Deops Kapolri Mayjen Pol MB Hutagalung: Polri Masa Depan Harus Kuasai Teknologi

Pengantar
Mangatar Bilang Hutagalung pernah menjabat Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan (Kalemdiklat) Polri, Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, dan kemudian Deputi Kapolri Bidang Operasi (Deops) yang pada masa itu (1995) masih menjadi orang nomor dua di jajaran Polri. Tulisan ini berisi pendapat MB Hutagalung, yang antara lain menyebutkan bahwa Polri harus menguasai teknologi. (KSP)

KOMPAS
Jumat, 07 Apr 1995
Halaman: 20
Penulis: ADHI KSP

Deops Kapolri Mayjen (Pol) MB Hutagalung:
POLRI MASA DEPAN HARUS KUASAI TEKNOLOGI

PENINGKATAN pelayanan Polri kepada masyarakat, tampaknya
tetap akan menjadi perhatian khusus Deputi Kapolri Bidang Operasi
yang baru, Mayjen (Pol) Drs Mangatar Bilang Hutagalung, MBA, yang
dilantik hari Kamis (6/4). Hutagalung menggantikan Mayjen (Pol)
Drs Koesparmono Irsan, yang memasuki masa purnabakti.

Sebagai Deops (Deputy Operasi) Kapolri, MB Hutagalung
ditugaskan menjabarkan kebijakan Kapolri Jenderal (Pol) Drs
Banurusman Astrosemitro, dalam pelaksanaan operasional kepolisian di
pelosok Indonesia sehari-hari.

Dalam percakapannya dengan Kompas Selasa lalu, Hutagalung
yang sebelumnya menjabat Gubernur PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian)
ini menegaskan pula, Polri masa depan harus menguasai teknologi
demi efisiensi dan efektivitas tugas sehari-hari.

Salah satu yang akan dikembangkan secara nasional adalah
SPOT (Sistem Pendukung Operasional Terpadu) Polri. Sistem ini
dicetuskan pertama kali oleh Kolonel (Pol) Drs Didi Widayadi MBA
di Poltabes Semarang, dan kini Kapolwiltabes Bandung. Menurut
Hutagalung, pengembangan SPOT merupakan salah satu bentuk
peningkatan pelayanan Polri terhadap masyarakat. SPOT mempertajam
kembali aktualisasi teknologi yang pernah diterapkan Polri dalam
pengamanan Pemilu 1992 (ketika Kapolri dijabat Jenderal Pol Kunarto).

Menurut Hutagalung, polisi tak bisa lagi bekerja secara
manual, membuat laporan dengan mesin ketik, kemudian kertas
laporan bisa hilang entah kemana. Ketika masyarakat bertanya
nasib laporannya, polisi harus bekerja keras mencari berkas yang
menumpuk. Banyaknya laporan yang hilang, tidak jelas
penanganannya, membuat citra polisi kurang baik di mata
masyarakat. “Jika SPOT sudah berjalan, segi efisiensi dan
efektivitas tugas Polri tercapai,” kata Hutagalung yang sangat
concern dengan kemajuan Polri.

Setelah dilokakaryakan di PTIK, SPOT disepakati 8 kota besar di
Indonesia akan memanfaatkan SPOT Polri, yaitu Semarang, Bandung,
Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Ujungpandang dan Denpasar.
Pada tahun 1995 ini juga direncanakan SPOT akan berjalan on-line
antarkota. “Kami bekerja sama dengan LAN-Lapan dengan jaringan
internet dan menggunakan modem radio,” jelasnya.

Dikatakan, pelayanan Polri bukan sekadar pelayanan SIM dan STNK,
tapi lebih luas. Kondisi Polri saat ini, 1 polisi (tanpa teknologi)
harus melayani 1.200 penduduk, padahal perbandingan ideal yang
diumumkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah 1 polisi (dengan
teknologi) dengan 500 penduduk. “Kapolri Banurusman menginginkan
bagaimana polisi Indonesia dapat lebih berarti dengan penguasaan
teknologi,” kata Hutagalung.

Kebijakan Polri untuk meningkatkan pelayanan Polri kepada
masyarakat, antara lain menyiapkan sumber daya manusia dengan
program dan latihan. Setelah orangnya dipersiapkan, bagaimana
strateginya, seperti meningkatkan budaya pelayanan, budaya
kinerja, budaya menghidupkan ujung tombak, budaya kerja tim,
budaya kepemimpinan. Itu semua untuk menciptakan perwira-perwira
Polri yang berpikir jauh ke depan.

Untuk itu Kapolri sudah memberi enam tolok ukur, yaitu crime
total terkendali, apa pun yang dikerjakan polisi, penyelesaian
perkara harus makin baik dan makin profesional. Keamanan,
ketertiban, kelancaran lalu lintas harus makin membaik. Peran
serta masyarakat harus makin banyak, dan kualitasnya pun
meningkat. Misalnya kalau dulu warga enggan lapor ke polisi,
sekarang harus diupayakan melapor ke polisi merupakan kesadaran
hukum, termasuk tidak mengacak-acak TKP (tempat kejadian
perkara). Kapolri juga menginginkan setiap tindakan polisi harus
tertib dan ada dasar hukumnya.
***

LAHIR di Sipirok, Sumatera Utara, 12 Juli 1942, MB
Hutagalung adalah lulusan PTIK angkatan X. Tahun 1993, ia meraih
pangkat mayor jenderal, dan merupakan alumnus PTIK angkatan X
pertama yang berbintang dua saat itu, ketika ia menjabat Kepala
Lembaga Pendidikan dan Latihan (Kalemdiklat).

Selain sebagai polisi, Hutagalung aktif dalam dunia olahraga
judo. Selama 12 tahun, Hutagalung aktif di PJSI (Persatuan Judo
Seluruh Indonesia) bersama Wismoyo Arismunandar (sekarang Ketua KONI
Pusat). Kini ia menjabat Wakil Ketua PJSI. Bagi Polri dan ABRI, olah
raga judo menjadi bela diri dasar. “Tidak heran, atlet judo Polri
termasuk andalan dan tulang punggung atlet nasional,” kata
Hutagalung. Dalam kepengurusan KONI masa bakti 1995-1999, Hutagalung
menjabat Ketua Pusat Pendidikan dan Penataran.

Di Kantor PJSI, pemanfaatan komputer pun dilakukannya,
sehingga setiap pengurus PJSI tak perlu datang ke kantor setiap
hari, cukup membaca melalui komputer di rumah masing-masing.
Ia juga aktif sebagai Ketua PDBI (Persatuan Drum Band
Indonesia). “Saya akan mengaktifkan kegiatan drumband agar bisa
menyerap kegiatan remaja. Dengan demikian aksi remaja bermasalah
dapat dikurangi,” kata Hutagalung. Pada 17 Agustus 1995
mendatang, katanya, anggota PDBI akan mengiringi pawai nasional.
***

DALAM karier kepolisiannya, MB Hutagalung lebih banyak
bergelut dalam dunia pendidikan. Ia pernah menjadi Kepala Sekolah
Lanjutan Perwira (1980), Direktur Pendidikan Polri (1991-1993),
Kalemdiklat Polri (1993-1994) dan Gubernur PTIK (1994-1995).
Dalam bidang operasional, Hutagalung juga pernah menjabat
Wakapolda Irja (1989-1990) dan Kapolda Irja (1990-1991).
Dari pernikahannya dengan Zuraida Bustami, MB Hutagalung
memiliki empat putra-putri yaitu Jultarda, Olvida, Virlidya, dan
Jantarda. Keluarga MB Hutagalung dikenal sebagai keluarga sederhana.

“Saya tak ingin banyak berkomentar dulu tentang tugas-tugas
baru sebagai Deputi Kapolri bidang Operasi,” katanya merendah.
Namun yang pasti, Hutagalung yang dikenal tak banyak bicara tapi
banyak bekerja ini, menikmati setiap tugas yang dibebankan pada
dirinya. “Di mana kita bertugas, kita harus menikmatinya,” kata
Hutagalung suatu ketika.

Ketika menjabat Gubernur PTIK, Hutagalung sempat merintis
kerja sama komputer on-line dengan Pusat Informasi Kompas.
Sehingga mahasiswa PTIK dapat menggunakan fasilitas Pusat
Informasi Kompas melalui komputer di kampus mereka.

Mengapa ia sangat antusias membenahi pelayanan Polri pada
masyarakat ? “Semua pimpinan Polri memiliki komitmen yang sama,
bagaimana caranya agar citra Polri meningkat. Salah satu
indikator adalah masyarakat merasa puas dengan pelayanan polisi,
dalam segala bidang, bukan hanya pelayanan SIM dan STNK. Untuk
itu, penguasaan teknologi canggih oleh anggota Polri tak dapat
ditunda-tunda. Ini sudah merupakan kebutuhan,” kata Hutagalung.

Jika misalnya setiap Polres (Kepolisian Resort), atau bahkan
Polsek (Kepolisian Sektor) menerima laporan masyarakat dengan
komputer yang sudah on-line dengan markas komando di atasnya,
maka itu berarti polisi makin bekerja efektif dan efisien.
Tinggal menekan komputer untuk melihat perkembangan suatu
perkara, dan bagaimana menindaklanjuti sebuah kasus.

Obsesi Hutagalung tentunya tak berbeda dengan obsesi Kapolri
Jenderal Banurusman dan para pimpinan Polri lainnya. Yang
penting, masyarakat merasa puas dengan pelayanan polisi, dan
citra polisi di mata masyarakat makin meningkat. (adhi ksp)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s