Kisruh Gas Transjakarta: Salah Urus, Rakyat Terancam Jadi Korban

KOMPAS
Rabu, 19 Mar 2008
Halaman: 42
Penulis: R Adhi Kusumaputra

Oleh R Adhi Kusumaputra
Ancaman PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menghentikan pasokan gas
ke stasiun pengisian bahan bakar gas menghebohkan banyak pihak.
Ancaman PT PGN itu terkait dengan belum dibayarnya tunggakan gas
sebesar Rp 10,7 miliar ke badan usaha milik negara. PT PGN memberi
batas waktu selambat-lambatnya Maret ini.
Jika ancaman itu benar-benar diwujudkan, sulit dibayangkan
bagaimana 72,3 persen armada bus transjakarta tidak dapat beroperasi
karena tidak ada suplai gas. Program Langit Biru yang dicanangkan
bakal terganggu.
Jumlah bus transjakarta yang berbahan bakar gas (BBG) saat ini
tercatat 238 unit di enam koridor dari 329 armada yang ada, Kecuali
koridor I, semua bus transjakarta di koridor II-VII menggunakan BBG.
Bukan hanya itu saja. Angkutan umum lainnya, seperti taksi,
mikrolet, dan bajaj yang ber-BBG juga bakal kesulitan memperoleh
suplai gas. Ada 2.500 taksi, 150 mikrolet, dan 500 bajaj yang tercatat
menggunakan BBG.
Sulit dibayangkan betapa kacaunya transportasi umum di Jakarta
jika ancaman PT PGN itu direalisasikan 1 April mendatang. Apalagi PT
PGN ngotot agar Pemerintah Provinsi DKI segera membayar tunggakan Rp
10,7 miliar, sementara Pemprov DKI merasa tidak punya utang kepada PT
PGN.
Manajer Pengendalian Badan Layanan Umum Transjakarta Rene Nunumete
mengaku tidak bisa membayangkan jika bus transjakarta tak bisa
beroperasi karena tak ada suplai gas. Saat ini ada tiga stasiun
pengisian bahan bakar gas (SPBG) yang melayani gas bus transjakarta,
yaitu SPBG Jalan Perintis Kemerdekaan dan SPBG Rawabuaya, keduanya
dikelola PT Petross Gas, dan SPBG Jalan Pemuda yang dikelola Pertamina.
Ada apa sebenarnya yang terjadi sampai wakil rakyat DPR di Senayan
dan DPRD di Kebon Sirih bereaksi? Wakil Ketua Komisi VII DPR Sutan
Bhatoegana mengungkapkan, persoalan ini mencuat karena penyebab
awalnya Pemprov DKI belum membayar tunggakan Rp 10,7 miliar kepada PT
PGN.
Berkait dengan itu, DPR akan memanggil Gubernur DKI Fauzi Bowo
untuk menjelaskan persoalan ini, termasuk menyelesaikan dan membayar
tunggakan kepada PT PGN. “Kalau PT PGN bangkrut, dampaknya lebih luas.
PT PGN, kan, BUMN pemasok gas. Persoalan ini harus cepat
diselesaikan,” kata Sutan.
Pemprov DKI sudah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT
Petross Gas, perusahaan swasta yang membangun SPBG di Jalan Perintis
Kemerdekaan dan Rawabuaya pada 1 November 2005. Pihak swasta
menyatakan sudah mengeluarkan biaya investasi Rp 15 miliar.
Direktur Operasi PT Petross Gas Robbi Sukardi menilai, persoalan
ini terjadi akibat ada perbedaan interpretasi perjanjian kerja sama.
Petross Gas membangun dan mengoperasikan SPBG untuk bus transjakarta.
“Namun, tentu ada pengembalian investasi yang seharusnya kami
terima. Petross punya utang pada PT PGN, tetapi kami juga punya
piutang dari Pemprov DKI. Inilah yang tidak sesuai kontrak. Kami
berharap Pemprov DKI menghormati perjanjian kerja sama itu,” kata
Robbi.
Petross Gas membangun dua SPBG setelah menang tender tahun 2005.
Perusahaan swasta tersebut mendapat pinjaman dari BII Syariah dan bank
asing, plus modal sendiri, total investasinya mencapai Rp 28 miliar.
Wanprestasi
Petross Gas mengaku, kini perusahaan itu tengah mengalami kondisi
keuangan yang sulit akibat Pemprov DKI belum membayar utangnya sesuai
perjanjian kerja sama. Petross Gas jelas tak akan mampu membayar
tunggakan sebesar itu.
“Bagaimana Pemprov DKI dapat bekerja sama dengan investor MRT,
monorel, dan jalan tol jika sekarang saja mereka tak bisa menghormati
kontrak dengan Petross Gas,” ujar Robbi kecewa.
General Manager PT PGN Unit Bisnis Strategis Jawa Bagian Barat
Subanendro menegaskan, PT PGN sebagai perusahaan publik dan terbuka
harus transparan dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, BUMN
tersebut ngotot meminta Pemprov DKI membayar utang. “Saya yakin semua
dapat dibicarakan. Pasti ada solusinya,” kata Subanendro.
Hal senada disampaikan Direktur Pengusahaan PT PGN Bambang
Banyudoyo. “Dengan duduk bersama, kami yakin ada solusinya,” katanya.
PT PGN memang bukan tangan pertama pemasok gas sebab PGN membeli
dari Pertamina. Oleh karena itu, wajar jika terdapat selisih harga di
SPBG yang dikelola Petross Gas dengan yang dikelola Pertamina.
Menurut Subanendro, harga gas PGN ke pelanggan ditetapkan
berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
007, yang dikeluarkan 1 Agustus 2007. Harga jual dengan kontrak K2
adalah 3,73 dollar AS per mmbtu, ditambah Rp 660 per meter
kubik.Setelah dikonversi dengan asumsi 1 dollar AS sama dengan Rp
9.100, maka harga gas PGN ke pelanggan Rp 1.870 per meter kubik.
Sebelumnya harga gas yang dipatok PT PGN adalah 3,4 dollar AS per
mmbtu dan Rp 600 per meter kubik. Harga inilah yang dipegang Petross
Gas. Kenaikan harga gas membuat perusahaan itu mengalami beban berat.
Kilah gubernur
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menjelaskan, Pemprov DKI
menggunakan suplai gas dari dua sumber, yaitu PT Perusahaan Gas Negara
dan PT Pertamina, yang dilakukan pihak swasta, PT Petross Gas.
Ternyata harga BBG dari PGN lebih tinggi sehingga ada perbedaan
harga yang harus dibayar. Namun, kata Fauzi, bukan Pemprov DKI yang
harus membayar, melainkan operator bustransjakarta.
“Bisa saja BLU tidak menyelesaikan pembayaran karena ada perbedaan
harga satuan,” kata Fauzi.
Namun, dalam rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa
(18/3), Manajer Sarana dan Prasarana Badan Layanan Umum Transjakarta
Taufik Adiwiyanto serta Direktur Keuangan PT Trans Batavia Surachmat
mengatakan, sudah membayar kepada Petross Gas sampai Desember 2007.
“Bahkan untuk tagihan Januari 2008, pembayaran dalam proses,”
kata Surachmat. Trans Batavia malah sudah membayar kepada Petross Gas
dengan harga pasaran Rp 2.562, yang di dalamnya sudah termasuk margin
keuntungan.
Kepala Dinas Pertambangan DKI Peni Susanti mengatakan, sudah
membentuk tim yang akan mengkaji kasus ini dan bekerja dalam sepekan
ke depan, untuk meneliti perjanjian kerja sama dengan Petross Gas.
Pemprov DKI agaknya sudah punya niat baik menyelesaikan persoalan ini
dengan Petross Gas.
Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Nurmansjah Lubis mengatakan,
menguaknya kasus tunggakan Rp 10,7 miliar Petross Gas ke PT PGN dan
belum dibayarnya biaya investasi SPBG oleh Pemprov DKI ke Petross Gas
menunjukkan betapa amburadulnya perjanjian kerja sama Pemprov DKI
Jakarta.
Nurmansjah menyimpulkan, perjanjian kerja sama menjadi biang kerok
persoalan. Pemprov DKI dinilai asal tanda tangan tanpa melihat
lampiran yang menyebutkan margin keuntungan diberikan kepada Petross
Gas.
Saling lempar tanggung jawab dan saling tuding membuat suasana
makin heboh. Masyarakat pengguna bus transjakarta tentu tak mau tahu,
siapa berutang pada siapa. Rakyat yang sudah bayar pajak mendambakan
transportasi massal yang aman dan nyaman.
Akankah bus transjakarta betul-betul tak beroperasi karena pasokan
gas ke SPBG terhenti? Pengguna bus transjakarta tentu tak ingin jadi
korban salah urus bus khusus ini. Kisruh gas bus transjakarta harus
diselesaikan dengan baik.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mau tak mau harus membayar utang
Rp 10,7 miliar itu ke PT PGN. Sebaliknya PT PGN tak perlu terlalu
galak dengan mengancam akan menghentikan pasokan gas. Kita berharap
ada win-win solution (keputusan yang saling menguntungkan) Meski tak
ada dalam APBD 2008, dana itu dapat dimasukkan dalam Perubahan APBD,”
kata Nurmansjah.
Kisruh gas antara BUMN dan BUMD DKI ini memang memalukan jika
akhirnya rakyat pengguna bus transjakarta yang menjadi korban.

FOTO di blog ini foto Agus Susanto/Kompas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s