Sudahkah Waktunya ERP Diterapkan di Jakarta?

KOMPAS

Sabtu, 30 Agustus 2008

TEROPONG

oleh R Adhi Kusumaputra

Jakarta makin macet. Hampir semua sudut jalan di Ibu Kota dipadati kendaraan bermotor. Dari 5,7 juta kendaraan yang ada di Jakarta, sebesar 98 persen merupakan kendaraan pribadi. Kalau tak ada aksi solusi, kemacetan di Jakarta dua-tiga tahun lagi akan stagnan, tak bergerak! Belum lagi dampak polusi udara yang merusak kesehatan. Sungguh mengerikan.

Sementara jumlah kendaraan baru setiap hari terus bertambah dengan pertumbuhan rata-rata 9 persen per tahun. Ironisnya, industri otomotif tak henti-hentinya mengeluarkan produk-produk terbaru dengan berbagai tipe dan jenis.

Catatan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, dalam lima tahun terakhir ini di Jakarta setiap hari bertambah 1.127 kendaraan baru (236 mobil dan 891 motor). Jika digabung dengan Depok, Tangerang, dan Bekasi (tidak termasuk Bogor), jumlahnya menjadi 2.027 kendaraan baru (320 mobil dan 1.707 motor).

Persoalannya, mungkinkah jalan di Jakarta menampung jutaan kendaraan itu? Sebab, faktanya panjang jalan di DKI hanya 7.650 kilometer dengan luas jalan 40,1 kilometer persegi.
”Harus ada solusi yang dapat mengatasi keadaan ini dan tentunya bukan solusi tunggal,” kata Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Bambang Susantono, Kamis (28/8). Solusi yang dimaksud Bambang adalah kemungkinan Jakarta menerapkan konsep electronic road pricing (ERP) seperti yang telah dilakukan di banyak negara di dunia.

Bambang Susantono memberi gambaran, Jakarta merupakan kota yang paling siap menerapkan ERP. Kebijakan pembatasan kendaraan melalui kebijakan three in one atau satu mobil untuk tiga penumpang pada jam-jam sibuk pagi dan sore-malam hari di jalan-jalan protokol merupakan embrio bagi penerapan ERP.

”Saat 3 in 1, banyak pengemudi rela membayar joki di atas Rp 10.000. Ini artinya membayar uang sejumlah itu bukan masalah. Namun, berapa tarif ideal ERP di Jakarta, saya belum tahu,” kata Bambang.

Membatasi jumlah kendaraan
Apa yang disampaikan Bambang memang bukan sekadar mengumpulkan uang. Tujuan utama ERP sesungguhnya untuk membatasi jumlah kendaraan masuk ke jalan tertentu pada jam-jam sibuk. Jika ada kendaraan yang ingin melintas di sana, pengemudinya diwajibkan membayar sejumlah uang.

Uang yang diperoleh dari ERP kemudian digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur transportasi umum. Jika ini diterapkan di Jakarta, harus ada jaminan bahwa uang dari ERP betul-betul dikembalikan untuk pembangunan transportasi publik. Nah, siapa yang dapat menjamin hal itu? Selama tak ada jaminan soal ini, masyarakat akan mempertanyakan kebijakan ERP dan khawatir uang ERP akan dikorup.

Untuk itu, dibutuhkan institusi mandiri yang mengelola khusus ERP, seperti halnya Badan Layanan Umum Transjakarta mengelola bus transjakarta. Institusi ini harus diaudit secara transparan dan diketahui publik. Dari hasil sejumlah kajian disebutkan, dibutuhkan anggaran antara Rp 200 miliar dan Rp 1,2 triliun sebagai biaya infrastruktur ERP.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Mochammad Tauchid mengisyaratkan, penerapan ERP di Jakarta bakal dilaksanakan. ”Membangun jalan baru terus-menerus di Jakarta tak mungkin dilakukan. Harus ada cara mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Harus ada kebijakan pembatasan kendaraan,” katanya.

Tauchid mengatakan, idealnya angkutan umum massal tersedia lebih dahulu baru ERP diterapkan. Namun, dia memberi contoh saat Singapura menerapkan pembatasan kendaraan tahun 1975, negeri itu belum memiliki MRT yang sempurna seperti sekarang. Demikian juga Stockholm, Swedia, saat memberlakukan ERP, kota itu belum memiliki angkutan umum massal yang nyaman.

Namun, apakah ERP sudah waktunya diterapkan di Jakarta? Pengamat transportasi Darmaningtyas mengingatkan pemerintah untuk menyediakan transportasi publik yang nyaman dan aman terlebih dahulu, baru kemudian menerapkan ERP. Jika ERP bertujuan membatasi jumlah kendaraan dan mengajak warga naik angkutan umum massal, sediakanlah transportasi perkotaan yang layak yang menjadi hak rakyat.

”Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo sebaiknya menyelesaikan pembangunan 15 koridor bus transjakarta karena ini menjangkau hampir semua wilayah Jakarta,” kata Darmaningtyas. Saat ini baru tujuh koridor bus transjakarta yang beroperasi dan dalam waktu dekat bertambah tiga koridor.

Infrastruktur pendukung bus transjakarta yang belum tersedia, seperti bus pengumpan (feeder) dan lahan parkir (park and ride) di halte-halte bus transjakarta, sebaiknya segera direalisasikan agar fasilitas bus transjakarta makin sempurna. Penumpang yang baru turun dari satu halte punya pilihan akan naik kendaraan umum apa untuk melanjutkan perjalanannya.

Darmaningtyas juga menyoroti mubazirnya jaringan rel kereta api sepanjang 512 kilometer di Jakarta. Jaringan rel KA ini perlu direvitalisasi agar dapat dimanfaatkan sebagai alat transportasi massal yang layak. Banyak stasiun yang kusam, kotor, dan tak terawat. Aset-aset PT KA seakan disia-siakan, padahal itu semua berpotensi besar memberi kontribusi bagi layanan angkutan umum massal.

Penerapan ERP memang efektif mengurangi jumlah kendaraan. Andrew TW Pickford, penulis buku Road User Charging and Electronic Toll Collection, mengungkapkan, jumlah kendaraan di London berkurang 16 persen setelah ERP diterapkan di kota itu. Sementara di Stockholm, setelah diterapkan ERP antara pukul 07.00 dan 18.30, terdapat pengurangan jumlah kendaraan sebesar 36 persen.

Namun, Kepala Subdirektorat Penyidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Chryshnanda mengingatkan, penerapan ERP bukan sekadar persoalan hitung-hitungan pengurangan jumlah kendaraan, melainkan ini juga masalah sosial dan politik. Pengambil kebijakan mesti memerhatikan berbagai aspek agar ERP tidak menjadi pemicu gejolak sosial.

Jangan sampai terkesan ERP hanya tambang uang bagi pemerintah daerah. Sebab, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor selalu naik dan naik, tetapi hasilnya: fasilitas transportasi publik tetap buruk, banyak jalan rusak, dan belum ada angkutan umum massal yang dibanggakan seperti MRT.

Angkutan umum massal yang nyaman dan aman memang harus menjadi prioritas pemerintah. Menerapkan kebijakan ERP mungkin akan lebih mudah jika pemerintah sudah menyediakan angkutan umum massal, seperti KRL dan bus transjakarta yang melayani ke semua wilayah Jakarta serta Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, termasuk angkutan antarmodanya.

FOTO di blog ini foto suasana kemacetan lalu lintas di Jakarta, olh TOTOK WIJAYANTO/KOMPAS

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s