang diperoleh
pun tergantung dari lamanya sewa.

“Kalau ngomong soal izin, kami sudah mengurusnya sejak awal.
Banyak sekali jenisnya, dari izin musik, izin bar, izin toko buku,
izin restoran, izin parkir, izin kebersihan, yang kalau
dihitung-hitung bisa sebundel,” jelas seorang pengelola kafe. Ia tidak
menjelaskan rinci berapa jumlah uang yang dikucurkan untuk memperoleh
berbagai izin tersebut.

Pengelola kafe lainnya menyatakan, jika kafe dan restoran di Jl
Kemang Raya ditutup, berapa tenaga kerja yang akan menganggur? Menurut
catatan Kompas, di kawasan Kemang terdapat sedikitnya 133 unit usaha,
terdiri dari antara lain restoran, kafe, bank, mebel, bengkel, toko
barang seni dan sebagainya. Dari jumlah tersebut 33 di antaranya
adalah restoran dan kafe.

Bila rata-rata setiap restoran dan kafe mempekerjakan sekitar 75
karyawan, itu berarti sekitar 2.475 karyawan akan kehilangan
pekerjaan. Itu baru dihitung dari mereka yang bekerja di restoran dan
kafe, belum termasuk karyawan yang bekerja di bengkel, toko barang
seni dan sebagainya.

Mereka juga berkomentar, mengapa dulu pemerintah memberi izin
usaha, kalau pada akhirnya harus ditertibkan. “Kalau dilarang sejak
awal kami tidak perlu buang-buang duit,” kata seorang pengelola kafe.

Tentang pemberian izin sementara itu, Ketua Fraksi PDI DPRD DKI
Jakarta, Lukman Mokoginta mengatakan, “Sudah jelas tercantum dalam
RUTR dan RBWK, kawasan Kemang merupakan kawasan permukiman. Mengapa ada aparat yang mencoba-coba mengubahnya?” kata Lukman.
Meski begitu, ia memuji langkah Gubernur DKI Surjadi Soedirdja
yang masih memberi kesempatan kepada pengelola kafe, restoran dan
usaha jasa lainnya untuk beroperasi sampai izin sementara habis masa
berlakunya.

Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja sendiri mengakui kesalahan
aparatnya dan kelemahan pengawasan. “Saya akui pemberian izin-izin itu
tanggung jawab pemerintah. Tapi saya tegaskan sekali lagi, semua usaha
di Jl Kemang Raya harus ditertibkan. Saya minta masyarakat memahami
keputusan ini,” tandasnya. (ksp)

Taman, Kali, dan Udara Segar

KOMPAS
Minggu, 22 Jun 1997
Halaman: 4
Penulis: KSP

TAMAN, KALI BERSIH DAN UDARA SEGAR

MASALAH urbanisasi dan kependudukan tampaknya menjadi persoalan
utama yang harus dihadapi Pemerintah DKI Jakarta sampai kapan pun.
Gemerlap Jakarta tetap menjadi daya tarik bagi kaum pendatang dari
berbagai daerah di Indonesia.

Setiap tahun, sedikitnya 200.000 wajah baru muncul di Ibu Kota.
Sebagian mengadu nasib, dan sebagian bahkan datang tanpa memiliki
keterampilan cukup, sehingga mereka inilah yang terpaksa hidup melata,
mendirikan perumahan kumuh di bantaran sungai dan beberapa lokasi
lainnya.

Lalu ketika mereka diusir, tindakan ini acap kali diartikan oleh
sebagian orang sebagai penggusuran. Namun Surjadi Soedirdja bersama
jajarannya tak patah semangat. Bukan penggusuran namanya, ujar kepala
daerah khusus Ibukota Jakarta itu, tapi penataan lingkungan.

Kaum pendatang yang kalah bersaing dan terpaksa hidup di permukiman
kumuh tak layak huni ini, bukannya tidak berhak hidup di Jakarta. Tapi
menurut Surjadi, mereka harus hidup lebih manusiawi. Bagaimanapun,
warga Jakarta tak pantas hidup melata di pinggiran sungai. Itulah
konsep yang disampaikan Surjadi Soedirdja.

Namun ia tidak menutup mata melihat ulah oknum karyawannya. Ber-
ulang kali ia menyatakan kemarahannya melihat oknum karyawan Pemda DKI
yang memanfaatkan kehadiran penduduk musiman yang tinggal di bantaran
sungai. Warga acapkali dimintai “uang tinggal sementara” sehingga
mereka pun beranggapan sah-sah saja tinggal di sana.

Derasnya arus urbanisasi masuk ke Ibu Kota, membuat Pemda DKI harus
memutar otak untuk mengatasinya. Melarang orang datang ke Jakarta,
tentunya bukan solusi yang tepat. Imbauan agar orang yang datang ke
Jakarta memiliki keterampilan yang memadai, bisa didengar bisa tidak.
Sebab Jakarta adalah magnet yang mampu menarik ribuan orang dalam
sekejap.

Bahwa Jakarta tetap merupakan pilihan utama bagi penduduk luar
Jakarta untuk mencari uang, itu fakta yang tak terbantah. Apa pun yang
dilakukan orang di Jakarta, bisa menjadi uang, asal mereka kreatif dan
tidak gengsi. Dari mengatur mobil-mobil di putaran jalan (U-turn)
sampai menjadi joki three-in-one. Dari peminta-minta sampai pedagang
kaki lima. Dari pembantu rumah tangga sampai penyanyi di klub malam.
Mereka yang sukses bertahan hidup di Jakarta, setiap pulang kampung
pada usai Lebaran, mengajak kerabat, kenalan dan saudaranya ikut
mengadu nasib di Ibu Kota.

Kondisi ini melahirkan sejumlah problem baru. Dengan lahan yang
makin terbatas (luas Jakarta saat ini 650 km2), persoalan yang kemudian
muncul berkaitan dengan penyediaan permukiman. Karena itulah, Surjadi
Soedirdja berkeinginan, Pemda DKI dapat membangun rumah susun murah
bagi masyarakat lapisan menengah bawah. Tapi apa daya, dana pemerintah
terbatas. Ia pun mengajak swasta membantu pemerintah, membangun rumah
susun murah.

Bukan itu saja, pengembang kawasan (developer) pun dimintanya
membangun rumah susun (atau apartemen) bagi kelas menengah yang
jumlahnya semakin banyak di Jakarta. Ini semua untuk mengantisipasi
persoalan terbatasnya lahan di Ibu Kota. Kini selain rumah susun
murah, ada kecenderungan pengembang kawasan membangun apartemen kelas
menengah, menggeser keinginan membangun kondominium mewah.

Rencana memperluas Kota Jakarta melalui reklamasi pantai utara,
saat ini memang masih dalam pembahasan. Namun ia sudah memikirkan,
20-30 tahun mendatang, kejayaan Kota Jakarta sebagai pelabuhan
terkemuka pada masa silam, akan terulang kembali jika proyek reklamasi
pantura itu terwujud pada waktunya.

Tapi ia tidak menutup mata atas kritik-kritik yang dilontarkan
sejumlah orang. Surjadi menegaskan proyek reklamasi pantura
direncanakan oleh para pakar yang ahli di bidangnya masing-masing.
* * *

DENGAN jumlah penduduk yang mencapai lebih dari sembilan juta jiwa,
harus diakui Jakarta semakin menyandang beban berat. Masalah paling
mendesak adalah penyediaan angkutan umum massal. Pemandangan
sehari-hari yang dapat disaksikan di sini, betapa sulitnya orang di
Jakarta mendapatkan angkutan umum yang aman dan nyaman. Naik bus kota
berarti harus bersedia berdesakan, bahkan diperlakukan bak ikan
pindang.

Surjadi Soedirdja menyadari betul kondisi buruk angkutan umum di
Jakarta. Gagasan membangun kereta bawah tanah (subway) jurusan Blok
M-Kota, berusaha diwujudkan. Meskipun usulannya masih mentok setelah
rancang dasarnya selesai, namun setidaknya ada keinginan kuat Pemda
DKI menyediakan angkutan massal bagi masyarakat Jakarta. Usulan swasta
membangun triple decker (jalan layang tiga tingkat) dari poros
selatan-utara pun disambut baik. Harapan warga tentunya, rencana-
rencana itu segera direalisasikan. Sebab kalau ditunda terlalu lama,
Jakarta bakal tambah macet dan sumpek.

Keluhan ini sah-sah saja. Hidup di Ibu Kota ternyata toh tak selalu
enak. Bayangkan, ketika bangun pagi, warga Jakarta sudah harus menghirup
polusi, bukan lagi udara segar dan bersih. Polusi udara semakin parah,
menjadikan hidup di Ibu Kota semakin tak nyaman lagi.

Surjadi Soedirdja pun menyadari betul keadaan ini. Gerakan sejuta
pohon, gerakan sejuta taman, program udara bersih, program langit biru
dicanangkan. Kota Jakarta harus lebih nyaman. Maka, taman-taman kota
pun dibangun di berbagai lokasi. Taman Medan Merdeka di kawasan Monas
misalnya, dibenahi dengan anggaran milyaran rupiah. Kota ini harus
ramah dengan warganya. Keramahan antara lain bisa diwujudkan dengan
ketersediaan taman, di mana orang dapat duduk-duduk melepas lelah di
tempat yang hijau dan teduh. Taman Medan Merdeka yang kini masih dalam
tahap pembenahan, kelak akan menjadi taman kota yang memungkinkan hal
itu terjadi.

Dari luas Jakarta 650 km2 atau 65.000 hektar, Pemda DKI Jakarta
mentargetkan membangun taman 6.500 hektar atau sepersepuluh luas kota.
Namun hingga saat ini, baru sekitar 50 persen (sekitar 3.250 hektar)
taman yang dapat dibangun. Idealnya, luas ruang terbuka hijau di
Jakarta 9.750 hektar, dengan rincian 3.250 hektar hutan kota dan 6.500
hektar taman kota. Tapi nyatanya, saat ini baru ada 4.000 hektar ruang
terbuka hijau (873 hektar hutan kota dan 3.250 hektar taman kota).

Sisi kanan dan kiri kali Mookervaart yang telah diturap di sepanjang
sisi selatan Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat sampai ke Kodya Tangerang
akan dibangun taman unggulan sebagai upaya memperindah pintu gerbang
Jakarta di wilayah barat. Pembangunan taman unggulan akan dilaksanakan
bulan Oktober 1997.

Gencarnya upaya mewujudkan keindahan dan penghijauan di Jakarta,
juga bisa terlihat dari data di Suku Dinas Pertamanan Jakarta Barat.
Jumlah taman di Jakarta Barat tahun 1995 baru 55 lokasi dengan luas
10,64 hektar, jalur hijau jalan 131 lokasi dengan luas 64,78 hektar,
dan jalur hijau kota 28 lokasi luasnya 6,63 hektar. Dua tahun kemudian,
yakni 1997 jumlah taman dan jalur hijau bertambah. Jumlah taman
menjadi 94 lokasi luasnya 12 hektar, jalur hijau jalan 150 lokasi
luasnya 66 hektar, dan jalur hijau kota 35 lokasi luasnya 8,5 hektar.

Gubernur juga mengancam akan menindak mereka yang menyalahgunakan
jalur hijau. Beberapa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)
seperti diketahui, dibangun di atas tanah jalur hijau. Namun untuk ini
Surjadi masih mentolerir dengan catatan, SPBU itu diminta membangun
juga SPBG yang menjual bahan bakar gas (BBG). Kalau tidak, izin usaha
tak diperpanjang dan jalur hijau harus dikembalikan ke fungsi asalnya.

Jakarta harus terasa sejuk dan warganya harus merasa dimanusiakan.
Maka, Surjadi pun merealisasikan pembangunan trotoar lebar untuk
pejalan kaki, dengan pepohonan yang sejuk ditanam di kiri-kanan jalan.
Lihatlah misalnya, trotoar di Jl Kebon Sirih (Jakpus), juga Jl Kyai
Tapa dan Pancoran Glodok (Jakbar).

Pekan lalu, Surjadi mengundang pemilik dan pengelola gedung ber-
tingkat di sepanjang Jl MH Thamrin, mengajak mereka membulatkan tekad
untuk membuat kawasan Jl MH Thamrin lebih nyaman. Caranya? Mereka
diminta membuka pagar dan melebarkan trotoar menjadi tujuh-delapan
meter. Milyaran rupiah bakal dikeluarkan untuk merealisasikan gagasan
indah ini. Kalau keinginan ini bisa dilaksanakan, kelak trotoar
sepanjang 1,6 km di Jl MH Thamrin, akan menjadi salah satu kawasan
tercantik di Jakarta.

Cita-cita Surjadi tak hanya berhenti sampai di sini. Gubernur DKI
ini sudah mencanangkan akan membuat trotoar lebar di kawasan wisata
belanja di Jl Dr Satrio-Casablanca, Jaksel. Ir Ciputra, salah seorang
konglomerat memberi tanggapan positif. Tak heran kelak, trotoar
Jakarta bisa bersaing dengan trotoar lebar di kawasan Orchard Road
Singapura atau kawasan Champ-de-Elysse Paris. Asyik betul.
* * *

SEBUAH kota harus menghargai sejarahnya. Pendapat ini diyakini
betul oleh Surjadi. Revitalisasi kota tua di Jakarta Lama, dan
pembenahan museum-museum di Jakarta agar tampil lebih menarik,
menjadi salah satu program kerja yang direalisasikannya secara
bertahap.

Ketika seorang Surjadi Soedirdja harus berbasah kuyup akibat
jembatan kayu tempat ia berdiri tiba-tiba runtuh saat ia meresmikan
Kali Opak beberapa waktu lalu, orang tersentak. Kali Opak konon
memiliki kisah sejarah panjang dalam perkembangan awal Kota Jakarta.

Suara-suara yang menghendaki agar museum-museum di Jakarta diper-
cantik supaya lebih menarik, ditanggapi positif. Surjadi pun berke-
inginan museum-museum di Jakarta tak hanya sekadar tempat penyimpan
benda antik dan benda mati, tapi mampu menjadi daya tarik wisatawan
mancanegara, seperti halnya museum di berbagai kota di mancanegara.

Angan-angannya, suatu saat kelak setiap tahun jutaan orang mengunjungi
museum. Jakarta pun menjadi salah satu kota wisata yang menyenangkan
di kawasan Asia.
* * *

MEMBERSIHKAN sungai-sungai di Jakarta dari aneka limbah, juga
merupakan salah satu perhatiannya. Melalui Program Kali Bersih
(Prokasih), Surjadi Soedirdja bersama staf-nya berusaha mengurangi
limbah sungai-sungai yang melintas di Jakarta. Usaha itu tidaklah
main-main. Buktinya, dua tahun berturut-turut Propinsi DKI Jakarta
memperoleh penghargaan terbaik Prokasih dari Kantor Menteri Negara
Lingkungan Hidup.

Tengok misalnya Kali Banjir Kanal atau dikenal sebagai Kali Malang
yang melintas dari Manggarai sampai kawasan Angke. Tepian kali bebas
dari WC umum yang menjorok ke tengah sungai dan akrab dengan sebutan
“helikopter”. Gubuk-gubuk atau bangunan darurat yang menjamur di
tepian kali tak lagi tersisa. Sementara di Kali Cideng yang mengalir
di kawasan Jakarta Pusat, tepiannya berpagar dan tanaman mengusir
kekumuhannya.

“Perlahan, kali tak lagi dibelakangi, tapi menjadi pemandangan muka
bangunan,” tutur H Abdul Kahfi. Beberapa kantor dan hotel di Jalan
Karet Pasar Baru Timur menghadap ke Kali Malang yang kini tepiannya
hijau oleh tanaman sayuran. “Para petani boleh memanfaatkan lahan
bantaran kali itu, tapi tak boleh tinggal atau membuat bangunan di
sana,” katanya.

Memang saat ini sebagian sungai-sungai di Ibu Kota masih kotor dan
sampah terbawa arus di beberapa tempat. Prokasih memang membutuhkan
proses waktu yang cukup lama. Setidaknya, ini menyadarkan orang agar
tidak membuang limbah langsung ke sungai, dan mengajak pengelola
industri untuk memiliki alat pengolah limbah.

Belajar dari negara lain, misalnya Singapura, Jepang dan Inggris,
upaya membersihkan sungai dari limbah, bukan seperti tukang sulap,
sungai-sungai langsung bersih seketika. Selain membutuhkan anggaran
yang tidak sedikit, juga usaha yang terus-menerus, tanpa henti. Tapi
Surjadi toh berangan-angan, 13 sungai yang melintas di Jakarta suatu
saat kelak betul-betul bersih dari limbah. Bukan cuma itu, alangkah
menyenangkan bila juga bisa melihat ikan-ikan berenang di air sungai
dengan suka cita. (adhi ksp)

Foto: 2
1. Kompas/we
KALI BERSIH – Salah satu persoalan yang dihadapi Jakarta adalah
kebersihan, termasuk kebersihan kali-kali yang melintasi Jakarta.
Untuk mewujudkan hal itu tentu saja tidak mudah, diperlukan upaya
yang tak terputus-putus, juga penyediaan biaya yang tak kecil.

2. Kompas/kr
TERBUKA – Ruang-ruang terbuka yang bisa dinikmati masyarakat Jakarta
diharapkan akan semakin banyak. Bahkan nantinya ruang-ruang terbuka,
taman, dan trotoar menjadi bagian penting dari kota metropolitan yang
sudah penuh sesak ini.

Tersedia Bangku untuk Melepas Lelah…

KOMPAS
Jumat, 21 Mar 1997
Halaman: 18
Penulis: ADHI KSP

TERSEDIA BANGKU UNTUK MELEPAS LELAH…

PERNAHKAH Anda membayangkan Jl MH Thamrin sepanjang 1,6 kilometer
dari Bundaran Hotel Indonesia ke Bundaran Air Mancur memiliki trotoar
selebar delapan meter?

Di sepanjang kiri-kanan jalan ditanami pohon-pohon palem yang
secara psikologis memberi rasa aman kepada para pejalan kaki. Tiap
selang beberapa meter, ada bangku yang disediakan untuk mereka yang
ingin melepas lelah sejenak.

Pagar-pagar yang selama ini membatasi setiap gedung, kini sudah
dibongkar. Ribuan orang yang berkantor di sepanjang Jl MH Thamrin
menjadi lebih suka berjalan kaki di trotoar lebar. Jl MH Thamrin
betul-betul menjadi landmark Jakarta. Wisatawan mancanegara dan
wisatawan nusantara yang datang ke Jakarta pun merasa belum ke Jakarta,
jika belum berjalan di trotoar Jl MH Thamrin…

Ilustrasi di atas tentu saja belum menjadi kenyataan. Baru
berandai-andai. Tapi itulah yang menjadi salah satu obsesi Gubernur
DKI Jakarta Surjadi Soedirdja dalam kerangka “memanusiakan” warga
Jakarta.
***

KONDISI Jl MH Thamrin saat ini selain panas, tidak teduh, kurangnya
cahaya lampu bagi area pejalan kaki pada malam hari, juga kurang
memberikan prioritas bagi pejalan kaki. Banyaknya persimpangan pintu
masuk (mobil yang akan keluar dan masuk gedung) sangat mengganggu
pejalan kaki. Tidak ada tema yang jelas pada Jl MH Thamrin sebagai
jalan protokol di jantung Ibu Kota. Fungsi-fungsi lantai dasar di
gedung-gedung sepanjang jalan itu, tidak mendukung pengembangan
aktivitas.

Ambil contoh, kalau kita mau memarkir mobil di salah satu gedung
yang berkantor di Jl MH Thamrin. Sulitnya bukan main. Bahkan bisa
menghabiskan waktu cukup lama. Karena trotoarnya sempit, berjalan kaki
pun terpaksa di jalan jalur lambat, dengan risiko disambar motor atau
mobil. “Betul-betul tidak nyaman,” kata sejumlah pejalan kaki yang
biasa melintas di jalan protokol itu.

Kondisi trotoar pun tidak seragam, ada yang bisa dilintasi, ada
pula yang lahannya habis digunakan untuk halte bus dan jembatan
penyeberangan. Singkat kata, trotoar Jl MH Thamrin saat ini tidak
sungguh-sungguh dipersiapkan untuk kenyamanan pejalan kaki.

Setiap sore ratusan bahkan ribuan karyawan yang berkantor di
sepanjang Jl MH Thamrin berdiri menyemut, menunggu kedatangan bus
kota, tumpah sampai ke jalan. Situasi seperti ini tampak kurang
manusiawi. Jl MH Thamrin terasa “kejam” bagi pedestrian.

Padahal Jl MH Thamrin merupakan jalur nasional. Setiap tamu negara
dan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jakarta selalu melintasi
jalan protokol itu. Untuk itulah dilontarkan gagasan bagaimana Jl MH
Thamrin menjadi suatu lintasan budaya. Ide ini menerangkan sejarah
budaya Indonesia dengan cara informal bagi mereka yang bekerja di
kawasan tersebut maupun kepada wisatawan yang melintas dan berkunjung
ke jalan protokol itu. Suatu museum Indonesia tanpa dinding.
***

OBSESI Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja ini terasa tidak
berlebihan. Lihatlah misalnya pusat-pusat bisnis di sejumlah kota
besar di dunia. Tak ada pagar yang membatasi gedung-gedung perkantoran
dan pusat bisnis. Pemandangan seperti itu sudah sangat lumrah. Tak ada
gedung yang individualistis. “Justru Jakarta ini aneh sendiri. Halaman
gedung dikapling-kapling, seperti halaman rumah,” jelas arsitek lulusan
Oxford Inggris ini.

Rencana ini tidak hanya akan diwujudkan di sepanjang Jl MH Thamrin,
tapi akan dilanjutkan ke Jl Sudirman hingga Bundaran Patung Pemuda
(Ratu Plaza). Ini berarti, sepanjang koridor Jl MH Thamrin dan Jl
Sudirman akan memiliki trotoar yang lebar dan nyaman bagi pejalan kaki.
Semoga rencana itu segera direalisasikan. (Adhi Ksp)

Membangun Trotoar Lebar di Jalan MH Thamrin

KOMPAS
Jumat, 21 Mar 1997
Halaman: 18
Penulis: ADHI KSP

MEMBANGUN TROTOAR LEBAR DI JALAN MH THAMRIN

MEMBANGUN trotoar lebar di Jalan MH Thamrin adalah salah satu dari
rencana Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja untuk “memanusiakan”
warga Ibu Kota. Rencana lainnya antara lain, meningkatkan mutu angkutan
kota -massal, murah dan nyaman- yang pada gilirannya diharapkan bisa
mengobati kemacetan yang kondisinya sudah sangat parah sekarang ini.

Lalu ada program “meruntuhkan” pagar-pagar beton di kawasan Jalan
Sudirman dan Jalan MH Thamrin. Pagar beton diganti dengan “pagar hidup”,
yakni berupa pepohonan sehingga kawasan bisnis dan perkantoran itu menjadi hijau. Nyaman!

Dan berkaitan dengan program “peruntuhan” itu disusun pula rencana
pembangunan trotoar lebar sepanjang Jalan MH Thamrin. Trotoar untuk
pejalan kaki, yang selama ini tampak seperti tidak mendapat tempat di
dalam “kamus” Ibu Kota. Pejalan kaki sepertinya tidak masuk hitungan
atau diperhitungkan.

Solusi untuk meningkatkan kualitas transportasi kota diwujudkan dengan
membangun kereta bawah tanah (subway) Blok M-Kota dan tripple decker
Bintaro-Kota.

Subway belum lagi jelas kapan mulai dibangun setelah koordinator
konsorsium perusahaan-perusahaan swasta yang menangani mega proyek
itu, Ir Aburizal Bakrie menyatakan pembangunan fisik diundur dari
rencana semula April 1997. Dan hingga kini belum diketahui hingga
kapan pembangunan fisik diundur, meski menurut Antara, Ical -panggilan
akrab Aburizal Bakrie- menyatakan akan dimulai Juli 1997.
Yang sudah pasti adalah proyek tripple decker. Pembangunan fisik
jalan tiga tingkat Bintaro-Kota itu dimulai April 1997 dan selesai
Agustus 2001.

Khusus tentang trotoar lebar, Surjadi sudah memikirkannya sejak dua
tahun lalu dan kemudian mengajak kelompok-kelompok profesi pecinta
“Jakarta Bersih” mewujudkannya.

Konsepnya tak hanya membangun trotoar, tetapi masalah-masalah detail
juga tak dilupakan. Semisal pembuatan rambu pemberhentian bus (yang
menginformasikan bus-bus jurusan tertentu saja yang akan menaikturunkan
penumpang di tempat tersebut), shelter yang didesain lebih menarik (yang
digabungkan dengan kotak telepon umum, kios surat kabar, kios kecil
penjual makanan-minuman ringan dan informasi turis), serta pul (pool)
taksi yang ditempatkan di jalur-jalur penghubung blok utama dan pendukung
(jalan-jalan samping) agar lalu lintas Jalan Thamrin tidak terganggu.

Menurut arsitek Ir Budi Lim yang “dilibatkan” dalam proyek itu, konsep
alur dan arus kendaraan memprioritaskan kenyamanan pejalan kaki.
Prinsipnya, pengaturan arus lalu lintas mengacu pada perputaran yang
berlawanan arah jarum jam. Jadi mobil yang ada sopirnya, harus menurunkan
penumpang di depan, dan penumpangnya berjalan kaki ke gedung. Mobil yang
tak ada sopirnya, langsung ke gedung parkir mobil, tidak diperkenankan
berbelok langsung ke pintu masuk gedung.

Lalu apa nilai tambah pembongkaran pagar beton? “Lantai dasar
gedung-gedung itu bisa menjadi tempat komersial. Nilai sewa bisa meningkat.
Kalau selama ini lobi gedung tidak menghasilkan, bila sudah dibongkar
nilainya bisa menjadi 100-150 dollar AS/meter persegi/bulan.

Konsep ini akan memfungsikan lantai dasar gedung sebagai fasilitas
publik seperti kafe, restoran, pusat jajan, bank, warung telekomunikasi,
tempat penukaran uang, toko buku, binatu, kantor pos, butik eksklusif,
toko perhiasan. Lantai di bawahnya lagi dapat difungsikan sebagai
diskotek, pub, pusat kebugaran, salon kecantikan dan sejenisnya.

Hotel Sari Pan Pacific misalnya, bisa membuka kafe yang mendekati
trotoar. Pejalan kaki yang sudah lelah singgah di kafe itu untuk minum
sambil istirahat. Atau contoh lain, lahan antara kawasan Gedung Jaya dan
Plaza ATD, bisa juga dibangun kafe.

Halaman Gedung Sarinah dan Restoran Mc Donald’s sebenarnya bisa
difungsikan sebagai plaza, taman dan kafe. Lalu di mana kendaraan diparkir?
Solusinya, pemilik gedung membangun tempat parkir di bawah tanah. Menurut perhitungan Budi, pemanfaatan halaman sebagai plaza (yang bisa disewakan) dan pembangunan tempar parkir di bawah tanah, akan lebih menguntungkan.

Dalam konsep umum yang diajukan, idealnya setiap bangunan yang ada di
Jl MH Thamrin diharuskan memiliki fasilitas parkir pada blok penunjangnya.
Kapasitas fasilitas parkir pada tiap gedung, minimal harus dapat menampung
kebutuhan gedung itu sendiri. Atau, pemanfaatan fasilitas parkir bersama
pada tingkat blok sehingga terjadi pemerataan kepadatan parkir pada
setiap tempat.

Soal sekuriti? Dalam kondisi seperti itu, yang menjadi soal bukan
lagi sekuriti gedung-per-gedung tapi sekuriti bersama. Persoalan yang
mungkin muncul adalah halaman kantor kedutaan besar negara sahabat yang
masih ada di Jl MH Thamrin. Tapi Budi berpendapat, gedung Kedubes
Perancis sebenarnya lebih sesuai menjadi pusat kebudayaan, dan kantor
duta besar dipindah ke kawasan Kuningan, Jaksel.
***

RENCANA pembongkaran pagar beton dan pelebaran trotoar di Jl MH
Thamrin dan Sudirman akan segera direalisasikan. “Saya harapkan tahun
1997 sudah mulai dilaksanakan. Sekaranglah saat yang tepat untuk
merealisasikannya,” kata Wagub DKI bidang Ekbang Ir Tb M Rais.

Wali Kotamadya Jakarta Pu-sat Abdul Kahfi awal pekan ini mengatakan,
pemerintah sedang melakukan pendataan status tanah. Akhir bulan Maret
ini, Pemerintah DKI Jakarta akan berdialog dengan pemilik dan pengelola
gedung, sekaligus menjelaskan rencana pembongkaran pagar beton di Jl MH
Thamrin dan pelebaran trotoar.

Pertanggung jawaban hukum rencana itu, Rais menunjuk Surat Keputusan
(SK) Gubernur DKI Jakarta No 270 Tahun 1995 tentang Penggunaan Lantai
Dasar untuk Komersial. Juga SK Gubernur No 678 Tahun 1994 tentang
Peningkatan Intensitas Bangunan di DKI Jakarta. Be-lum diketahui
biaya untuk rencana itu. Namun, menurut Rais cukup besar. Tapi kalau
para pejabat dan konglomerat pemilik gedung-gedung bertingkat di
Jakarta memiliki visi yang sama tentang pentingnya trotoar yang lebar,
masalah biaya bukan merupakan kendala?

Manfaatnya juga akan dinikmati para karyawan yang bekerja di kawasan
itu, selain tentunya menjadikan Jl MH Thamrin kebanggaan Kota Jakarta
dan Indonesia. Jl Thamrin pun akan menjadi daerah tujuan wisata (DTW)
Jakarta, dan menjadi buah bibir setiap wisatawan mancanegara. (Adhi
Ksp)

KOMPAS
Sabtu, 09 Sep 1995
Halaman: 8
Penulis: KSP

BELAJAR DARI PARIS MEMBIKIN
JAKARTA SEBAGAI “CITY OF LIGHT”

Paris, Kompas
Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja menerima pimpinan EDF
(Electricite de France) atau PLN-nya Paris Raya di ruang konferensi
Hotel Intercontinental Paris, Rabu sore waktu setempat atau Kamis
malam. Dalam pertemuan itu disampaikan gambaran tentang cara kerja
EDF (PLN-nya Paris), sebagai masukan studi banding masalah
kelistrikan di kota besar. Pengalaman EDF memasang dan mengelola
penerangan di jalan umum akan dipakai mewujudkan keinginan gubernur
menjadikan Jakarta sebagai city of light.

Pimpinan EDF Paris yang datang menemui Gubernur DKI Jakarta
Surjadi Soedirdja adalah Gerald Caillaut (Executive Director EDF for
Paris and Paris Region) dan Michel Collier dari Divisi Traffic and
Public Lighting bersama sejumlah stafnya. Sedangkan yang mendampingi
gubernur antara lain Ir Sri Djoko Pararto (Deputi Pemimpin Bidang
Konstruksi PT PLN Jakarta Raya, Ir Harry Hartoyo MM (Kepala Unit
Pengatur Distribusi PT PLN Jakarta Raya), Soekardjo HP (Ketua Kadin
Jaya), Soekrisman (Direktur PT Pembangunan Jaya), Fauzi Bowo (Kepala
Dinas Pariwisata DKI), Poerwanto HW (Kepala Biro Administrasi
Protokol Pimpinan), Robert Silalahi (Karo Kerjasama Antarkota dan
Daerah). Juga pengusaha James T. Riady dan Mochtar Wijaya.

Dalam pertemuan sekitar satu jam itu, menurut wartawan Kompas
Robert Adhi Ksp dari Paris,
pimpinan EDF menjelaskan bagaimana EDF
memasok penerangan jalan umum dan bangunan seni, dan juga
mengendalikan lalu lintas di Paris. Diuraikan pula bagaimana EDF
mendukung pembangunan kota Paris.

Pengalaman EDF dalam pemasangan dan pengelolaan jalan umum,
dapat dijadikan perbandingan, dalam mewujudkan keinginan Gubernur
DKI Surjadi Soedirdja menjadikan Jakarta city of light, yang
tercermin pada pemasangan dan pencahayaan lampu di jalan umum dan di
bangunan-bangunannya. Pengalaman EDF mengelola lampu pengatur lalu
lintas juga dapat menjadi perbandingan untuk menyempurnakan traffic
light Jakarta demi meningkatkan kelancaran lalu lintas di Jakarta.

Seperti halnya kota Jakarta, pembangunan di Paris juga stagta
pesat. Dan itu perlu diimbangi dengan pembangunan jaringan listrik.
Kendalanya sama, yaitu keterbatasan lahan dan koordinasi pekerjaan.
Pihak EDF menjelaskan juga kepada Gubernur Surjadi, bagaimana EDF
dan Pemerintah Kota Paris mengatasi kendala tersebut.

Pimpinan EDF menguraikan kebijakan kota Paris membatasi
penggunaan generating set untuk pemakaian listrik, karena genset
menyebabkan polusi dan penggunaan sumber energi yang tidak efisien.
Untuk kasus Jakarta, masih ada gedung tinggi yang tidak menggunakan
listrik PLN sehingga merugikan Pemda DKI karena pemakai genset
sendiri tidak membayar pajak penerangan jalan umum ke Pemda DKI
Jakarta yang nilainya 3 persen dari biaya pemakaian listrik.

Dalam pertemuan itu, Gubernur DKI Surjadi Soedirdja aktif
bertanya tentang pengelolaan listrik oleh EDF di Paris Raya.
Sementara James T. Riady dari grup Lippo tak kalah gencar bertanya
soal listrik tersebut. *

KOMPAS
Kamis, 07 Sep 1995
Halaman: 8
Penulis: KSP

IULA HARUS MAMPU ANTISIPASI
PERTUMBUHAN EKONOMI ASPAS
Den Haag, Kompas

IULA (International Union of Local Authorities) Asia Pasifik
(Aspas) harus mampu memperjelas misinya meningkatkan kemampuan
pemerintah daerah melayani warga kota masing-masing. Yaitu,
meningkatkan performance sumber daya manusia dan sistem administrasi
perkotaan. Dengan demikian setiap pemerintah daerah siap menghadapi
era globalisasi.

Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja selaku Presiden IULA
mengungkapkan hal itu Rabu (5/9) ketika memimpin sidang IULA kawasan
Asia Pasifik di Gedung Kongres Belanda. Diskusi panel itu
menghadirkan pembicara Michael Bohnet, Menteri Kerja Sama Ekonomi
Federal Jerman, R. Ravenna Kepala Divisi Asia Komisi Eropa, dan
Ogano dari JICA (Japan International Cooperation Agency).

Wartawan Kompas, Robert Adhi Ksp melaporkan dari Den Haag,
dalam sidang yang dihadiri sekitar 100 peserta dari negara-negara
kawasan Asia Pasifik, Surjadi yang bertindak sebagai ketua
sidang, menyebutkan kerja sama pemda harus dilihat dari
keberadaan Asia Pasifik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia
pada abad ke-21. Dengan demikian, tidak ada pilihan lain, kerja
sama internasional akan melibatkan pemerintah pusat hingga
pemerintahan terendah yang langsung berhubungan dengan
masyarakat.

Untuk mewujudkan kerja sama internasional ini, Surjadi
Soedirdja menyebutkan perlunya pelatihan sumber daya manusia. Di
samping itu, pemerintah daerah harus melihat kemampuan
masyarakat mengaplikasikan bantuan luar negeri. Bantuan LN ini
harus pas dengan kebutuhan negara penerima, bukan negara pemberi.

Menurut Surjadi Soedirdja, topik yang didiskusikan dalam
sidang pleno sebelumnya adalah pertanyaan “mengapa pemerintah
lokal/daerah harus terlibat dalam kerja sama internasional”.
Topik itu menarik karena memunculkan dua visi yang berbeda
tentang keterlibatan pemerintah lokal/daerah dalam kerja sama
internasional. Ada yang menyebutkan kerja sama ini perlu, dan ada
pula yang menyatakan tidak perlu. Namun dari hasil debat politik
sehari sebelumnya, sebagian besar peserta menyatakan kerja sama
internasional antarpemerintah daerah diperlukan.

Surjadi Soedirdja menyebutkan, ada dua pendekatan yang
digunakan untuk kerja sama internasional, yaitu berdasarkan asas
manfaat dan asas legalitas. Pada asas manfaat, pemerintah daerah
punya kewenangan berhubungan langsung dengan pihak luar negeri.

Sedangkan pada asas legalitas, pemerintah daerah tidak bisa
langsung berhubungan karena pemda merupakan bagian dari
pemerintahan nasional, sehingga segala sesuatu harus berdasarkan
izin dari pemerintah pusat.

Sidang IULA kawasan Asia Pasifik ini cukup menarik, karena
dari sekitar 100 peserta, 30 di antaranya peserta dari Indonesia
yaitu para wali kota yang datang dari berbagai kota di Indonesia.
Antara lain Wali Kotamadya Tangerang Djakaria Machmud, Wali Kota
Administratiuf Bekasi Kailani, Wali Kotamadya Banjarmasin Sadjoko,
Wali Kota Ternate M. Hasan, Wali Kotamadya Bitung Sarundayang,
Wali Kotamadya Surakarta Soetopo, Wali Lotamadya Yogyakarta Widagdo,
Wali Kotamadya Denpasar Suwendha.

70 persen
Berbagai topik yang dikemukakan dalam Kongres Dunia IULA ini
menyangkut problem yang dihadapi masyarakat dan pemerintah kota.
Kongres IULA ke-32 ini, sebagaimana disampaikan Ketua Panitia Dr
AJE Havermans yang juga Wali Kota Den Haag, pada tahun 2000-an,
sekitar 70 persen dari jumlah penduduk dunia tinggal di kota.
Kongres ini memfokuskan peranan kunci dari kerja sama
internasional pemerintahan kota dalam pengertian global serta
pengembangan politik dan ekonomi.

Konsensus baru tentang kerja sama global mengaitkan Kongres
Dunia IULA dengan konferensi-konferensi internasional lainnya
seperti KTT Bumi di Rio de Janeiro, KTT Dunia tentang
Pengembangan Sosial, dan KTT Kota (Habitat II). Konferensi-
konferensi ini merupakan forum dialog internasional untuk mencari
strategi yang lebih terintegrasi untuk pengembangan dan
kesejahteraan warga kota. *