Penerima Tunjangan PP 37/2006 akan Dilaporkan ke KPK

KOMPAS CYBER MEDIA
Kamis, 25 Januari 2007 – 12:05 wib

Penerima Tunjangan PP 37/2006
Akan Dilaporkan ke KPK

Laporan Wartawan Kompas R Adhi Kusumaputra

DEPOK, KOMPAS – Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Depok, Roy Prygina, menegaskan jika ada anggota DPRD Depok menerima tunjangan PP No 37 Tahun 2006, Fitra akan melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai koruptor.

“Kami minta PP 37/2006 dicabut, bukan direvisi. Namun Sekda Winwin Winantika yang menerima kami mengatakan Pemkot Depok mengikuti aturan pemerintah pusat. Yang pasti, Pemkot belum mencairkan tunjangan itu,” ungkap Roy usai diterima Sekda Winwin Winantika kepada wartawan, Kamis (25/1) siang.

Fitra mendesak Wali Kota Nur Mahmudi dan DPRD Depok meniru Yogyakarta, Kebumen, dan Manggarai (NTT) yang membatalkan dan mengembalikan tunjangan PP 37/2006. “Sebetulnya Nur Mahmudi bisa membatalkan pemberian tunjangan itu mengingat PAD kota yang kecil. PAD Depok Rp 64 miliar, masak diberikan cuma-cuma untuk rapel Rp 8 miliar?” tanya Roy.

Dia menegaskan, Fitra sudah menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung ihwal PP 37/2006 ini. “Saat ini masih dalam proses hukum,” tambah Roy.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s