Catatan Hari Bhayangkara: Modernisasi Polri dan Pelayanan Masyarakat

KOMPAS
Jumat, 01 Jul 1994
Halaman: 7
Penulis: KSP

Catatan Hari Bhayangkara 1 Juli
MODERNISASI POLRI DAN PELAYANAN MASYARAKAT


TEKAD Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan modernisasi
di lingkungan Polri yang terus didengung-dengungkan dan kini mulai
dilaksanakan bertahap. Dari komputerisasi SIM (Surat Izin
Mengemudi), komputerisasi dalam laporan masyarakat, hingga
penyusunan data-data kepolisian. Bahkan gedung dan markas komando
pun akan dipermodern sesuai perkembangan zaman.

Salah satu alasan mengapa Polri harus segera melaksanakan
modernisasi adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
Selama ini kesan masyarakat terhadap polisi kita, mereka enggan
melapor polisi karena khawatir bila “melapor kehilangan kambing
malah bisa kehilangan kerbau”. Belum lagi, keluhan tentang lambannya
petugas meluncur ke TKP (tempat kejadian perkara). Atau keluhan
mengenai lamanya waktu yang dibutuhkan polisi untuk meringkus
penjahat. Keluhan-keluhan dan kritik semacam ini selalu dilontarkan
masyarakat yang mendambakan perbaikan pelayanan.
***

MODERNISASI di lingkungan Polri memang baru dimulai. Setiap
jajaran Polri diharapkan memperkenalkan penggunaan komputer di
setiap markas komandonya. Penekanan Kapolri Jenderal (Pol)
Banurusman Astrosemitro ini disampaikan dalam Apel Kepala Satuan
Kewilayahan di Sukabumi, Januari lalu. Ini berarti, dalam setiap
kantor pelayanan masyarakat (yanmas), anggota Polri tak perlu lagi
mengetik dengan mesin tik tua dan karbon yang sudah buram. Cukup
menggunakan komputer, polisi membuat laporan pelayanan masyarakat
yang formatnya sudah rapi. Jika semuanya sudah menggunakan komputer,
maka tak akan ada lagi keluhan tentang “uang untuk membeli kertas”.

Kita ambil contoh komputerisasi SIM. Ketika diperkenalkan
tahun lalu, pimpinan Polri menjanjikan calo-calo akan hilang dengan
sendirinya karena peluang dan “lubang-lubang” untuk “permainan calo”
tertutup. Nyatanya, saat ini calo-calo makin merajalela, bahkan
mereka “menaikkan” tarif hingga ratusan ribu rupiah. Pembuatan SIM
yang dijanjikan lebih cepat selesai, nyatanya tetap butuh waktu
seharian. Mungkin dari segi pendataan, komputerisasi SIM memudahkan
polisi yang bertugas karena data pemohon SIM tersimpan rapi. Tapi
bagaimana dengan janji peningkatan pelayanan pada masyarakat ?

Modernisasi peralatan yang sudah dilaksanakan Polri ternyata belum
menjamin meningkatnya pelayanan pada masyarakat.
Di balik modernisasi peralatan, rupanya sikap mental pun sangat
mempengaruhi pelayanan. Jika pimpinan Polri menginginkan agar
masyarakat berdisiplin dalam pengurusan SIM dan tidak menempuh jalan
pintas, maka pimpinan Polri pun perlu menegaskan perlunya disiplin
aparat yang mengelola SIM agar konsekuen melaksanakan tugas.

Peralatan lainnya yang sedang dipersiapkan dalam usaha
modernisasi adalah peralatan sidik jari dan laboratorium forensik.
Semua alat ini diharapkan dapat membantu para penyidik reserse
mengungkap kasus-kasus kejahatan secara ilmiah. Polisi tak perlu
mengejar pengakuan tersangka, jika bukti-bukti ilmiah dapat
ditunjukkan melalui berbagai alat bantu. Hal itu sudah terbukti
dengan pengungkapan beberapa kasus kejahatan.
***

ALAT dan markas boleh saja modern, tapi semuanya tetap
tergantung pada manusianya. Jika pelayanan terhadap masyarakat masih
“begitu-begitu” saja, maka persepsi masyarakat pada polisi pun tetap
tak berubah. Berapa pun anggaran yang diberikan pada Polri untuk
memperbarui peralatannya tak akan berarti, bila sikap mental
manusianya tetap sama, yang mengesankan seolah-olah sebagai
penguasa, bukan sebagai pelayan masyarakat.

Kita sangat memaklumi, meski bekerja di tengah keterbatasan
peralatan dan anggaran, anggota Polri mencoba melayani segenap
lapisan masyarakat. Soal anggaran, misalnya. Berapa anggaran yang
disediakan negara untuk sekali mengungkap kasus kejahatan ? Apakah
jatah bensin enam liter untuk kendaraan patroli cukup untuk
berkeliling di metropolitan selama 24 jam ?

Kenyataan-kenyataan inilah yang akhirnya membuat anggota Polri
yang bertugas di lapangan, harus berpikir keras bagaimana caranya
mendapatkan dana untuk memperlancar tugas-tugas mereka. Buntutnya,
masyarakat mengeluh harus membayar lebih pada polisi, padahal
masyarakat beranggapan mereka toh sudah membayar pajak. Kita tak
perlu munafik, karena memang begitulah keadaannya. Kalau sudah
begini, siapa yang salah? Ternyata melaksanakan upaya peningkatan
pelayanan pada masyarakat, tak semudah mengucapkannya. (adhi ksp)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s