Ketika Supremasi Hukum Ambruk di Sambas

Pengantar

Telaah terjadinya Tragedi Sambas 1999 oleh Kelompok Diskusi Kalbar yang dimotori Chairil Effendi, dosen Universitas Tanjungpura Pontianak. (KSP)

KOMPAS

Kamis, 01 Apr 1999
Halaman: 19
Penulis: ADHI KSP

KETIKA SUPREMASI HUKUM AMBRUK DI SAMBAS

TRAGEDI Sambas 1999 yang sudah menelan korban sekitar 200 orang
tewas dan lebih dari 2.000 rumah hangus dibakar massa, meninggalkan
luka di tubuh etnis Melayu (juga masyarakat lainnya di Kabupaten
Sambas) dan etnis Madura. Mozaik peradaban masyarakat Kabupaten Sambas
dan Kalbar jadi berantakan, dan membutuhkan beberapa generasi untuk
merajut kembali. Dan pasti tidak akan seutuh dan seindah dulu.

Akan tetapi, Tragedi Sambas 1999 bukan persoalan kecemburuan
sosial-ekonomi, sebagaimana disinyalir para pengamat yang tidak
memahami realitas obyektif sosial budaya masyarakat Kabupaten Sambas.

“Tragedi Sambas merupakan resultan dari masalah-masalah struktural
dan nonstruktural yang tumpang-tindah satu sama lain. Amuk massa dalam
bentuk kekerasan adalah aktualisasi dari ketidakmampuan masyarakat
menanggung beban masalah tersebut,” kata Chairil Effendi, anggota
Kelompok Diskusi Kalbar di Singkawang, Kamis (25/3).

Masalah struktural, kata Chairil, menyangkut adanya rekayasa
sistematis rezim Orde Baru dalam segala dimensinya. Secara ekonomi,
Kalbar penyumbang devisa kelima terbesar bagi Indonesia, namun
masyarakatnya menduduki tempat ketiga termiskin di Indonesia.
Pengeksploitasian sumber daya alam Kalbar, baik hutan maupun
tambangnya, tidak memberikan kontribusi berarti bagi peningkatan
harkat dan martabat kehidupan masyarakatnya.

Secara politik, Orde Baru melakukan dominasi dan hegemoni secara
sistematis dalam hampir semua pengambilan keputusan politik, sehingga
keterlibatan masyarakat dalam aspek ini hampir-hampir tidak ada.
Orang-orang daerah tidak dipandang merepresentasikan kepentingan
daerah, melainkan kepentingan pusat.

Secara struktural, Orde Baru juga memaksakan uniformitas, tidak
memberi ruang bagi kebebasan budaya lokal untuk berkembang secara
dinamis, sehingga eksistensi budaya lokal nyaris punah. Pendukung
budaya lokal mengalami krisis identitas dan terasing dari basis
kebudayaannya sendiri. Krisis dan keterasingan ini menimbulkan
frustrasi yang mendalam.

Paradigma pembangunan lebih bersifat ekonomistis-teknokratis
dengan kalkulasi untung-rugi secara material, tanpa disertai
pembangunan etika dan moral, sehingga menimbulkan persaingan tidak
sehat.

Di samping itu, kelompok diskusi ini juga menilai, hukum tidak
ditegakkan sebagaimana seharusnya, bahkan aparat keamanan demi
memenuhi kebutuhan ekonominya cenderung menyuburkan premanisme dan
tindakan kekerasan lainnya. Perilaku ini, demikian kelompok diskusi
Kalbar, menyinggung rasa keadilan masyarakat sehingga timbullah
ketidakpercayaan pada hukum dan aparat keamanan khususnya, dan
pemerintah pada umumnya.

MASALAH nonstruktural yang melatarbelakangi Tragedi Sambas 1999
ini menyangkut budaya antara etnis Madura dan etnis-etnis lain.
Masyarakat Kalbar bersifat pluralistik dengan berbagai budayanya
masing-masing.

Dalam pluralisme itu, tidak terdapat budaya dominan yang dapat
digunakan sebagai orientasi akulturasi dalam kebudayaan bersama.
Sejauh masing-masing etnis bersedia menghormati sistem nilai budaya
etnis lainnya, sejauh itu pula konflik etnis tidak muncul. Ini
terlihat dari keharmonisan hidup antaretnis Melayu, Dayak, Cina, dan
Bugis (juga Jawa, Minang atau Batak).

“Dalam proses internalisasi nilai-nilai baru, etnis Melayu dan
Dayak berusaha mengeliminir tradisi kekerasan yang pada satu masa
pernah ada,” ungkap Chairil Effendi yang juga dosen Universitas
Tanjungpura Pontianak.

Meskipun tidak terdapat budaya dominan, sistem nilai budaya Melayu
dan Dayak relatif menjadi panutan. Nilai-nilai budaya kelembutan,
kesantunan, penghormatan yang tinggi terhadap hukum adat (juga hukum
formal) dilatarbelakangi faktor topografis dan geografis, serta
sentuhan peradaban besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen.

Kelompok diskusi Kalbar beranggotakan 11 orang ini berpendapat,
hal sebaliknya terjadi pada sebagian masyarakat yang berasal dari
etnis Madura yang masuk ke Kalbar sekitar tahun 1902. Budaya tegalan
di lahan kering dan tandus Pulau Madura tidak diupayakan untuk
ditransformasikan, sebaliknya cenderung dipelihara, sehingga secara
diametral bertentangan dan menimbulkan konflik etnis, yaitu pada tahun
1933, 1967, 1969, 1971, 1972, 1977, 1986, 1996, dan 1997 antara etnis
Dayak dengan Madura. Konflik etnis Dayak-Madura adalah konflik lembaga
budaya ngayau dan carok.

Berkat faktor geografis domisilinya dan tradisi pendidikan yang
relatif lebih kuat, selama ini etnis Melayu memiliki akses yang lebih
besar untuk melakukan dialog intens dengan budaya luar, sehingga inti
kebudayaan lokal yang mengandung kekerasan relatif terlindungi secara
kukuh.

“Kesamaan keyakinan dalam Islam di masa-masa lalu, masih berfungsi
sebagai perekat, sehingga berbagai benturan yang dialaminya tidak
mudah tersulut menjadi konflik etnis. Namun, benturan bertubi-tubi
dalam berbagai bentuk yang dialaminya dalam kehidupan bermasyarakat
berpuluh tahun bersama etnis Madura, sedikit demi sedikit mengikis
pertahanan sistem nilai budaya Melayu,” kata Chairil Effendi.
***

PERSOALAN struktural dan nonstruktural tersebut, pada tahun-tahun
terakhir semakin mengental karena supremasi hukum tidak berjalan
sebagaimana diharapkan. Hancurnya supremasi hukum menimbulkan rasa
ketidakadilan, kecewa, dan frustrasi mendalam. Akumulasi kesemuanya
memunculkan konflik dengan metode kekerasan sebagai pemecah masalah.

Kelompok diskusi Kalbar ini menyimpulkan, Tragedi Sambas terjadi
akibat adanya masalah struktural dan nonstruktural yang tidak
terselesaikan secara baik, sehingga masing-masing etnis yang ada
mengembangkan stereotip etnis, yang pada akhirnya bermuara pada tindak
kekerasan yang memang telah ada dalam inti kebudayaan masing-masing
etnis.

“Tragedi Sambas bukan hanya tragedi bagi etnis Madura, tetapi
lebih-lebih tragedi bagi Melayu, karena terjadi di luar kehendak
orang-orang Melayu dan terjadi di tanah asal-usul bangsa dan bahasa
Melayu. Masyarakat Melayu-lah yang paling dirugikan oleh peristiwa
ini,” jelas Chairil.

Lalu apa solusi yang ditawarkan kelompok diskusi Kalbar ini?
Pertama, merelokasi etnis Madura dari kantung-kantung konflik di
wilayah Kabupaten Sambas ke lokasi permukiman baru yang lebih
bersahabat dengan mereka. Usaha relokasi harus menyertakan pendapat
masyarakat lokal yang bersangkutan. Jika masyarakat tak dilibatkan dan
secara sadar untuk menerima kehadiran saudara-saudaranya itu, relokasi
hanya akan berarti memindahkan masalah ke tempat baru.

Kedua, menginformasikan secara luas program relokasi kepada
sebagian anggota masyarakat Kabupaten Sambas, yang masih menaruh
prasangka etnis agar dendamnya reda. Dengan demikian, dapat
menjalankan kehidupan normal kembali, seperti sebelumnya.

Ketiga, melarang seluruh etnis bertikai membawa senjata tajam
ketika berpergian ke tempat-tempat umum, karena hal itu dapat
dipandang sebagai usaha untuk berbuat balas dendam dan yang pasti tak
akan meredakan kemarahan, bahkan dapat menyulut konflik baru. Untuk
itu, hukum harus ditegakkan tanpa pilih kasih.

Pemda Kalbar diminta proaktif bertindak sebagai mediator dalam
proses interaksi sosial, baik vertikal maupun horizontal. Pendekatan
“kekuasaan” harus diubah menjadi pendekatan “pemberdayaan”. Interaksi
horizontal harus dikembangkan menjadi interaksi “solidaritas”. Dari
sini, diharapkan tak terjadi dikotomi antara etnis Madura dengan
etnis-etnis lain di Kalbar.

Jika hal tersebut sulit dilakukan, kelompok diskusi Kalbar
menyarankan, Pemda Kalbar bersama pemerintah pusat memikirkan dan
mengupayakan serius kemungkinan penempatan transmigrasi swakarsa
mandiri etnis Madura, di pulau-pulau lain di sekitar Kalbar, beserta
sarana dan prasananya.

Bambang W Soeharto, anggota Komnas HAM menyatakan, tidak setuju
jika warga Madura yang lahir di Kalbar harus dipulangkan ke Madura,
karena setiap orang Indonesia berhak tinggal di mana pun di wilayah
RI. (adhi ksp)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s