Kemang: Bagaimana Setelah Izinnya Habis?

KOMPAS

Minggu, 06 Apr 1997

Halaman: 4

Penulis: KSP

Kemang:
BAGAIMANA SETELAH IZINNYA HABIS?

PERNYATAAN Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja untuk
menertibkan tempat usaha di kawasan Jalan Kemang, Jakarta Selatan
telah dilontarkan. “Setelah izin sementara yang diberikan habis masa
berlakunya, semua bangunan di Kemang harus dikembalikan fungsinya
sebagai rumah tinggal,” tandas Surjadi Soedirdja.

Mendengar vonis ini, tentu saja para pemilik dan pengelola tempat
usaha di kawasan Kemang jadi berhitung-hitung. Betapa tidak, investasi
yang sudah ditanamkan untuk membangun sebuah kafe dan restoran relatif
besar. Galeri Twilite Cafe (TC) misalnya, menghabiskan dana lebih Rp
1,3 milyar. Galeri TC yang memiliki izin operasi selama tiga tahun
itu, sampai saat ini sudah beroperasi dua tahun dan izin sementara
yang diperolehnya berlaku sampai Oktober 1998.

“Kami cuma bisa berharap, mudah-mudahan sampai waktunya tiba, kafe
ini sudah bisa mengembalikan modalnya, dan syukur-syukur bisa untung,”
kata Brenda Djorghi, General Manager Galeri TC kepada Kompas. Dia cuma
berharap, pernyataan Gubernur DKI itu hanya peringatan bagi kafe-kafe
yang tidak mempunyai izin.

Tapi Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja nampaknya tidak
main-main dengan ‘ancamannya’. Melalui Instruksi Gubernur DKI No 77
Tahun 1997 tanggal 18 Maret 1997, Surjadi menegaskan akan meneliti
izin setiap bangunan yang ada di sepanjang Jl Kemang Raya. Keluarnya
Ingub ini otomatis membuat kawasan Kemang dinyatakan dalam keadaan
status quo.

Kawasan permukiman
Lalu bagaimana nasib kafe-kafe baru, baik yang sedang dibangun
maupun yang segera dibuka? “Kita teliti perizinannya dulu. Kalau
memang sudah ada izinnya, mereka diperbolehkan beroperasi sampai batas
waktu izinnya habis. Tapi kalau tidak ada izin, semua kegiatan harus
dihentikan,” tegas Walikota Jaksel Drs Pardjoko. Pada pekan-pekan
depan, rencana penertiban sudah akan dimulai.

Dalam RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) DKI Jakarta Tahun 1985-2005
dan RBWK (Rencana Bagian Wilayah Kota), jelas tercantum kawasan Kemang
diperuntukkan sebagai kawasan permukiman.

Tidak hanya kafe dan restoran, tapi kini juga hadir bank, binatu,
salon, toko mebel, kampus, toko perlengkapan hewan, toko karpet, mini
market, konsultan taman, biro perjalanan umum, tempat penukaran uang,
bertebaran di Jalan Kemang.

Hampir semua pengelola tempat usaha di Jl Kemang Raya menyewa
rumah atau lahan kosong. Nilai sewanya tergantung dari lamanya sewa.
Ada yang tiga tahun, lima tahun, ada yang sepuluh tahun, tergantung
dari kemampuan finansial masing-masing. Izin sementara yang diperoleh
pun tergantung dari lamanya sewa.

“Kalau ngomong soal izin, kami sudah mengurusnya sejak awal.
Banyak sekali jenisnya, dari izin musik, izin bar, izin toko buku,
izin restoran, izin parkir, izin kebersihan, yang kalau
dihitung-hitung bisa sebundel,” jelas seorang pengelola kafe. Ia tidak
menjelaskan rinci berapa jumlah uang yang dikucurkan untuk memperoleh
berbagai izin tersebut.

Pengelola kafe lainnya menyatakan, jika kafe dan restoran di Jl
Kemang Raya ditutup, berapa tenaga kerja yang akan menganggur? Menurut
catatan Kompas, di kawasan Kemang terdapat sedikitnya 133 unit usaha,
terdiri dari antara lain restoran, kafe, bank, mebel, bengkel, toko
barang seni dan sebagainya. Dari jumlah tersebut 33 di antaranya
adalah restoran dan kafe.

Bila rata-rata setiap restoran dan kafe mempekerjakan sekitar 75
karyawan, itu berarti sekitar 2.475 karyawan akan kehilangan
pekerjaan. Itu baru dihitung dari mereka yang bekerja di restoran dan
kafe, belum termasuk karyawan yang bekerja di bengkel, toko barang
seni dan sebagainya.

Mereka juga berkomentar, mengapa dulu pemerintah memberi izin
usaha, kalau pada akhirnya harus ditertibkan. “Kalau dilarang sejak
awal kami tidak perlu buang-buang duit,” kata seorang pengelola kafe.

Tentang pemberian izin sementara itu, Ketua Fraksi PDI DPRD DKI
Jakarta, Lukman Mokoginta mengatakan, “Sudah jelas tercantum dalam
RUTR dan RBWK, kawasan Kemang merupakan kawasan permukiman. Mengapa ada aparat yang mencoba-coba mengubahnya?” kata Lukman.
Meski begitu, ia memuji langkah Gubernur DKI Surjadi Soedirdja
yang masih memberi kesempatan kepada pengelola kafe, restoran dan
usaha jasa lainnya untuk beroperasi sampai izin sementara habis masa
berlakunya.

Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja sendiri mengakui kesalahan
aparatnya dan kelemahan pengawasan. “Saya akui pemberian izin-izin itu
tanggung jawab pemerintah. Tapi saya tegaskan sekali lagi, semua usaha
di Jl Kemang Raya harus ditertibkan. Saya minta masyarakat memahami
keputusan ini,” tandasnya. (ksp)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s