Polisi, Prasarana, dan Profesinalisme

KOMPAS

Jumat, 01 Oct 1993

Halaman: 9

Penulis: KSP


POLISI, PRASARANA, DAN PROFESIONALISME

KETIKA Sersan Kepala (Serka) Bambang Sumarno (36), anggota Pos
Polisi Kayuputih, Pulogadung – Jakarta Timur ditemukan tewas dalam
keadaan menyedihkan di semak-semak perkebunan karet di Cianjur –
Jawa Barat, akhir Agustus 1993 silam, banyak orang terkejut
sekaligus prihatin. Saat ditemukan, sebagian tubuhnya terbakar
selain luka-luka tusukan. Polisi ternyata jadi korban pembunuhan.

Bambang yang pada malam naas itu sedang piket, menerima laporan
tiga pemuda bahwa ada keributan di dekat rumahnya, daerah Kayuputih.
Bambang dengan tanggap meluncur naik motor, menguntit mobil pelapor
menuju tempat kejadian. Laporan itu ternyata palsu. Sang pelapor
sendiri akhirnya menjadi tersangka pelaku pembunuhan itu.

Sikap tanggap almarhum yang segera menuju tempat kejadian,
kata Kapolda Metro Jaya Mayjen (Pol) Drs M Hindarto, amat besar.
Akhir April 1991 silam, Kopral Satu Untung Purboyo, anggota Pos
Polisi Petojo, Gambir – Jakarta Pusat, tewas diclurit penjahat.

Tengah malam itu, Untung menerima informasi dari warga bahwa ada
sekelompok orang melakukan aksi mencurigakan di depan toko ruang
pamer mobil Sangaji Motor di Jl. Sangaji – Jakpus. Beberapa di
antara mereka memanjat pagar kawat, masuk halaman toko, membongkar
dua sedan Corolla dan mengambil dasbornya.

Informasi itu ditanggapi Untung dengan segera meluncur ke
tempat kejadian. Ternyata pelaku tahu, vespa yang menghampiri mereka
adalah polisi, dan salah seorang dari mereka menabraknya. Koptu
Untung terjatuh. Saat itulah, penjahat lainnya menyabetkan clurit
dan golok ke arah Untung yang membuatnya gugur setelah beberapa hari
dirawat di rumah sakit.

Dua kisah ini mempertegas kenyataan, betapa tugas polisi di
lapangan mengandung risiko amat tinggi. Anggota polisi – terutama
yang bertugas di Pos Polisi dan Polsek, sebagai ujung tombak
pelayanan dan pengamanan masyarakat umum – ternyata amat mudah jadi
sasaran dan korban kejahatan.

Di satu sisi, masyarakat menuntut polisi cepat melayani dan
bekerja. Bila ada laporan, polisi harus cepat bertindak dan menolong
warga. Di sisi lain, kondisi kantor Pos Polisi (Pospol) dan Polsek
di Jakarta ini, tidak semuanya baik dan memadai. Bahkan, ada Pospol
atau Polsek yang belum memiliki alat komunikasi seperti telepon atau
handy-talky (HT).

Dari data buku telepon 1993, tercatat hanya 81 Pospol dan 41
kantor Polsek (Kepolisian Sektor) yang punya telepon. Lalu bagaimana
komunikasi dilakukan Pospol atau Polsek di wilayah pinggiran seperti
Tangerang, Bekasi, dan Depok? Mereka hanya mengandalkan HT.

Tiap Pos Polisi beranggotakan 2 – 4 orang yang bertugas secara
bergantian. Jika ada laporan peristiwa dari warga di sekitar Pospol,
polisi yang sedang piket harus mendatangi Tempat Kejadian Perkara
(TKP). Bila laporan berkaitan dengan kejahatan, polisi mendatangi
TKP dengan risiko, berhasil melumpuhkan atau malah jadi korban
penjahat. Jika ia datang sendiri, amat besar kemungkinannya untuk
jadi sasaran penjahat, apalagi bila tidak dilengkapi HT atau senjata
api. Inilah yang dialami almarhum Serka Bambang dan Koptu Untung.
***

SEPERTI ditulis Letkol (Pol) Drs Djunaidi Maskat dalam buku
Kepemimpinan Efektif di Lingkungan Polri, beban tugas Polri untuk
menanggulangi kejahatan memang amat besar. Dengan 173.753 orang
(data 1991) dan dihadapkan pada 239.325 kasus kejahatan, maka tiap
dua polisi harus bisa menyelesaikan sekitar tiga kejadian setiap
tahun. Angka ini kelihatan kecil, tapi sebetulnya cukup berat karena
mulai dari penyelidikan, penyidikan, pemberkasan perkara, dan
pengajuan ke pengadilan.

Beban tugas Polri melayani masyarakat pun besar. Bayangkan,
dengan 173.753 orang, polisi harus melayani 184,89 juta penduduk.
Maka seorang polisi harus melayani lebih dari seribu warga di tahun
1991. Ketika jumlah penduduk mencapai 235,56 juta pada tahun 2006,
seorang anggota Polri harus melayani sekitar 1.300 penduduk.

Dari gambaran ini dapat disimpulkan, beban tugas Polri secara
kumulatif memang berat. Upaya meningkatkan daya manajerial dan
kepemimpinan, perlu mendapat prioritas utama.

Tidak dipungkiri, sumber daya Polri sebagai kekuatan inti
pembinaan kamtibmas, baik kuantitas, dukungan alat, maupun kualitas
profesionalismenya, memang terbatas. Dari segi kualitas, rasio
jumlah polisi dengan penduduk Indonesia “hanya” 1:1.200, masih jauh
dari memadai jika dibanding dengan rasio yang ditentukan PBB 1:350.

Berdasar data Interpol, kekuatan polisi di Indonesia tergolong
rendah dibanding negara-negara lain. Misalnya, rasio polisi Jepang
1:577, Korea 1:549, Thailand 1:676, dan Singapura 1:235.

Terbatasnya sumber daya manusia ini bisa jadi masalah besar
jika kekuatan Polri dibanding luas wilayah Indonesia yang meliputi
17.508 pulau, terbentang sepanjang 4.500 mil dari barat ke timur
serta 1.500 mil dari utara ke selatan. Bahkan, jumlah polisi itu
akan tertelan oleh hamparan bumi nusantara, jika digerakkan untuk
melayani penduduk. Polisi akan tenggelam dalam hiruk-pikuk manusia
yang jumlahnya terus bertambah dengan aneka ragam aktivitas.

Polisi memang dituntut bertugas selama 24 jam. Bukan hanya
menegakkan hukum dan membina kamtibmas, tetapi menangani hampir
seluruh permasalahan masyarakat (yang tak ditangani instansi lain).
Batas-batas tugas polisi memang tidak mudah dirinci, karena sudah
menyatu dengan kehidupan masyarakat. Polisi tak sekedar menjalankan
tugas represif, tapi juga preventif atau “pembinaan” masyarakat.

Namun ketidakseimbangan antara kemampuan dan kekuatan Polri
dengan ancaman yang dihadapi, membuat hasil pelaksanaan tugas Polri
tidak dapat optimal. Inilah yang sering tidak disadari masyarakat –
yang terlalu banyak menuntut polisi tanpa memahami akar masalahnya.
***

MENGHADAPI perkembangan masyarakat yang makin kompleks, muncul
pertanyaan, bagaimana polisi mengembangkan siskamtibmas yang
efektif? Artinya, polisi tak hanya memburu penjahat, tetapi juga
mengkampanyekan pencegahan kejahatan. Mengajak warga berperan serta
memerangi kejahatan. Banyak yang mempertanyakan, apakah metode dan
pendekatan yang dilakukan polisi selama ini sudah efektif dan
mencapai sasaran atau belum?

Di Indonesia tercatat 3.334 Polsek (di wilayah hukum Polda
Metro Jaya – mencakup Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok ada 88
buah), sedang jumlah Polres se Indonesia 289 buah. Melihat luas
wilayah dan jumlah penduduk, jumlah Pospol, Polsek dan anggotanya,
sangatlah kurang. Harus diakui, tidak semua kondisi kantor Polsek
dan Pospol memenuhi syarat. Ini baru soal kondisi kantor, belum soal
sumber daya manusianya.

Baru-baru ini Kapolda Metro Jaya Mayjen (Pol) Drs M Hindarto
meresmikan pengunaan dua Pos Polisi di Bumi Serpong Damai dan
Bintaro Jaya. Kedua Popol yang bentuknya amat ideal ini, dibangun
oleh Kelompok Jaya milik Ciputra, untuk kepentingan para penghuni
real-estate itu.

Dari pengalaman ini, soal kendala Polri di bidang dana, bisa
diatasi, jika pengusaha lain ikut berperan membantu polisi. Tak
perlu ditafsirkan macam-macam. Pembangunan Pospol di real-estate itu
juga untuk kepentingan usahanya. Karena, bagaimanapun juga, masalah
keamanan merupakan salah satu kebutuhan dasar tiap individu. Pilihan
ini bisa jadi salah satu jalan keluar bagaimana menambah jumlah
Pospol. Konsekuensinya, polisi tetap harus mewaspadai ancaman
kamtibmas dan menekan angka kejahatan di wilayah pengawasannya.

Sebenarnya, jika polisi menjalankan tugas preventifnya dengan
baik, peristiwa seperti perkelahian antarwarga atau antar-RT dapat
diantisipasi dan dicegah lebih dulu, sehingga tak ada kesan polisi
lamban menangani kasus-kasus semacam itu. Tidak hanya perkelahian,
tetapi juga mengantisipasi kejahatan jenis lain.

Petugas Pospol atau Polsek yang berpatroli dalam lingkaran wilayah pengawasannya, akan lebih efektif karena ia lebih menguasai daerah-daerah yang dinilai rawan dan aman. Petugas pun tentu sudah mengenal masyarakat yang tinggal di sekitar Pospol. Mereka tak cuma menangani kejahatan, tapi
juga mengenali tiap warga yang tinggal di wilayah itu.

Fungsi ini dapat dilakukan oleh petugas Babinkamtibmas (bintara
pembina kamtibmas) Polsek atau Polres. Toh Polri sudah memiliki
konsep sistem kamtibmas swakarsa. Pendekatan ini tampaknya lebih
efektif untuk mencegah kejahatan. Namun, seberapa jauh konsep ini
sudah diterapkan? Inilah yang dipertanyakan dan digugat.

Mayjen Pol (Purn) IGM Putera Astaman, mantan Deputi Kapolri bidang operasi dalam sebuah seminar yang membahas hal ini tahun lalu menyatakan,
konsep ini belum terlaksana menyeluruh dan terpadu, baru sepotong-
sepotong dan tidak dilakukan secara konsisten dan komprehensif.

Kembali lagi pada persoalan klasik yang dihadapi Polri, yaitu
soal keterbatasan sumber daya manusia Polri yang berkemampuan
profesional, yang bisa menunjang keberhasilan konsep siskamtibmas
swakarsa. Pada akhirnya, memang dibutuhkan kemauan politik
(political will) dari pemerintah agar konsep atau program ini
berhasil dijalankan. (Robert Adhi Ksp)

FOTO di blog ini diambil dalam peragaan Polri di Akademi Kepolisian Semarang, oleh Robert Adhi Kusumaputra/KOMPAS

LINK TERKAIT http://www.polri.go.id/

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s