PTUN "Usir" Kepala Biro Hukum, Minta Ratu Atut Datang

KOMPAS CYBER MEDIA

Senin, 02 April 2007 – 16:37 wib

PTUN “Usir” Kepala Biro Hukum, Minta Ratu Atut Datang

Laporan Wartawan Kompas R Adhi Kusumaputra

JAKARTA, KOMPAS–Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Senin (2/4) meminta Kepala Biro Hukum Pemprov Banten Syafrudin untuk pulang karena kasus hukum ini adalah kasus pribadi Ratu Atut Chosiyah. Karena itu majelis hakim PTUN yang dipimpin Kadar Slamet berpendapat Ratu Atut harus datang sendiri ke PTUN menghadapi kasus hukum ini.

Sidang di PTUN Jakarta itu dimulai pukul 11.20 hingga pukul 12.30. Ketua majelis hakim PTUN yang mengadili perkara ini, Kadar Slamet didampingi anggota Lulik Tri Cahayoningrum menegaskan, Ratu Atut Chosiyah tidak patut menggunakan fasilitas negara. Mengirim utusan yaitu Kepala Biro Hukum Pemprov Banten Syafrudin dalam sidang PTUN ini sama dengan menggunakan fasilitas negara.

Majelis hakim PTUN berpendapat kasus gugatan itu merupakan kasus Atut pribadi. Zulkieflimansyah-Marissa Haque menggugat Keputusan Presiden (Keppres) No 74/P/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang pengangkatan Ratu Atut Chosiyah-Moch Masduki sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Ini masalah pribadi Ratu Atut sebagai kandidat Gubernur Banten.

Marissa Haque kepada Kompas mengatakan, kasus seperti ini baru kali pertama terjadi. Ratu Atut sebagai penjabat atau Pelaksana Tugas Gubernur Banten, seharusnya mundur dulu enam bulan sebelum mencalonkan diri. “Ratu Atut itu penjabat bukan pejabat. Baca Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 342 tentang perbedaan arti penjabat dan pejabat. Karena itu saya menggugat Atut yang saya nilai melanggar hukum,” kata Marissa.

Tim pengacara Zulkieflimansyah-Marissa Haque terdiri dari Suci Madio, Kores Tambunan, dan Radja Bonaran Situmeang mengatakan, Zul-Icha menggugat Ratu Atut karena melakukan kejahatan administrasi negara. Atut dinilai melanggar UU No 32 Tahun 2004 pasal 58 (p), Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2005, PP No 6 Tahun 2006 pasal 38 (1) p, dan Keputusan KPUD Banten No 4 Tahun 2006 pasal 4 (p).

Semua aturan perundangundangan dan turunannya menyatakan bahwa penjabat tidak boleh ikut Pilkada kecuali mengundurkan diri enam bulan sebelumnya. Sebagai pengganti sementara, Depdagri menunjuk pejabat sementara yang netral agar asas keadilan terjaga.

Marissa menilai, Ratu Atut telah melakukan kebohongan publik dengan menyebutkan diri pejabat, padahal sesungguhnya yang bersangkutan adalah penjabat. Sidang PTUN ini dilanjutkan pekan depan, untuk mendengarkan keterangan Ratu Atut Chosiyah.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s