Interpol Itu Nama Telegram

KOMPAS
Jumat, 11 Dec 1992
Halaman: 11
Penulis: KSP

INTERPOL ITU NAMA TELEGRAM

KETIKA gembong narkotika Pablo Escobar kabur dari penjara,
dalam waktu singkat kantor NCB (National Central Bureau) Interpol
Indonesia menerima faksimili dari Markas Besar Interpol di Lyons,
Perancis. Informasi ini disebarkan ke semua negara anggota Interpol
di penjuru dunia, lengkap dengan ciri-ciri, identitas, sidik jari,
foto dan rekor kriminal gembong narkotika Medellin itu.

Penyebaran informasi tentang penjahat ini merupakan salah satu
tugas Markas Besar Interpol di Lyons. Interpol atau nama resminya
ICPO (International Criminal Police Organization), merupakan
organisasi kerja sama kepolisian antarnegara yang bertujuan membasmi
kejahatan. Nama Interpol yang lebih terkenal ketimbang ICPO,
bukanlah singkatan dari International Police. Interpol adalah nama
telegram ICPO.

Di usianya yang sudah cukup tua (cikal bakal Interpol didirikan
tahun 1914), ICPO boleh berbangga karena metode kerja, fasilitas,
dan peralatan semakin canggih dan profesional. Penyebaran lewat fax
wajah dan ciri-ciri Pablo Escobar di atas tadi, hanya soal kecil bagi
kantor besar ini.

Markas baru Interpol seluas 14.500 meter persegi di daerah Quai
Achille Lignon, Lyons, itu mulai dibangun Juli 1987 dan diresmikan
Presiden Perancis Francois Mitterand pada 27 November 1989.
Sebelumnya markas Interpol berada di Saint Cloud, Paris, yang
ditempati sejak 1966. Pembangunan gedung baru itu menelan biaya
29.978.724 franc Swiss.
***

“KEGIATAN Interpol bukan sesuatu yang misterius dan rahasia.
Organisasi ini bergerak dalam batas-batas yang ditetapkan Anggaran
Dasar ICPO dan tujuan utamanya untuk kepentingan keadilan.
Konsekuensinya, tidak ada alasan bagi masyarakat umum untuk tidak
dapat mengetahui informasi kegiatan Interpol,” kata Miguel Chamorro,
anggota Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol kepada Kompas.

Prinsip-prinsip kerja sama kepolisian internasional berdasarkan
pada kenyataan bervariasinya organisasi kepolisian di setiap negara
anggota Interpol. Dalam gerak dan langkahnya, Interpol harus mengacu
pada kedaulatan negara dan juga hukum nasional masing-masing negara.

Bidang aktivitas ICPO terbatas pada pencegahan kejahatan dan
penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hukum biasa,
sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar ICPO yang intinya melarang Interpol
ikut campur masalah politik, militer, agama, dan rasial.

Setiap negara anggota Interpol harus bekerja sama dengan negara
anggota lainnya, dan kerja sama tidak boleh dihalangi faktor
geografi dan bahasa. Tiap anggota Interpol diberikan pelayanan yang
sama dan memiliki hak-hak yang sama, tanpa melihat kontribusi
keuangan mereka pada organisasi.

Kerja sama dilakukan melalui National Central Bureau (NCB),
badan nasional yang bertanggung jawab melakukan kontak antarsesama
anggota Interpol dan kepada Setjen Interpol di Lyons. Namun metode
kerja harus fleksibel dengan memperhitungkan beragamnya struktur
kepolisian di berbagai negara.

“Berdasarkan prinsip tersebut, Interpol tak mungkin memiliki
tim detektif dengan kekuatan supranasional yang dapat melakukan
perjalanan keliling dunia, menyelidiki kasus kejahatan di berbagai
negara,” kata Miguel Chamorro.
***

INTERPOL beroperasi melalui organ yang disebut Sidang Umum
(General Assembly) dan Komite Eksekutif, yang membuat keputusan dan
bertemu secara berkala. Selain itu ada departemen permanen yang
disebut Sekretariat Jenderal yang melaksanakan keputusan dan
rekomendasi yang ditetapkan Sidang Umum dan Komite Eksekutif.

Setjen Interpol memiliki empat divisi. Divisi Administrasi Umum
mengelola keuangan organisasi, peralatan dan pelayanan umum, serta
menyiapkan sidang umum dan pertemuan lainnya.

Divisi Kepolisian bertanggung jawab atas pemusatan informasi
dan menangani kasus-kasus kejahatan internasional. Divisi ini
mengumpulkan dan memproses informasi kejahatan dan penjahat, laporan
berbagai kasus dan mengorganisir pertemuan khusus serta simposium.
Setiap tahun divisi ini memproses lebih dari 85.000 kasus.

Divisi Kepolisian memiliki tiga sub-divisi masing-masing
kejahatan umum (pelanggaran atas manusia dan harta benda), kejahatan
ekonomi dan keuangan, serta lalu lintas perdagangan gelap narkotika.
Selain itu, ada kelompok yang khusus menganalisis kecenderungan
kejahatan terorganisasi.

Divisi Studi dan Riset melakukan riset, menganalisis bahan-
bahan referensi soal kriminologi, pencegahan kejahatan, prosedur
hukum, dan teknis kepolisian. Selain itu, mengumpulkan dan
menerbitkan statistik kejahatan internasional, menyiapkan simposium
internasional, menulis laporan dan kertas kerja, memberikan opini
resmi yang berkaitan dengan kegiatan organisasi dan kerja sama
internasional, serta menerbitkan majalah International Criminal
Police Review.

Divisi Pendukung, divisi baru yang dibentuk untuk
mengantisipasi pemanfaatan peralatan otomatis Sekretariat Jenderal,
memiliki tiga sub-divisi yaitu Telekomunikasi, Masalah Kejahatan dan
Intelijen, serta Pemrosesan Data Elektronik.
***

KERJA SAMA kepolisian internasional meliput semua jenis
kejahatan dengan dampak internasional. Kejahatan kekerasan seperti
pembunuhan, penculikan dan penyanderaan, seringkali menjadi
perhatian internasional karena misalnya, para penjahat yang
melakukan kejahatan di suatu negara, bersembunyi di negara lain.

Kemudian kejahatan yang berkaitan dengan kesejahteraan,
termasuk pencurian kendaraan bermotor, barang hasil kesenian, buku
cek, dan sebagainya. Kejahatan terorganisir dan terorisme
internasional, yang berkaitan dengan lalu lintas perdagangan gelap
narkotika, senjata api dan bahan peledak, juga termasuk dalam kerja
sama kepolisian internasional. Prostitusi, perdagangan manusia,
penyalahgunaan seksual anak-anak dan pornografi pun, sering berskala
internasional.

Kejahatan di bidang ekonomi dan keuangan yang kini makin
meluas, juga masuk dalam lingkup kerja sama internasional Interpol.
Demikian juga perdagangan gelap narkotika serta kejahatan yang
berkaitan dengannya (money laundering dan lain-
lain).
***

SEPERTI juga dalam PBB, Interpol pun selalu bekerja sama dalam
masalah sosial dan ekonomi. Kerja sama ini dikembangkan sejak 1971
antara Dewan Sosial dan Ekonomi PBB dengan Interpol. Kerja sama
lebih dekat dikembangkan dengan tiga departemen dari Sekretariat
Jenderal PBB, yaitu Divisi Perdagangan Narkotika, Pusat Hak-hak
Asasi, dan Cabang Pencegahan Kejahatan dan Keadilan.

Dua badan PBB, Komisi Pengawas Narkotika Internasional dan
Bantuan Pengawasan Penyalahgunaan Narkotika PBB saling menukar
informasi mengenai lalu lintas perdagangan gelap narkotika dengan
Sub-Divisi Narkotika Interpol.

Interpol juga berhubungan dengan badan-badan PBB lainnya,
seperti ICAO (The International Civil Aviation Organization), ITU
(The International Telecommunication Union), UNESCO, WIPO (The World
Intellectual Property Organization), WHO (The World Health
Organization).

Selain itu Interpol memiliki hubungan dekat dengan Komisi Kerja
Sama Bea dan Cukai, Dewan Eropa (The Council of Europe) dan CITES
(The Secretariat for the Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

Jumlah anggota Interpol saat ini tercatat 169 negara, sebelas
negara di antaranya baru diterima dalam sidang pleno di Dakar,
Senegal. Banyaknya negara yang mendaftar sebagai anggota Interpol
membuktikan kerja sama internasional dalam membasmi kejahatan sudah
merupakan kebutuhan.***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s