Arsip Tag: Senegal

Perdagangan Narkotika: Makin Gelap, Makin Meningkat

KOMPAS
Jumat, 11 Dec 1992
Halaman: 10
Penulis: KSP

PENGANTAR REDAKSI
SIDANG Umum ke-61 Interpol-ICPO (International Criminal Police ì
Organization) di Dakar, Senegal, Afrika Barat berlangsung tanggal 4-10 ì
November 1992. Wartawan Kompas Robert Adhi Ksp yang menyertai delegasi ì
Indonesia, menuliskan catatannya dalam tiga tulisan. Satu tulisan di ì
antaranya gambaran mengenai Interpol, yang merupakan catatan hasil ì
kunjungan ke Markas Besar Interpol di Lyons, Perancis.
=================================================================

Perdagangan Narkotika:
MAKIN GELAP, MAKIN MENINGKAT

MASALAH perdagangan narkotika tak habis-habisnya dibahas
dalam berbagai forum internasional, termasuk dalam Sidang Umum ke-61
Interpol – ICPO (International Criminal Police Organization) yang
berlangsung di Dakar, Senegal, 4-10 November 1992. Selain soal
cara dagangnya yang gelap, penyalahgunaannya pun jadi sorotan utama
penegak hukum se dunia. Perjuangan dan perang melawan narkotika
terus diserukan mereka, karena ancamannya makin serius bagi
kehidupan bangsa-bangsa di dunia.

Keseriusan ini terlihat dari munculnya sejumlah skandal atau
kasus kelas dunia. Sebut saja penangkapan Jenderal Manuel Antonio
Noriega oleh pasukan Amerika Serikat 20 Desember 1989 silam
misalnya, atau penangkapan Marion Barry, Walikota Washington DC oleh
agen FBI pada 18 Januari 1990. Juga terbunuhnya Jaksa Agung Kolombia
Carlos Mauro Hoyos pada Januari 1988 silam yang merupakan korban
keganasan sindikat narkotika, contoh nyata betapa merajalelanya
sindikat penjahat ini.

Dalam Sidang Umum ke-61 Interpol yang lalu, banyak negara
anggota Interpol yang mengungkapkan kekhawatiran dan kecemasan
mereka akan perdagangan gelap narkotika yang semakin meningkat.
“Selama tahun 1991, kita menjadi saksi betapa penyediaan kokain di
Eropa meningkat drastis. Bahkan ada usaha menyelundupkannya ke Timur
Tengah. Indikasi menunjukkan, Kolombia sebagai negara sumber heroin.

Hal ini diperkuat dengan laporan Interpol Kolombia yang menyatakan
telah memusnahkan 1.097 hektar tanaman poppy opium, menyita 30 kg
opium dan 17 kg morfin,” kata Sekjen Interpol Raymond E. Kendall.

Selama tahun 1991, wilayah Timur Jauh, Asia Barat Daya, Asia
Tenggara, dan Meksiko tetap merupakan daerah utama penanaman benih
pohon opium secara ilegal. Diperkirakan produksi total opium
berkisar 3.000 ton. Ada beberapa perdagangan opium transnasional
antara Afganistan dan Iran, juga antara Myanmar dan RRC, namun
secara keseluruhan kecenderungan konversi opium termasuk heroin dan
morfin terus berlanjut.

Nilai perdagangan gelap narkotika selama 1990 misalnya,
diperkirakan mencapai 500 milyar dollar AS. Jumlah ini lebih besar
dibandingkan jumlah penjualan minyak dunia, dan kedua setelah hasil
perdagangan senjata.
***

MENGAPA sindikat dan mafia narkotika sulit diberantas?
Beberapa delegasi yang berbicara dalam sidang-sidang komite dan
pleno pada Sidang Umum Interpol mengingatkan, perdagangan gelap
narkotika mau tak mau berkaitan dengan kasus-kasus money laundering
dan penjualan senjata api, yang juga berhubungan dengan terorisme
internasional. Di beberapa negara, sindikat narkotika memiliki
jaringan luas, rumit dan kompleks, yang tidak gampang dilacak.

Narkotika (khususnya opium) memang telah menjadi komoditi
dagang sejak seribu tahun silam. Sindikat perdagangan narkotika
telah menjadi “suatu kerajaan di bawah tanah” dengan kekuasaan dan
dasar politik multinasional. Perdagangan gelap narkotika melibatkan
para pelaku yang tak terhitung banyaknya, terorganisir dalam sistem
atau jaringan ekonomi masyarakat dan pribadi. Bisnis ini pun
memiliki pembagian kerja yang jelas, sistem produksi serta
distribusi domestik dan multinasional.

Sindikat narkotika memiliki perilaku, nilai dan norma yang
kompleks. Selain itu, kelompok ini memiliki hubungan dengan pejabat-
pejabat pemerintah berbagai negara — terutama mereka yang bisa
disuap dengan uang jutaan dollar — demi kelancaran bisnis mereka.

Karena alasan-alasan di atas, Pemerintah AS menurunkan
pasukannya untuk menangkap Jenderal Manuel Antonio Noriega. Menurut
tuduhan Juri Agung Federal di Miami Florida, Noriega menerima jutaan
dollar dari penyelundup narkotika asal AS sebagai imbalan membantu
menyimpan uang hasil penjualan narkotika di bank-bank Panama.
* * *

DI Kolombia, kartel narkotika memiliki ‘kerajaan’ sendiri di
Medellin, barat laut Bogota, lengkap dengan pengawal dan senjata.
Mereka bahkan menyuap pejabat pemerintah dengan uang hasil penjualan
narkotika, dan tidak segan-segan membunuh orang yang menghalang-
halangi kegiatan mereka. Kelompok ini bukan lagi sekadar memiliki
usaha di atas tanah sendiri, melainkan telah menjadi “negara di
dalam negara”, dengan membangun jalan dan gedung di Medellin.

Mereka beroperasi tidak hanya di Kolombia dan di AS, tapi
juga di Bahama, Turki, Pulau Caicos, Panama, dan Kuba. Pablo Escobar
Gaviria, salah satu gembongnya, pernah ditangkap, dan belum lama ini
meloloskan diri. Konon, sekitar 80 persen narkotika yang beredar di
AS berasal dari Medellin, Kolombia.

Begitu juga di AS, ada kelompok bernama La Cosa Nostra dan
Mafia Sicilia, yang didirikan di AS selama tahun 1930-an oleh
imigran Italia. Mafia Sicilia tidak tergantung pada La Cosa Nostra,
namun kedua kelompok ini bekerja sama dan saling mempengaruhi. Kedua
organisasi ini terlibat dalam kejahatan terorganisasi, di samping
perdagangan narkotika. Keduanya bekerja sama dan hidup berdampingan
dengan sindikat narkotika dari Asia dan Kolombia yang berbisnis di
AS.

Ada pula Kelompok Jamaica. Sekitar 40 kelompok penjahat
terorganisasi Jamaica ini beroperasi di AS, Kanada, Inggris, dan
Karibia. Marijuana dan kokain merupakan komoditi utama yang disuplai
Kelompok Jamaica, dan telah menjadikan mereka sebagai pedagang
narkotika yang besar sejak pertengahan tahun 1980-an.

Kelompok-kelompok ini memiliki mobilitas tinggi dan kuat satu
sama lain, mendekati dan menyuap pejabat-pejabat penegak hukum.
Kelompok ini telah mengembangkan jaringan kerja sama dengan
kelompok-kelompok jalanan Kolombia, Kuba, Pantai Barat dan para
pemain lainnya dalam perdagangan narkotika. Di beberapa negara
Amerika Latin lainnya, seperti Peru, Bolivia, Honduras, Costa Rica,
narkotika juga jadi masalah besar.
***

INTERPOL sebagai organisasi kerja sama kepolisian antarnegara
tak henti-hentinya memerangi kejahatan narkotika ini. Berbagai
simposium, latihan dan kursus yang berkaitan dengan kejahatan
narkotika terus-menerus diadakan.

Di Asia, liaison officers yang menangani soal narkotika,
berpangkalan di Bangkok dan Islamabad, bekerja sama dengan negara-
negara yang tergabung dalam FANC (Foreign Anti-Narcotics Community)
mengadakan latihan dan kursus mengenai kejahatan narkotika, yang
dikoordinir Setjen ICPO-Interpol. Negara-negara FANC adalah
Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepang, Belanda,
Selandia Baru, Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, Inggris dan
Amerika Serikat.

Perdagangan gelap narkotika ini diakui sangat sulit diawasi.
Sistem perdagangan gelap narkotika sangat canggih dan kompleks,
dekat dengan institusi politik dan ekonomi, baik tingkat nasional
maupun multinasional.

Melihat gambaran sindikat narkotika sangat kompleks, rapi,
efisien dan terorganisasi dengan baik sebagai bisnis internasional,
The National Drug Control Strategy — badan pengawasan narkotika di
Amerika Serikat — menyatakan, pihak berwenang harus memiliki
gambaran yang lengkap, akurat dan utuh mengenai seluruh “kerajaan”
pedagang gelap narkotika di negeri itu. Semua bahan dianalisis dan
hasilnya dijadikan masukan guna menyerang langsung ke jantung
sindikat narkotika, tidak lagi sekadar di tepi luar dan ujung-
ujungnya. Tugas ini membutuhkan keuletan luar biasa.
***

BAGAIMANA dengan Indonesia? Jika mendengar laporan Interpol
negara-negara lain, tampaknya Interpol Indonesia masih bisa menarik
napas lega. Ternyata peredaran narkotika dalam jumlah besar, boleh
dibilang belum ditemukan di Indonesia. Namun Mayjen (Pol) Drs IGM
Putera Astaman selaku ketua delegasi Indonesia dalam Sidang Umum ke-
61 Interpol-ICPO menyatakan, tidak tertutup kemungkinan Indonesia
dijadikan tempat transit sindikat internasional.

John Steven Fagan, gembong narkotika AS yang sudah lama diburu
Interpol Washington misalnya, belum lama ini ditangkap polisi
Indonesia di Bali, yang dijadikan tempat persembunyiannya. Karl
Mueller, WN Jerman yang kedapatan membawa sekoper heroin, disergap
di sebuah hotel di Jakarta dan sudah dihukum di Indonesia.

Kasus-kasus kejahatan narkotika di Indonesia, memang tidak
sampai dalam jumlah berton-ton, dan disinyalir masih dalam jumlah
kiloan. Jika membandingkannya dengan laporan Interpol negara lain,
maka Indonesia dalam kasus narkotika masih dianggap relatif aman.

Meskipun demikian, bahaya masih tetap mengancam, terutama
sindikat narkotika yang membawa ganja dari sumbernya di wilayah
Aceh, yang dikenal sebagai ladang ganja. Apalagi belum lama ini
Polda Metro Jaya beberapa kali meringkus sejumlah pengedar
narkotika, dan asal-usul ganja diketahui dari Aceh dan Sumatera
Utara. Kemungkinan jaringan sindikat narkotika di Indonesia
berhubungan dengan sindikat di luar negeri tetap ada …!***

KOMPAS
Jumat, 11 Dec 1992
Halaman: 10
Penulis: ROBERT ADHI KSP


PENGANTAR REDAKSI
SIDANG Umum ke-61 Interpol-ICPO (International Criminal Police
Organization) di Dakar, Senegal, Afrika Barat berlangsung tanggal 4-10
November 1992. Wartawan Kompas Robert Adhi Ksp yang menyertai delegasi
Indonesia, menuliskan catatannya dalam tiga tulisan. Satu tulisan di
antaranya gambaran mengenai Interpol, yang merupakan catatan hasil
kunjungan ke Markas Besar Interpol di Lyons, Perancis.
=================================================================

Perdagangan Narkotika:
MAKIN GELAP, MAKIN MENINGKAT

MASALAH perdagangan narkotika tak habis-habisnya dibahas
dalam berbagai forum internasional, termasuk dalam Sidang Umum ke-61
Interpol – ICPO (International Criminal Police Organization) yang
berlangsung di Dakar, Senegal, 4-10 November 1992. Selain soal
cara dagangnya yang gelap, penyalahgunaannya pun jadi sorotan utama
penegak hukum se dunia. Perjuangan dan perang melawan narkotika
terus diserukan mereka, karena ancamannya makin serius bagi
kehidupan bangsa-bangsa di dunia.

Keseriusan ini terlihat dari munculnya sejumlah skandal atau
kasus kelas dunia. Sebut saja penangkapan Jenderal Manuel Antonio
Noriega oleh pasukan Amerika Serikat 20 Desember 1989 silam
misalnya, atau penangkapan Marion Barry, Walikota Washington DC oleh
agen FBI pada 18 Januari 1990. Juga terbunuhnya Jaksa Agung Kolombia
Carlos Mauro Hoyos pada Januari 1988 silam yang merupakan korban
keganasan sindikat narkotika, contoh nyata betapa merajalelanya
sindikat penjahat ini.

Dalam Sidang Umum ke-61 Interpol yang lalu, banyak negara
anggota Interpol yang mengungkapkan kekhawatiran dan kecemasan
mereka akan perdagangan gelap narkotika yang semakin meningkat.
“Selama tahun 1991, kita menjadi saksi betapa penyediaan kokain di
Eropa meningkat drastis. Bahkan ada usaha menyelundupkannya ke Timur
Tengah. Indikasi menunjukkan, Kolombia sebagai negara sumber heroin.

Hal ini diperkuat dengan laporan Interpol Kolombia yang menyatakan
telah memusnahkan 1.097 hektar tanaman poppy opium, menyita 30 kg
opium dan 17 kg morfin,” kata Sekjen Interpol Raymond E. Kendall.

Selama tahun 1991, wilayah Timur Jauh, Asia Barat Daya, Asia
Tenggara, dan Meksiko tetap merupakan daerah utama penanaman benih
pohon opium secara ilegal. Diperkirakan produksi total opium
berkisar 3.000 ton. Ada beberapa perdagangan opium transnasional
antara Afganistan dan Iran, juga antara Myanmar dan RRC, namun
secara keseluruhan kecenderungan konversi opium termasuk heroin dan
morfin terus berlanjut.

Nilai perdagangan gelap narkotika selama 1990 misalnya,
diperkirakan mencapai 500 milyar dollar AS. Jumlah ini lebih besar
dibandingkan jumlah penjualan minyak dunia, dan kedua setelah hasil
perdagangan senjata.
***

MENGAPA sindikat dan mafia narkotika sulit diberantas?
Beberapa delegasi yang berbicara dalam sidang-sidang komite dan
pleno pada Sidang Umum Interpol mengingatkan, perdagangan gelap
narkotika mau tak mau berkaitan dengan kasus-kasus money laundering
dan penjualan senjata api, yang juga berhubungan dengan terorisme
internasional. Di beberapa negara, sindikat narkotika memiliki
jaringan luas, rumit dan kompleks, yang tidak gampang dilacak.

Narkotika (khususnya opium) memang telah menjadi komoditi
dagang sejak seribu tahun silam. Sindikat perdagangan narkotika
telah menjadi “suatu kerajaan di bawah tanah” dengan kekuasaan dan
dasar politik multinasional. Perdagangan gelap narkotika melibatkan
para pelaku yang tak terhitung banyaknya, terorganisir dalam sistem
atau jaringan ekonomi masyarakat dan pribadi. Bisnis ini pun
memiliki pembagian kerja yang jelas, sistem produksi serta
distribusi domestik dan multinasional.

Sindikat narkotika memiliki perilaku, nilai dan norma yang
kompleks. Selain itu, kelompok ini memiliki hubungan dengan pejabat-
pejabat pemerintah berbagai negara — terutama mereka yang bisa
disuap dengan uang jutaan dollar — demi kelancaran bisnis mereka.

Karena alasan-alasan di atas, Pemerintah AS menurunkan
pasukannya untuk menangkap Jenderal Manuel Antonio Noriega. Menurut
tuduhan Juri Agung Federal di Miami Florida, Noriega menerima jutaan
dollar dari penyelundup narkotika asal AS sebagai imbalan membantu
menyimpan uang hasil penjualan narkotika di bank-bank Panama.
* * *

DI Kolombia, kartel narkotika memiliki ‘kerajaan’ sendiri di
Medellin, barat laut Bogota, lengkap dengan pengawal dan senjata.
Mereka bahkan menyuap pejabat pemerintah dengan uang hasil penjualan
narkotika, dan tidak segan-segan membunuh orang yang menghalang-
halangi kegiatan mereka. Kelompok ini bukan lagi sekadar memiliki
usaha di atas tanah sendiri, melainkan telah menjadi “negara di
dalam negara”, dengan membangun jalan dan gedung di Medellin.

Mereka beroperasi tidak hanya di Kolombia dan di AS, tapi
juga di Bahama, Turki, Pulau Caicos, Panama, dan Kuba. Pablo Escobar
Gaviria, salah satu gembongnya, pernah ditangkap, dan belum lama ini
meloloskan diri. Konon, sekitar 80 persen narkotika yang beredar di
AS berasal dari Medellin, Kolombia.

Begitu juga di AS, ada kelompok bernama La Cosa Nostra dan
Mafia Sicilia, yang didirikan di AS selama tahun 1930-an oleh
imigran Italia. Mafia Sicilia tidak tergantung pada La Cosa Nostra,
namun kedua kelompok ini bekerja sama dan saling mempengaruhi. Kedua
organisasi ini terlibat dalam kejahatan terorganisasi, di samping
perdagangan narkotika. Keduanya bekerja sama dan hidup berdampingan
dengan sindikat narkotika dari Asia dan Kolombia yang berbisnis di
AS.

Ada pula Kelompok Jamaica. Sekitar 40 kelompok penjahat
terorganisasi Jamaica ini beroperasi di AS, Kanada, Inggris, dan
Karibia. Marijuana dan kokain merupakan komoditi utama yang disuplai
Kelompok Jamaica, dan telah menjadikan mereka sebagai pedagang
narkotika yang besar sejak pertengahan tahun 1980-an.

Kelompok-kelompok ini memiliki mobilitas tinggi dan kuat satu
sama lain, mendekati dan menyuap pejabat-pejabat penegak hukum.
Kelompok ini telah mengembangkan jaringan kerja sama dengan
kelompok-kelompok jalanan Kolombia, Kuba, Pantai Barat dan para
pemain lainnya dalam perdagangan narkotika. Di beberapa negara
Amerika Latin lainnya, seperti Peru, Bolivia, Honduras, Costa Rica,
narkotika juga jadi masalah besar.
***

INTERPOL sebagai organisasi kerja sama kepolisian antarnegara
tak henti-hentinya memerangi kejahatan narkotika ini. Berbagai
simposium, latihan dan kursus yang berkaitan dengan kejahatan
narkotika terus-menerus diadakan.

Di Asia, liaison officers yang menangani soal narkotika,
berpangkalan di Bangkok dan Islamabad, bekerja sama dengan negara-
negara yang tergabung dalam FANC (Foreign Anti-Narcotics Community)
mengadakan latihan dan kursus mengenai kejahatan narkotika, yang
dikoordinir Setjen ICPO-Interpol. Negara-negara FANC adalah
Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepang, Belanda,
Selandia Baru, Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, Inggris dan
Amerika Serikat.

Perdagangan gelap narkotika ini diakui sangat sulit diawasi.
Sistem perdagangan gelap narkotika sangat canggih dan kompleks,
dekat dengan institusi politik dan ekonomi, baik tingkat nasional
maupun multinasional.

Melihat gambaran sindikat narkotika sangat kompleks, rapi,
efisien dan terorganisasi dengan baik sebagai bisnis internasional,
The National Drug Control Strategy — badan pengawasan narkotika di
Amerika Serikat — menyatakan, pihak berwenang harus memiliki
gambaran yang lengkap, akurat dan utuh mengenai seluruh “kerajaan”
pedagang gelap narkotika di negeri itu. Semua bahan dianalisis dan
hasilnya dijadikan masukan guna menyerang langsung ke jantung
sindikat narkotika, tidak lagi sekadar di tepi luar dan ujung-
ujungnya. Tugas ini membutuhkan keuletan luar biasa.
***

BAGAIMANA dengan Indonesia? Jika mendengar laporan Interpol
negara-negara lain, tampaknya Interpol Indonesia masih bisa menarik
napas lega. Ternyata peredaran narkotika dalam jumlah besar, boleh
dibilang belum ditemukan di Indonesia. Namun Mayjen (Pol) Drs IGM
Putera Astaman selaku ketua delegasi Indonesia dalam Sidang Umum ke-
61 Interpol-ICPO menyatakan, tidak tertutup kemungkinan Indonesia
dijadikan tempat transit sindikat internasional.

John Steven Fagan, gembong narkotika AS yang sudah lama diburu
Interpol Washington misalnya, belum lama ini ditangkap polisi
Indonesia di Bali, yang dijadikan tempat persembunyiannya. Karl
Mueller, WN Jerman yang kedapatan membawa sekoper heroin, disergap
di sebuah hotel di Jakarta dan sudah dihukum di Indonesia.

Kasus-kasus kejahatan narkotika di Indonesia, memang tidak
sampai dalam jumlah berton-ton, dan disinyalir masih dalam jumlah
kiloan. Jika membandingkannya dengan laporan Interpol negara lain,
maka Indonesia dalam kasus narkotika masih dianggap relatif aman.

Meskipun demikian, bahaya masih tetap mengancam, terutama
sindikat narkotika yang membawa ganja dari sumbernya di wilayah
Aceh, yang dikenal sebagai ladang ganja. Apalagi belum lama ini
Polda Metro Jaya beberapa kali meringkus sejumlah pengedar
narkotika, dan asal-usul ganja diketahui dari Aceh dan Sumatera
Utara. Kemungkinan jaringan sindikat narkotika di Indonesia
berhubungan dengan sindikat di luar negeri tetap ada.

KOMPAS
Rabu, 11 Nov 1992
Halaman: 8
Penulis: ROBERT ADHI KSP

DIBENTUK, KELOMPOK KERJA
INTERPOL UNTUK TANGANI
KEJAHATAN LINGKUNGAN
Dakar, Kompas
Negara-negara anggota Interpol sepakat membentuk kelompok kerja
untuk menanggulangi kejahatan di bidang lingkungan hidup, yang terus
meningkat. Pembentukan kelompok kerja yang terdiri dari para
penyelidik dan atau pembuat keputusan dari negara anggota Interpol
ini, berada di bawah pengawasan kantor Setjen Interpol di Lyon,
Perancis.

Masalah pembentukan kelompok kerja ini dibahas dalam sidang
pleno pada Sidang Umum ke-61 Interpol-ICPO (International Criminal
Police Organization) di Dakar, Senegal Selasa dinihari (10/11) waktu
Indonesia. Sidang pleno dipimpin langsung oleh Presiden Interpol,
Ivan Barbot.

Wartawan Kompas Robert Adhi Ksp yang meliput sidang Interpol
ini melaporkan dari Dakar, pembahasan draft resolusi tentang
kejahatan di bidang lingkungan hidup merupakan hal yang pertama kali
terjadi dalam sidang umum Interpol. Pembahasan tentang masalah ini
atas usulan Interpol Belanda, dan didukung oleh negara anggota
Interpol lainnya, yang menilai perlunya dibentuk kelompok kerja di
bawah pengawasan Interpol untuk melawan kejahatan di bidang
lingkungan hidup. Bahaya kejahatan jenis ini juga telah diingatkan
para peserta KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil belum lama ini.

Disadari bahwa untuk melakukan penyelidikan kasus-kasus
kejahatan di bidang lingkungan hidup, dibutuhkan koordinasi dan
kerja sama antarnegara anggota Interpol. Sebab peraturan dan
departemen yang bertanggung jawab atas kejahatan jenis ini berbeda-
beda, untuk setiap negara. Kerja sama kepolisian antarnegara dinilai
sangat penting untuk melawan jenis kejahatan ini secara efektif.

Dalam pembahasan draft resolusi mengenai kejahatan di bidang
lingkungan hidup ditegaskan, Interpol menyadari bahwa para pelaku
kejahatan yang terlibat dalam kegiatan kejahatan jenis ini umumnya
beroperasi dengan kemampuan profesional yang tinggi, di mana penegak
hukum nasional dan pemerintah kadang-kadang kurang berpengalaman
dalam menghadapi masalah ini.

Untuk itu diputuskan untuk membentuk kelompok kerja yang
terdiri dari para penyelidik dan atau pembuat keputusan dari negara-
negara anggota Interpol di bawah pengawasan Markas Besar Interpol,
guna mengidentifikasi berbagai masalah yang berkaitan dengan
penyelidikan kejahatan di bidang lingkungan hidup dan menemukan
solusi yang memungkinkan.

Beberapa solusi termasuk kerjasama dan pertukaran informasi
melalui jalur Interpol dan kemungkinan pendistribusian informasi ke
dalam pembuatan buku pedoman mengenai kejahatan di bidang lingkungan
hidup, ke semua negara anggota Interpol. Kelompok kerja ini dapat
membuat rekomendasi untuk mengesahkan peraturan sebagai upaya
menanggulangi kejahatan di bidang lingkungan hidup dan harmonisasi
keberadaan peraturan.

Ancaman serius
Kejahatan di bidang lingkungan hidup yang dicemaskan ini
merupakan salah satu bagian dari kejahatan internasional di bidang
ekonomi, yang dampaknya makin serius mengancam kehidupan bangsa-
bangsa di dunia. Kejahatan internasional di bidang ekonomi lainnya
yang harus diwaspadai adalah kejahatan di bidang komputer, penipuan
dengan sasaran korban pemerintah negara-negara sedang berkembang,
serta berbagai kasus money laundering.

Berbagai jenis kejahatan di bidang ekonomi tersebut, memiliki
dampak kerugian yang sangat besar dan mengancam kehidupan
perekonomian bangsa. Masyarakat internasional memutuskan bahwa
jenis-jenis tertentu kejahatan di bidang ekonomi, seperti halnya
money laundering, merupakan suatu masalah serius yang harus
ditanggulangi secara lebih efektif dengan inisiatif multilateral.

Untuk menanggulangi kejahatan di bidang ekonomi dan
mempertahankan ekonomi negara-negara anggota dari ancaman bahaya
kejahatan ini, Markas Besar Interpol mengimbau kepada setiap anggota
untuk mensahkan dan atau memperkuat peraturan dan hukum domestik
yang memadai.

Di Indonesia, kejahatan di bidang lingkungan hidup sudah mulai
ditangani, terutama masalah pencemaran limbah industri. Sejumlah
kasus pencemaran sudah diajukan ke penuntut umum dan sejumlah
pengusaha diseret ke pengadilan

KOMPAS
Senin, 09 November 1992
Halaman: 6
Penulis: ROBERT ADHI KSP

Sidang Umum Interpol di Dakar
INTERPOL MEMPERINGATKAN
KASUS “PENCUCIAN UANG

Dakar, Kompas
Kasus-kasus money laundering (“pencucian” uang hasil
kejahatan) mendapat perhatian serius dari negara-negara anggota
Interpol. Uang haram hasil perdagangan gelap narkotika yang “dicuci”
menjadi seolah-olah uang halal ini disinyalir banyak diinvestasikan
oleh sindikat narkotika internasional di berbagai negara di dunia,
terutama di negara-negara sedang berkembang.

Hal ini terungkap dalam sidang komite yang membahas masalah
kejahatan narkotika pada hari ketiga Sidang Umum ICPO-Interpol di
Dakar, Senegal, Afrika Barat, Sabtu.

Wartawan Kompas Robert Adhi Ksp melaporkan dari Dakar, hampir
semua negara anggota Interpol yang mendapat kesempatan berbicara
dalam forum, menyinggung soal money laundering.
Beberapa pembicara mengungkapkan, sindikat penjual dan
pengedar narkotika memanfaatkan kelemahan undang-undang dan hukum di
berbagai negara, untuk “mencuci” uang hasil perdagangan gelap
narkotika mereka, dengan menginvestasikannya ke dalam usaha di
bidang ekonomi. Antara lain usaha manufacture, perbankan, jasa dan
badan usaha lainnya.

Susahnya, selama ini para penegak hukum selalu kesulitan
membuktikan bahwa suatu usaha dibangun dari uang hasil perdagangan
gelap narkotika atau simpanan di sebuah bank merupakan “uang kotor”.

Kepala Interpol Makao, Sebastiao I da Rosa misalnya, dalam
percakapan dengan Kompas mengungkapkan, kasus money laundering
banyak terjadi di negaranya. Sindikat penjahat internasional
menginvestasikannya ke dalam usaha kasino raksasa. Namun Rosa
mengakui, pihaknya mengalami kesulitan untuk melacak kasus-kasus
money laundering karena jaringannya begitu rumit, lagi tidak
sederhana.

Tak punya UU
Indonesia sendiri, seperti yang diungkapkan Deputi Kapolri
bidang Operasi, Mayjen (Pol) Drs IGM Putera Astaman selaku ketua
delegasi, seringkali membantu melakukan penyelidikan dan mengungkap
kasus narkotika berkaitan dengan money laundering yang terjadi di
Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara lainnya.

Namun terhadap warga negara Indonesia yang diduga mempunyai
mata rantai kasus ini, kata Astaman, tidak dapat diambil tindakan
hukum karena Indonesia belum memiliki undang-undang tentang money
laundering.

Saat ini di Indonesia belum ada kewajiban bagi mereka yang
melakukan transaksi dalam jumlah tertentu untuk melaporkan kepada
instansio berwenang. Padahal seperti di Amerika, misalnya, setiap
transaksi di atas 10.000 dollar AS harus dilaporkan kepada
Departemen Keuangan, untuk mengetahui asal-usul uang tersebut.

Dikhawatirkan, jika kondisi ini tidak segera diantisipasi, akan
dapat memberikan peluang bagi sindikat narkotika internasional untuk
mempengaruhi birokrasi politik serta pertahanan dan keamanan.
Misalnya, hasil penjualan narkotika digunakan untuk membeli senjata
dan biaya kudeta, seperti yang sudah terjadi di beberapa negara
Amerika Latin. Hasil penjualan narkotika di Amerika Serikat
disinyalir melebihi hasil penjualan perusahaan minyak terbesar di
negeri Paman Sam tersebut.

Pihak Sekretariat Jenderal Interpol sendiri selama tahun 1991
berhasil mengumpulkan data-data buronan penjahat narkotika
internasional, lengkap dengan foto, sidik jari, rekor kriminal,
modus operandi yang sering dilakukan dan kegiatan kejahatan umum.
Buronan yang masuk dalam daftar red notices (dianggap sudah
membahayakan) tercatat 141 orang, sedangkan yang masuk green notices
3 orang.

Divisi Narkotika Markas Besar Interpol dan sejumlah negara
anggota Interpol selama tahun lalu juga banyak mengkoordinir dan
mengadakan konferensi, seminar, lokakarya, kursus dan latihan bagi
penegak hukum, khusus mengenai narkotika. Ini semua untuk memerangi
kejahatan narkotika yang dampaknya sangat buruk bagi kehidupan
bangsa-bangsa di dunia.

KOMPAS
Jumat, 06 November 1992
Halaman: 7
Penulis: KSP

Sidang Umum Interpol
LALU LINTAS PERDAGANGAN GELAP
NARKOTIKA JADI PERHATIAN UTAMA

Dakar, Kompas
Lalu lintas perdagangan gelap narkotika tetap akan menjadi
pembahasan utama dalam Sidang Umum ke-61 Interpol – ICPO
(International Criminal Police Organization) di Dakar, Senegal,
Afrika Barat yang dibuka Rabu petang. Kejahatan internasional jenis
ini merupakan ancaman serius bagi kehidupan bangsa-bangsa di dunia
dan merupakan isu yang menarik bagi para penegak hukum.

Selain itu, 11 negara dikabarkan diputuskan sidang untuk
diterima menjadi anggota baru Interpol. Sedang Macedonia, yang juga
mengajukan permohonan, samapi hari kedua kemarin belum dipastikan
apakah diterima menjadi anggota baru.

Demikian laporan wartawan Kompas Robert Adhi Ksp yang meliput Sidang Umum
Interpol ke-61 Interpol yang dibuka secara resmi oleh Presiden Senegal Abdou Diouf di Dakar, Senegal. Sidang dihadiri 550 anggota delegasi dari 127 negara termasuk Indonesia, serta 12 negara peninjau, dan berlangsung sampai 10 November mendatang.
Delegasi Indonesia yang terdiri 6 orang dipimpin Mayjen (Pol)
Drs IGM Putera Astaman (Deputi Kapolri bidang Operasi).

Naik drastis
Menurut Sekjen Interpol, Raymond E. Kendall dalam konferensi
pers seusai acara pembukaan, selama tahun 1991 terjadi peningkatan
drastis terhadap peredaran kokain di Eropa dan ada usaha untuk
menyebarkannya ke Timur Tengah. Negara yang menjadi sumber utama
penyebaran heroin ini adalah Colombia.

Pihak berwenang di Colombia dilaporkan telah memusnahkan 1.097 hektar tanaman opium.
Di Asia Tenggara, situasi narkotika tidak banyak berubah.
Heroin diproses di daerah perbatasan Thailand, Laos dan Myanmar yang
dikenal sebagai Golden Triangle (Segi Tiga Emas). Seperti biasanya,
Thailand menyumbang jumlah terbanyak heroin untuk Segi Tiga Emas.

Berdasarkan informasi yang masuk ke Sekretariat Jenderal
Interpol di Lyon Perancis selama tahun 1991, maka Sidang Umum ke-61
Interpol tahun 1992 ini tetap akan membahas soal narkotika. Pihak
Sekjen Interpol meminta kepada delegasi anggota Interpol di seluruh
dunia untuk membahas dan menganalisis perdagangan gelap narkotika
yang sudah merupakan ancaman serius bagi kehidupan manusia, bangsa
dan negara.

Transit di Indonesia
Sementara itu Deputi Kapolri bidang Operasi Mayjen IGM Putera
Astaman kepada Kompas menjelaskan, saat ini Indonesia hanya
merupakan tempat transit para sindikat pengedar narkotika dunia dan
juga tempat persembunyian pengedar narkotika.

Tahun ini misalnya, John Steven Fagan, seorang pengedar
narkotika yang jadi buronan polisi Amerika Serikat ditangkap di Bali
oleh polisi Indonesia atas informasi Interpol Washington Amerika
Serikat. Tahun sebelumnya, seorang WN Jerman ditangkap oleh Polri di
sebuah hotel di Jakarta karena kedapatan membawa sekoper heroin.
Penangkapan ini atas informasi Interpol Jerman kepada Interpol
Indonesia.

Ia menjelaskan, jumlah kasus narkotika yang ditangani Polri ì
pada tahun 1989 tercatat 788, tahun 1990 meningkat menjadi 926 kasus,
namun pada tahun 1991 turun menjadi 632 kasus. Selama tiga tahun
tersebut, Polri telah meringkus 2.963 tersangka pelaku pengedar
narkotika.

Anggota Baru
Sebelas dari 12 negara yang mengajukan diri sebagai anggota
baru Interpol – ICPO (International Criminal Police Organization)
akhirnya diterima dalam sidang pleno Interpol yang berakhir Rabu
sore waktu Dakar atau Kamis dinihari (5/11) WIB. Namun permohonan
Macedonia belum dapat diterima dan ditunda sampai sidang umum tahun
1993.

Negara-negara anggota baru Interpol tersebut adalah Kroatia,
Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Estonia, Kazakhstan, Armenia,
Azerbaijan, Latvia, Ukraina, Namibia dan Guinea Bissan. Dengan
demikian, jumlah anggota Interpol saat ini bertambah dari 158 negara
menjadi 169 negara.

Diterimanya 11 negara ini menjadi anggota baru Interpol melalui
pemungutan suara dalam sidang pleno. Indonesia termasuk sebagai
anggota panitia pemungutan suara, bersama Gambia, Pakistan,
Polandia, Uni Emirat Arab, Libanon, Brasil dan Senegal.
Sekjen Interpol Raymond E. Kendall menegaskan kembali mengenai
prinsip-prinsip dasar Interpol yang tertuang dalam Anggaran Dasar
ICPO pasal 3 yang menyebutkan segala kegiatan Interpol tidak
berkaitan dengan masalah politik, militer, agama dan rasial.

Menurut Kendall yang berasal dari Scotland Yard (Inggris) ini,
kejahatan tidak mengenal batas-batas negara sehingga negara anggota
Interpol yang tidak memiliki hubungan diplomatik pun dapat saling
berhubungan dan berkomunikasi melalui jalur Interpol.