Catatan Konferensi Sister Cities Interbnational: Sudah Waktunya Wali Kota di Indonesia…

KOMPAS
Jumat, 22 Aug 1997
Halaman: 18
Penulis: ADHI KSP

Catatan Konferensi Sister Cities International
SUDAH WAKTUNYA, WALI KOTA DI INDONESIA
BERWAWASAN INTERNASIONAL DAN BERJIWA WIRAUSAHA


KETIKA melihat buku panduan acara Konferensi Sister Cities
International (SCI) ke-41 di San Diego, California, Amerika Serikat
akhir Juli 1997, terlihat sejumlah nama pembicara. Beberapa di
antaranya ternyata wali kota (mayor) di sejumlah kota dunia, selain
sejumlah pakar masalah sosial.

Para wali kota itu bicara soal kerja sama antarkota yang ternyata
sangat penting pada era globalisasi ini. Mereka bicara soal pertukaran
kebudayaan dan kesenian antarbangsa yang mampu menjalin persahabatan
erat, menghilangkan batas-batas yang selama ini mengganjal dalam dunia
diplomatik resmi antarnegara. Ada dua wali kota dari Indonesia yang
hadir, yaitu Wali Kota Ujungpandang Abdul Malik Masry dan Wali Kota
Manado Lucky Karoh, tapi mereka duduk sebagai peserta pendengar.

Meski begitu, Indonesia toh tidak perlu kecil hati. Presentasi
seorang pejabat Pemerintah DKI Jakarta, Drs Robert P Silalahi yang
sehari-hari Kepala Biro Kerja sama Antarkota dan Daerah (Kakda) DKI
Jakarta dan juga dipercaya sebagai Sekjen IULA (International Union of
Local Authorities) Asia-Pasifik yang membahas “Hubungan Kota-Kota
Kembar, Kemarin, Hari Ini dan Esok” cukup mendapat perhatian dan
tanggapan.

Silalahi menyoroti perkembangan hubungan kota kembar, sejak
dicanangkan Presiden AS Dwight Eisenhower tahun 1956 hingga sekarang
dan prediksi di masa depan. Ia berpendapat hubungan kerja sama kota
kembar jika dikelola dengan baik, akan banyak manfaat yang dapat
dipetik. Tidak saja untuk memperluas wawasan dan lebih memberdayakan
kinerja Pemda dalam arti luas, hubungan kemitraan itu juga akan lebih
memberi arti pada hubungan diplomatik yang telah terjalin antara kedua
bangsa.

Mengutip pandangan Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja, Sekjen
IULA Asia Pasifik yang berbicara dalam Forum Pasific Rim SCI ini
mengatakan, “Hubungan diplomatik yang dilaksanakan pemerintah melalui
Deplu bersifat makro, merupakan payungnya, dan hubungan sister cities
merupakan salah satu wujud implementasinya dan dapat memperkuat
akarnya…”

Silalahi juga mengutip pernyataan Presiden RI Soeharto yang
mengingatkan,”…dalam pembangunan kota-kota, pikiran kita juga harus
menjangkau jauh ke depan. Kita perlu menyesuaikannya dengan
perkembangan yang terjadi di sekitar kita dan dunia. Kota-kota kita
harus dapat mengambil manfaat yang menguntungkan dari proses
globalisasi. Dalam kaitan ini, saya harapkan kerja sama antarkota
dengan mitranya di luar negeri dalam bentuk kota kembar harus dapat
ditingkatkan. Pemerintah kota agar terus berbenah diri dan
bersama-sama dengan mitranya di luar negeri menjalin hubungan kerja
sama yang erat…”

Dalam presentasinya yang dilengkapi dengan slide, Silalahi
mengutarakan pandangannya perlu kerja sama kota kembar pada era
globalisasi ini diarahkan pada kerja sama di bidang ekonomi dan
perdagangan. Untuk itu sinergi antara pemerintah lokal (city hall) dan
masyarakat harus semakin kuat.

Pandangan Silalahi ini ternyata seiring dengan presentasi Dr
Richard E Feinberg, Dekan Hubungan Internasional dan Studi Kawasan
Asia Pasifik pada Universitas San Diego, California AS. Feinberg
antara lain mengemukakan dalam era globalisasi, pemerintah kota tetap
memegang kunci penting. Globalisasi bukan lagi sebuah pilihan, tetapi
merupakan kenyataan yang harus dihadapi. “Pemerintah kota sesungguhnya
memiliki kekuatan global yang lebih dibandingkan dari yang kita
sadari,” kata Feinberg.

Presiden SCI Rodger A. Randle mengomentari pandangan Feinberg
hampir mirip dengan pandangan Silalahi ketika Sekjen IULA Asia Pasifik
ini berbicara pada forum yang sama di Boston, AS tahun 1996.
***

MEMANG tak bisa dipungkiri lagi, pada era globalisasi seperti
sekarang, sesungguhnya pemerintah kota (city hall) mempunyai peranan
penting untuk meningkatkan hubungan kerja sama antarkota kembar
(sister city) di mancanegara.

Kota-kota di negara berkembang dapat belajar dari kota-kota yang
sudah maju, apakah itu manajemen transportasi, manajemen pengelolaan
sampah, atau pun aspek lainnya dalam pembangunan perkotaan.

Selain itu, kerja sama kota kembar pada zaman globalisasi, sudah
waktunya diarahkan pada kerja sama ekonomi dan perdagangan. Jika pada
awalnya, hubungan kota kembar banyak berkait pada pertukaran kesenian,
kebudayaan, pendidikan, kaum muda, bantuan tenaga ahli dan konsultan,
maka sudah saatnya kerja sama kota kembar diarahkan pada hal-hal yang
hasilnya lebih konkret seperti kerja sama di bidang ekonomi dan
perdagangan.

Pandangan ini sebenarnya pernah diungkap seorang pengusaha
Indonesia, James T Riady, bos Grup Lippo yang mengatakan,”…kita
harus lebih banyak mengubah mind set (pola pikir) Pemda-pemda. Mulai
sekarang, keberhasilan mereka akan diukur dari bagaimana cara mereka
menarik investasi masuk ke daerahnya, menciptakan lapangan kerja,
mendatangkan investor di sama untuk investasi terhadap infrastruktur
dan sebagainya, juga soal peningkatan pertumbuhan ekonomi mereka di
daerah, peningkatan standar hidup. Dengan demikian, mereka juga aktif
untuk secara bersama-sama swasta mengembangkan daerah. Jadi,
keberhasilan pejabat daerah nanti, mungkin mau tidak mau, di masa
depan harus demikian…”
(Kompas, 25/11/1996).

Bukan tidak mungkin, sebuah kota kecil di Pulau Jawa mampu
memproduksi gaplek yang dibutuhkan kota lainnya di Amerika, atau
sebuah kota kecil di Sulawesi mampu memproduksi hasil kerajinan yang
dapat dijual di Eropa. Tapi potensi daerah-daerah ini tidak atau belum
dilirik oleh pengusaha nasional yang jadi “bapak angkat”-nya.

Seandainya pemerintah kota bersama masyarakat pengusaha daerah
dapat menjalin hubungan kerja sama perdagangan langsung dengan mitra
kota kembarnya, birokrasi yang panjang yang selama ini ada, dapat
dipangkas. Mengapa harus menunggu jasa pengusaha besar, jika pengusaha
daerah dapat melakukannya ? Pemerintah kota akan mampu meningkatkan
PAD (pendapatan asli daerah)-nya dari ekspor daerahnya, membangun
infrastruktur dari PAD yang diperoleh tanpa harus menunggu bantuan
APBN dari pemerintah pusat.

Banyak kota di Indonesia yang memiliki potensi dan kelebihan
masing-masing, mulai dari sektor pariwisata, kerajinan rakyat, hasil
bumi dan sebagainya. Wali Kota yang memimpin daerah pun, harus
berpandangan luas, berwawasan internasional dan berjiwa wirausaha.

Yang masih menjadi pertanyaan, apakah kota-kota di Indonesia sudah
dapat menjalin hubungan dagang langsung dengan kota kembarnya di luar
negeri ? Bagaimana dengan aspek hukum dan peraturan perundangannya ?
Selama masih harus menembus birokrasi panjang, melewati birokrasi
Deplu dan Depdagri, dan jawabannya membutuhkan waktu yang panjang,
sulit rasanya berharap demikian.

Bicara antisipasi era globalisasi, perdagangan bebas di tingkat
ASEAN, Asia Pasifik dan dunia, tentu akan menjadi sia-sia jika tidak
diikuti langkah konkret dan persiapan yang lebih realistis. (Robert
Adhi Ksp, dari San Diego, Amerika Serikat)

Foto: 2
1. Kompas/ksp
DIALOG
Sekjen IULA (International Union of Local Authorities) Asia
Pasifik Robert P Silalahi (kanan) berdialog dengan Presiden Sister
Cities International Rodger A. Randler di sela-sela Konferensi
SCI di San Diego, AS, akhir Juli 1997.

2. RAMBU KOTA KEMBAR
Kota San Diego di AS memiliki rambu khusus yang menandakan hubungan
kota itu dengan sejumlah kota kembar di dunia. Rambu ini berlokasi
di pusat kota San Diego.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s