Interpol Mulai Tangani Serius "Money Laundering"

KOMPAS

Sabtu, 02 Oct 1993

Halaman: 5

Penulis: KSP


Sidang Umum Interpol ke-62
INTERPOL MULAI TANGANI SERIUS “MONEY LAUNDERING”
Aruba, Kompas

Negara-negara anggota ICPO (International Criminal Police
Organization) – Interpol sepakat untuk menangani kasus-kasus money
laundering (pencucian uang) secara lebih serius. Semua delegasi
setuju perlu diadakan pertemuan setahun sekali (annual meeting) guna
saling tukar informasi dan pengalaman dalam hal teknik-teknik
investigasi masalah keuangan. Ini bertujuan mengidentifikasi dan
menghalangi kegiatan berkaitan dengan pencucian uang -yang kini
diakui telah menjadi kejahatan serius.

Demikian salah satu kesepakatan ICPO – Interpol yang dikeluarkan
dalam sidang komite khusus membahas masalah kejahatan di bidang
ekonomi dengan ruang lingkup internasional, Kamis pagi (30/9) waktu
setempat atau Kamis malam waktu Indonesia. Dalam sidang komite ini,
delegasi Indonesia dipimpin Kapolri Letjen (Pol) Drs Banurusman
Astrosemitro.

Pada waktu bersamaan di tempat terpisah, diadakan sidang komite
membahas komputerisasi dan modernisasi. Dari Indonesia, hadir
Sekretaris Kepala NCB – Interpol Brigjen (Pol) Drs Suharyono dan
Kapolda Sumbagsel Mayjen (Pol) Drs Yusnan H. Usman.

Wartawan Kompas Robert Adhi Ksp melaporkan dari Aruba, draft
resolusi ini disampaikan dalam sidang komite, setelah pihak
Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol menilai perlunya menambah dan
membagi pengalaman antara negara anggota Interpol dalam hal
penggunaan sistem laporan keuangan guna melawan kejahatan pencucian
uang.

Indonesia ada indikasi
Dalam sidang komite khusus membahas kejahatan di bidang ekonomi
yang berlangsung di Grand Ballroom Hotel Americana Aruba, pembahasan
soal pencucian uang ini mengundang banyak peserta untuk ikut bicara.
Sejauh ini definisi money laundering adalah uang yang diperoleh dari
hasil kejahatan, yang “dibersihkan” melalui kliring-kliring lembaga
keuangan atau perbankan.

Kasus-kasus pencucian uang banyak terjadi di negara-negara
sedang berkembang, di mana pemerintah membutuhkan banyak modal untuk
pembangunan, sehingga tidak terlalu menghiraukan dari mana asal
modal dan uang yang ditanam investor. Kemungkinan modal investasi
diperoleh dari hasil pencucian uang di negara maju seperti Amerika
Serikat, terutama hasil perdagangan gelap narkotika, bisa saja
terjadi.

Namun sejumlah delegasi dari negara berkembang mengutarakan,
bisa saja polisi suatu negara maju mengatakan kasus pencucian uang
sedang berada di suatu negara berkembang dan menilainya sebagai
kejahatan. Namun polisi di negara berkembang menganggapnya itu bukan
kejahatan karena pemerintahnya sedang membutuhkan modal untuk
pembangunan, dan tidak peduli dari mana datangnya asal uang atau
modal.

Sebenarnya sudah ada konvensi PBB tentang pencucian uang, tapi
di Indonesia sampai saat ini, konvensi itu belum diratifikasi. Pihak
Bank Indonesia sendiri, menurut Drs Sidarto dari BI, sejauh ini
belum mendapat laporan adanya kasus pencucian uang di Indonesia.

Deputi Kapolri bidang Operasi Mayjen (Pol) Drs Koesparmono
Irsan yang ditanya Kompas tentang terjadinya kasus pencucian uang di
Indonesia mengatakan, “Kemungkinan masuknya uang hasil kejahatan ke
Indonesia tentu saja ada, baik uang dari dalam negeri sendiri maupun
dari luarnegeri. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, ditemukan
indikasi adanya kasus pencucian uang hasil kejahatan.

Namun Koesparmono yang dikenal sebagai ahli reserse ini
menambahkan, polisi belum dapat menyebutkan contoh konkret karena
memang belum ada undang-undang yang mengatur khusus soal pencucian
uang. “Kami sulit membuktikannya karena belum ada dasar hukumnya
untuk menerobos ke sana,” jelasnya.

Menurut Koesparmono, dalam beberapa pasal pada KUHAP (Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana) disebutkan, barang-barang hasil
kejahatan bisa disita sebagai barang bukti, sekalipun disimpan di
bank dalam bentuk deposito dan sebagainya. “Kami bisa menggunakan
pasal-pasal dalam KUHAP untuk menjaringnya,” kata Koesparmono. Tapi
kemudian ditambahkannya, untuk mengetahui di mana uang disimpan dan
di bank mana, polisi tak bisa mengejar sampai sejauh itu. Apalagi
jika uang itu sudah keluar dari bank, dan disimpan atas nama anak,
istri dan anggota keluarga lainnya.

“Jadi misalnya si-X nyolong atau korupsi, uang itu dimasukkan ke bank. Selama uang itu masih di bank, masih bisa disita. Tapi kalau sudah keluar, dipindahkan atas nama anaknya, sudah tak bisa lagi,” jelasnya.

Menghadapi perkembangan kejahatan yang sudah sedemikian pesat,
Koesparmono mengatakan, Indonesia harus cepat mengantisipasinya,
dengan meratifikasi terlebih dahulu konvensi PBB soal pencucian
uang, kemudian baru dituangkan ke dalam peraturan-peraturan
pendukungnya.

LOGO Interpol di blog ini diambil dari http://www.interpol.int/default.asp

LINK TERKAIT http://www.interpol.int/Public/FinancialCrime/MoneyLaundering/default.asp

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s