Berambisi Jadi Kota Niaga dan Jasa

KOMPAS
Metropolitan

Kamis, 27 April 2006

Berambisi Jadi Kota Niaga dan Jasa

R Adhi Kusumaputra

Kota Depok kini bukan lagi sekadar tempat tidur, “asrama” bagi mereka yang bekerja di Jakarta dan Bogor, tetapi sudah menjadi sasaran investasi. Kota seluas 200,29 km2 dengan penduduk 1,3 juta orang ini berambisi menjadi kota niaga dan jasa. Namun sayangnya, belum diimbangi dengan infrastruktur kota yang memadai.

Di masa lalu, pada pertengahan tahun 1970-an, jika orang menyebut Depok, konotasinya adalah kota tempat tinggal dengan proyek percontohan perumnas yang dinilai sukses. Ribuan unit rumah perumnas dibangun di daerah ini. Tahun 1987, setelah Universitas Indonesia (UI) memindahkan kampusnya dari Salemba ke Depok, daerah ini mulai menggeliat.

Usaha kos-kosan menjamur di sekitar kampus, termasuk usaha pendukungnya seperti toko kelontong, warung makanan, usaha fotokopi, wartel, dan warnet. Di Jalan Margonda Raya, salah satu jalan utama di kota ini, puluhan warnet berdiri dan rata- rata selalu penuh. Beberapa di antaranya buka 24 jam.

Setelah Depok berubah status dari kota administratif menjadi kota otonom baru sejak 27 April 1999, wilayah penyangga DKI Jakarta ini makin berkembang pesat. Selama tujuh tahun terakhir ini, jumlah penduduk naik dua kali lipat, dari 800.000-an orang pada tahun 1999 menjadi 1,3 juta lebih pada 2006. Tiga kecamatan yang sebelumnya masuk Kabupaten Bogor, yaitu Sawangan, Limo, dan Cimanggis, masuk teritorial Depok sehingga kota ini memiliki enam kecamatan. Tiga kecamatan lainnya adalah Pancoran Mas, Beji, dan Sukmajaya.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok 2004 tercatat 6,44 persen, sedangkan PDRB Depok berdasarkan harga berlaku tahun yang sama Rp 4,85 juta.
Lebih dari 75 persen warga Depok tinggal di kompleks perumahan dengan jumlah 85 lebih pengembang. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Depok (2004), 42,76 persen warga Depok memiliki rumah dengan luas lantai 50-99 m2, 16,3 persen dengan luas lantai 100-149 m2, dan 16,62 persen di atas 150 m2.

Kemudahan transportasi kereta api (KA) Jakarta, Depok, Bogor merupakan salah satu alasan mengapa begitu banyak kaum pekerja kelas menengah memilih Depok sebagai tempat tinggal. Dari lima stasiun KA (Pondok Cina, Depok Baru, Depok Lama, UI, dan Citayam), PT KA memperoleh pendapatan dari karcis terjual sepanjang tahun 2005 senilai Rp 29,7 miliar.

Terminal Kota Depok di Jalan Margonda Raya, yang semula diperuntukkan sebagai terminal tipe C, kini makin kewalahan. Terminal itu sudah tak sanggup lagi menampung ribuan angkutan umum. Terminal itu tak hanya melayani 3.260 angkutan kota dari 18 trayek, tetapi juga ratusan angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) dan antarkota antarprovinsi (AKAP).

Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Depok Ety Suharyati mengakui ribuan angkutan umum itu memberi kontribusi bagi kemacetan di Jalan Margonda Raya dan jalan-jalan di seputar Depok. Sudah ada rencana memindahkan terminal ke Jatijajar dengan kapasitas lebih besar agar beban Jalan Margonda tidak terlalu berat.

Perkembangan Depok sebagai kota otonom makin kentara setelah rencana pembangunan dua jalan tol diumumkan pemerintah. Pemburu tanah dan pengembang swasta melirik daerah yang akan dilalui jalan tol itu. Di Kecamatan Limo, misalnya, belasan pengembang membangun perumahan dengan embel-embel nama Cinere. Namun umumnya para pengembang itu lupa memikirkan infrastruktur kota. Ini menyebabkan Jalan Raya Meruyung-Limo-Cinere sepanjang 10 km, yang sempit dan sebagian dibiarkan rusak itu, kian sesak dan padat.

Demikian halnya dengan kondisi Jalan Margonda Raya yang makin padat pada jam sibuk pagi dan sore atau malam hari, apalagi pada akhir pekan dan hari libur. Dua tahun terakhir ini, tiga pusat perbelanjaan besar dibangun, yaitu ITC Depok yang dikelola Grup Sinarmas, Depok Town Square (Detos) yang dikelola PT Lippo Karawaci, dan Margo City Square (PT Puri Dibya Property/Grup Djarum). Investasi miliaran rupiah yang ditanam investor dengan nama besar itu seakan ingin mengukuhkan Depok sudah berubah menjadi kawasan emas.

Kota niaga dan jasa
Dalam dua puluh tahun ke depan, Depok berambisi mewujudkan diri sebagai kota niaga dan jasa. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Depok Herman Hidayat optimistis Jalan Tol Pangeran Antasari-Citayam-Bojonggede sepanjang 22 km dan Jalan Tol Cinere-Cimanggis-Jagorawi sepanjang 14,5 km akan memacu pertumbuhan kota di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa. Rencana dua jalan tol itu hingga kini masih dibahas pemerintah dan menelan biaya triliunan rupiah yang bakal dikucurkan konsorsium investor swasta.

Dua jalan tol itu rencananya dibangun serentak setelah pembebasan lahan dimulai tahun ini, Jika dua tol itu rampung dan beroperasi empat hingga lima tahun ke depan, kawasan usaha di Depok akan tersebar merata, tidak hanya di seputar Jalan Margonda dan kawasan Cinere.

Kawasan terbangun di Depok tahun 2000 tercatat 46,18 persen, sisanya ruang terbuka hijau. Tahun 2005, kawasan terbangun menjadi 49,45 persen, dan pada tahun 2010 diproyeksikan menjadi 53 persen. Ini berarti Depok masih mempertahankan wilayah sebagai daerah resapan air, mengingat di sini terdapat 25 situ yang luasnya 168,22 ha.

Ambisi mewujudkan Depok sebagai kota niaga dan kota jasa, tidak lagi kota permukiman dan kota pendidikan, dicanangkan Wali Kota Nur Mahmudi Ismail dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang bulan April ini.

Bappeda Depok merancang sembilan pusat pertumbuhan niaga dan jasa, meliputi kawasan Margonda, Tapos, Cimanggis, Bojongsari, Rangkapan Jaya Baru, Cisalak, Citayam, Sawangan, dan Cinere.

Industri ramah lingkungan akan dikembangkan di daerah Pengasinan dan Pasir Putih, sedangkan sentra budaya dan industri lokal dikembangkan di Cipayung, Cipayung Jaya, dan Bojong Pondokterong.

Sentra industri tanaman hias, ikan hias, dan belimbing dikembangkan di Sawangan, sedangkan industri pengolahan dan jasa di Cimanggis, Limo, dan Cipayung Jaya.

Jika daerah-daerah itu tumbuh, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan dapat menggali pendapatan asli daerah (PAD) lebih banyak lagi. Tahun 1999, PAD Depok sekitar Rp 11 miliar dan pada tahun 2006 ini menjadi Rp 65,1 miliar.

Sumbangan terbesar PAD Depok yaitu dari pajak daerah (55 persen) dan retribusi daerah (37 persen). Nilai PAD Depok 9 persen dari nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok 2006 sebesar Rp 581,3 miliar.

Depok agaknya belum memanfaatkan potensi yang ada. Saat ini jumlah bank tercatat 22, sebagian besar bank swasta nasional. Jumlah hotel dan penginapan (2005) “hanya” 14 dengan jumlah kurang dari 200 kamar. “Padahal melihat suasana alam yang asri dan hijau, Depok sangat ideal memiliki hotel atau resor tempat berlibur bagi keluarga,” kata Kepala Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Bappeda Depok Dadang Wihana, Jumat (21/4).

Catatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Depok, jumlah perusahaan dagang barang dan jasa sesuai izin yang diterbitkan tahun 2004 sebanyak 791, dengan rincian 568 usaha kecil, 148 usaha menengah, 42 usaha besar, dan 33 usaha cabang. Jumlah ini diperkirakan bertambah pada tahun mendatang jika Pemkot Depok memberi layanan yang baik bagi investor dengan iklim usaha kondusif. Depok kini menyiapkan layanan satu atap (one stop service) yang berlaku dua tahun mendatang.

Infrastruktur tak memadai
Yang menjadi persoalan, ambisi menjadi kota niaga dan jasa ini belum ditunjang infrastruktur kota yang memadai. Sekitar 70 persen jalan di Depok rusak dan sempit, 40 persen di antaranya rusak berat. Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Oka Barmara mengatakan, infrastruktur yang buruk ini akibat di masa lalu Depok tidak direncanakan sebagai kota metropolitan.

“Awalnya Depok hanya kota kecamatan sehingga infrastrukturnya tidak didesain sebagai pendukung kota metropolitan,” kata Oka. Sejauh pengamatan Kompas, Jalan Raya Meruyung- Limo-Cinere saat ini masih sempit dan dibiarkan rusak. Padahal, puluhan pengembang membangun rumah di kawasan itu.

Demikian pula Jalan H Asmawi Beji-Kukusan yang cukup untuk dua mobil berlawanan arah, padahal daerah itu padat permukiman dan berdiri ratusan tempat usaha di kiri kanan jalan.

Selama tujuh tahun Kota Depok berdiri, pembangunan infrastruktur jalan baru dapat dihitung dengan jari, yaitu Jalan Arteri Ir Juanda (4 km), jalan tembus Sentosa ke Jalan Juanda (1 km), Jalan Harjamukti-Pondok Rangon (1,7 km), Jalan Pasir Putih Sawangan (2 km), dan Jalan Cepit Sukmajaya (2 km).
Sementara pertumbuhan jumlah penduduk 3,5 persen per tahun dan jumlah kendaraan bermotor 30 persen per tahun.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s