Teropong: 10 Tahun Reformasi Polri: Perlu Perubahan Mental dan Moral

KOMPAS
Teropong
Jumat, 15 Agustus 2008, halaman 62

10 Tahun Reformasi Polri
Perlu Perubahan Mental dan Moral

Pengantar
Harian Kompas bekerja sama dengan Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Angkatan VIII Mintaraga menggelar Diskusi Panel bertajuk “Evaluasi Reformasi Polri” di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (2/8) lalu. Panelis diskusi ini adalah Erlyn Indarti (Anggota Komisi Kepolisian Nasional dan staf pengajar Universitas Diponegoro, Semarang), JE Sahetapy (Guru Besar Hukum Universitas Airlangga, Surabaya), Adrianus Meliala (Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia, Depok), Hendardi (Ketua Badan Setara Institute), Andi Masmiyat (Staf Ahli Kepala Polri) dengan moderator Koesparmono Irsan. Hasil diskusi ini dimuat dalam dua tulisan berikut ini.

R Adhi Kusumaputra

Reformasi Polri memasuki tahun kesepuluh. Sejak pencanangan Reformasi Menuju Polri Profesional pada Hari Bhayangkara Ke-53 pada 1 Juli 1999 silam, institusi Polri bertekad melakukan pembenahan mendasar menuju Polri yang profesional melalui aspek struktural, instrumental, dan kultural. Apakah Polri saat ini sudah sesuai harapan masyarakat?

Masa eforia pemisahan Polri dari ABRI terjadi pada tahun 2000 ketika terbit Ketetapan MPR Nomor VI dan No VII Tahun 2000. Dua tahun kemudian, terbitlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Setelah itu pada tahun 2005, keluar Surat Keputusan Kepala Polri ihwal Strategi Model Perpolisian Indonesia yang disebut polmas. Tahun 2006, muncul Komisi Kepolisian Nasional. Namun, tahun berganti tahun. Harapan masyarakat akan sosok Polri yang ramah, melindungi, dan melayani belum juga terwujud.

Keluhan terhadap Polri masih banyak. Belum ada perubahan sikap dan perilaku Polri dalam melayani sebagaimana didambakan masyarakat. Pembenahan tubuh Polri memang tak semudah membalik telapak tangan, seperti disampaikan Ketua Panitia Diskusi ”Evaluasi Reformasi Polri” Irjen Pol (Purn) Sedio Utomo, Sabtu, 2 Agustus lalu. Diskusi panel Kompas ini digelar atas kerja sama dengan alumni angkatan VIII Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Dalam sepuluh tahun reformasi, di bidang struktural, Polri sudah melakukan reorganisasi Polri, mulai dari tingkat markas besar hingga tingkat satuan kewilayahan, seiring perkembangan otonomi daerah dan tuntutan tugas sebagaimana diamanatkan UU No 2/2002. Di bidang instrumental, Polri melakukan penyempurnaan berbagai petunjuk pelaksanaan tugas dan pedoman kerja Polri sampai pada tataran operasional taktik dan teknik profesi kepolisian.
Polri juga menggelorakan falsafah dan penerapan strategi community policing atau polmas. Strategi pemolisian masyarakat ini banyak dianut berbagai kepolisian di banyak negara dan hasilnya jauh lebih efektif.

Namun, pakar hukum JE Sahetapy (76) menilai reformasi struktural, fungsional, dan instrumental sebenarnya ”barang gampang” karena dalam satu tanda tangan, semua bisa diubah. Yang menggelisahkan Sahetapy sebagai pendidik adalah reformasi moral dan reformasi mental. Ini yang perlu dilakukan dalam tubuh Kepolisian Negara RI. Setidaknya dibutuhkan dua dekade untuk melakukan perubahan mendasar pada moral dan mental anggota Polri.

Aksi main tembak yang masih dilakukan polisi sampai penampilan polisi dengan perut menonjol ke depan seperti ”perempuan hamil” disorot tajam. Dibutuhkan tes psikologi secara teratur saat kenaikan pangkat, termasuk untuk para jenderal, dan pengawasan atas penampilan dan kebugaran polisi.

Belum terbebas KKN
Erlyn Indarti, salah seorang anggota Komisi Kepolisian Nasional, menilai Polri cenderung memosisikan ”profesional” secara mengambang, bahkan ”lepas dari esensi”. Ada tiga tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Acap kali jika penegakan hukum tak jalan, polisi dicap tidak profesional. Dan polisi sering mengklaim profesional jika dapat menekan laju kejahatan. Erlyn melihat keprofesionalan polisi tidak seperti itu.

Hubungan antara profesionalisme dengan segala komponen utama perpolisian Indonesia merupakan hubungan resiprokal sehingga tidak bisa serta-merta disebutkan jika polisi mampu menekan jumlah kejahatan, mereka pasti profesional sebab ini akan berakibat pada polisi hanya mengejar turunnya angka kejahatan agar dianggap profesional.

Erlyn menyoroti legitimasi Polri yang merupakan interface untuk bisa melihat benang merah antara profesionalisme Polri dan tiga tugas pokok Polri tersebut. Tuntutan masyarakat kepada Polri sangat tinggi. Masyarakat berharap Polri harus bersih dan bebas KKN. Polri harus dekat dengan masyarakat dan Polri harus punya wibawa.

Kenyataannya, Polri belum terbebas dari KKN dan masih banyak anggota Polri yang tidak dekat dengan masyarakat. Juga cukup banyak anggota Polri yang tidak dihormati, dilempari saat terjadi peristiwa di berbagai daerah. Ini menunjukkan bahwa Polri masih dianggap belum profesional. Polisi dianggap belum memiliki kepakaran atau intelektual dan teoritika yang memadai. Polisi juga belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai harapan. Polri belum menghasilkan anggota yang memiliki legitimasi. Kompetensi polisi belum sepadan dengan tantangan tugas. Dari sisi kode etik dan disiplin, Polri masih dianggap belum berdisiplin dan berpegang pada kode etik kepolisian. Ada banyak fakta yang menunjukkan hal itu.

Guru besar kriminologi Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menilai Polri selama ini hanya membicarakan aspek struktural, instrumental, dan kultural tanpa ada indikator capaian, tanpa frame waktu. Tanpa ukuran-ukuran keberhasilan itu, ironisnya Polri tampak sudah ”senang” berada di bawah langsung Presiden.

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, Adrianus mencatat ada beberapa perubahan dalam Polri, seperti tambahan anggaran negara, eksplorasi perpolisian masyarakat, peningkatan jumlah personel, perubahan manajemen keuangan pada satuan kerja dan satuan wilayah, revisi semua kurikulum bahan ajar dan kualitas lembaga pendidikan, kemampuan menghadapi kejahatan transnasional seperti terorisme, sistem penindakan personel bermasalah, dan aktivitas Komisi Kepolisian Nasional.

Pertanyaannya, apakah perubahan itu dapat membuktikan bahwa Polri lebih transparan dibandingkan sebelum ”terpisah” dari TNI, apakah Polri lebih transparan, lebih partisipatif, lebih akuntabel dibandingkan sebelumnya? Apakah Polri sudah masuk dalam kriteria good governance dan mampu menjadi pemberi jasa layanan kepolisian kepada masyarakat?

Adrianus mengatakan, indikator untuk itu sebenarnya mudah saja. Kalau masih ada masyarakat yang bertanya-tanya bagaimana kok ada polisi yang sangat kaya, ini indikator bahwa Polri masih harus transparan. Juga dalam penggunaan dana negara, masih ada pertanyaan apakah Polri cukup efisien dan efektif memaksimalkan dana-dana tersebut.

Dalam hal konsep pemolisian masyarakat atau polmas sebagai democratic policing, kepala satuan dari kepala polres sampai kepala polda harus kulonuwun, berdialog dengan kepala daerah setempat, harus bertanya kepada masyarakat dalam soal pengamanan. Bukan zamannya lagi Polri memiliki agenda tersendiri dalam pengamanan masyarakat.

Aktivis LSM, Hendardi, menilai membesarnya wewenang kepolisian menjadi peluang yang dapat memperburuk citra Polri sebagai institusi. Sebetulnya Polri memperoleh peluang lebih terbuka untuk melakukan penyelewengan dengan wewenang lebih besar dari sebelumnya ketika Polri masih di dalam ABRI atau TNI. Citra buruk ini dapat tercoreng mulai dari administrasi surat-surat sampai penumpasan pemberontak bersenjata dan teroris. Perilaku Polri yang tidak menghormati dan melindungi HAM terlihat dalam penanganan demonstrasi.

Namun, Hendardi secara khusus memberi apresiasi kepada Polri yang mampu mengembalikan posisi sebagai penegak hukum dan aparat keamanan saat tegas terhadap kelompok yang melakukan kekerasan di Monas awal Juni lalu. Keuletan Polri mengungkap kasus pembunuhan Munir dan menetapkan tersangka Muchdi Pr merupakan kemajuan berarti bagi penegakan HAM.

Tantangan Polri di masa depan, seperti diungkapkan Staf Ahli Kepala Polri Inspektur Jenderal Andi Masmiyat, memang tak cukup dibahas dalam diskusi dan seminar. Tetap dibuka akses kepada publik untuk memberikan masukan koreksi yang konstruktif.

Reformasi Polri memang tak cukup mengubah struktur organisasi sampai kurikulum pendidikan. Dibutuhkan reformasi dan perubahan mendasar pada mental dan moral anggota Polri untuk mewujudkan wajah Polri yang ramah dan didambakan masyarakat. ***


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s