Kerja Sama Anggota Interpol Terhambat Sistem Hukum

KOMPAS

Jumat, 08 Oct 1993

Halaman: 7

Penulis: KSP


KERJA SAMA ANGGOTA INTERPOL
TERHAMBAT BEDA SISTEM HUKUM
Aruba, Kompas
Kerjasama antarnegara anggota ICPO (International Criminal
Police Organization)-Interpol seringkali dihambat perbedaan sistem
hukum masing-masing negara. Akibatnya, permintaan untuk menangkap
penjahat tak dapat dipenuhi karena seseorang yang dianggap penjahat
oleh negara A misalnya, belum tentu dianggap penjahat oleh negara B.

Hal inilah yang sering “menganggu” kerjasama antarnegara
anggota Interpol. Sementara penjahat sudah bisa mengibarkan bendera
internasional dan mudah melakukan kerjasama, polisi masih belum bisa
maksimal mengibarkan bendera internasional dengan pelaksanaan
kerjasama yang konkret dan nyata. Kemampuan Interpol memerangi
kejahatan internasional masih mendapat tantangan besar. Meskipun
badan dunia ini sudah mengembangkan konsep-konsep, tapi masih
dianggap belum efektif.

Demikian kesimpulan hasil percakapan wartawan Kompas dengan
Deputi Kapolri bidang Operasi Mayjen (Pol) Drs Koesparmono Irsan,
Direktur Reserse Polri Brigjen (Pol) Drs Rusdihardjo, Kapolda
Sumbagsel Mayjen (Pol) Drs Yusnan H. Usman dan Sekretaris Kepala
NCB-Interpol Indonesia Brigjen (Pol) Drs Suharyono. Mereka yang
mewakili Indonesia dalam SU Interpol ke-62 ini ditanya tentang
harapan terhadap kerjasama dalam Interpol di masa mendatang.

Menurut Mayjen Koesparmono Irsan, kejahatan sudah sedemikian
majunya, namun perangkat hukum masih tertinggal jauh. Petugas
kepolisian yang berada di tengah-tengah, dan bertugas mengejar-
ngejar penjahat, seringkali diganggu oleh perangkat hukum. ICPO-
Interpol sebagai organisasi yang menghimpun para penegak hukum
seluruh dunia, kadang tak mampu berbuat apa-apa.

Contohnya, sudah lama Indonesia minta kepada Polisi Singapura
melalui jalur Interpol, untuk menangkap buronan Anthony Juwono yang
terlibat kasus perbankan di Indonesia. Namun hingga kini, belum juga
ditangkap. Contoh lainnya soal Jusuf Randy yang berada di Jerman.
“Mereka tak bisa menyerahkan warga yang tidak berbuat kejahatan di
negaranya,” kata Koesparmono.

Contoh lain soal perbedaan sistem hukum ini adalah, jika
Indonesia menganggap suatu kegiatan sebagai penyelundupan, tapi
negara seperti Singapura menganggapnya bukan penyelundupan.
Akhirnya, hukum nasional selalu mengabdi pada kepentingan nasional.
Hukum Singapura tentunya mengabdi pada kepentingan Singapura. Hukum
Malaysia juga begitu. Kalau penyelundupan menguntungkan bangsanya,
pemerintah setempat akan melindungi.(ksp)

LOGO di blog ini dari http://www.interpol.int/default.asp

LINK TERKAIT http://www.interpol.int/Public/Region/Default.asp

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s