Tag Archives: Banurusman Astrosemitro

Kapolri Letjen Banurusman: Bantulah Kami Jangan Menyuap Polisi

KOMPAS

Senin, 04 Oct 1993
Halaman: 1
Penulis: KSP

Kapolri Letjen (Pol) Drs Banurusman:
BANTULAH KAMI, JANGAN MENYUAP POLISI


HAMPIR enam bulan Letnan Jenderal Polisi Drs Banurusman
Astrosemitro (52) menjabat Kapolri. Untuk mengetahui kebijakannya
dan langkah-langkah apa saja yang diambil untuk membenahi tubuh
Polri di tengah-tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, wartawan Kompas Robert Adhi Ksp mewawancarai orang nomor satu di Kepolisian RI ini pekan lalu, di sela-sela kegiatan Sidang
Umum Interpol ke-62 di Hotel Radisson, Aruba–, sebuah negara pulau
di kawasan Laut Karibia, Amerika Tengah.

Kapolri Letjen Banurusman yang juga bicara soal merit system dan disiplin anggota itu didampingi Deputi bidang Operasi Mayjen (Pol) Drs Koesparmono Irsan. Berikut petikan wawancara itu:

Setelah hampir setengah tahun Pak Banurusman menjabat Kapolri,
langkah-langkah apa yang ditempuh untuk membenahi Polri ?
Saya mulai dulu dari kebijakan yang diambil selaku Kapolri
dengan menjelaskan kepada seluruh jajaran Polri, ada lima tantangan
yang dihadapi Polri saat ini. Pertama, tantangan situasional, yang
menggambarkan betapa gangguan kamtibmas dengan berbagai modus
operandi kian berkembang dari tahun ke tahun, dan menunjukkan angka
relatif tinggi. Dalam arti, crime total yang diselesaikan cukup
berat dibandingkan jumlah crime clearance yang dicapai. Polri pun
harus segera mengantisipasi berkembangnya jenis-jenis kejahatan
dimensi baru, kejahatan korporasi, perbankan, dan komputer.

Kedua, tantangan instrumentalia, di bidang piranti lunak,
termasuk di dalamnya, perangkat hukum dan perundang-undangan. Di
bidang ini, saya akui Polri belum mampu mengejar tantangan kemajuan
zaman dan masih ketinggalan. Juga masih ada perundang-undangan zaman
kolonial yang dipakai.

Ketiga, tantangan performance yang menyangkut aspek penampilan
kepolisian. Dari segi profesionalisme, ini perlu ditingkatkan. Saya
akui, sarana dan prasarana Polri masih serba terbatas. Meskipun
kondisinya demikian, tapi toh Polri tetap dituntut maksimal
melaksanakan tugas.

Polri saat ini melakukan modernisasi di bidang peralatan
komputer.Sistem laporan digunakan secara efektif dan cepat.
Modernisasi juga merambah ke bagian identifikasi, laboratorium
kriminal yang mulai diperbarui, serta sistem sidik jari yang mudah-
mudahan segera on-line. Kami sudah melakukan komputerisasi di
direktorat personel, logistik, puskodalops, dan SIM.

Keempat, tantangan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
Polri sebagai pengayom, pelayan, pelindung dan pembimbing masyarakat
harus mampu meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Baik pelayanan
di kantor, di perjalanan, di rumah. Contohnya, belum lama ini ada
anggota Polri tewas dalam tugas. Ini tidak lain adanya upaya untuk
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Pelayanan masyarakat ini termasuk kecepatan polisi ke tempat
kejadian perkara (TKP). Bukan cuma dalam urusan pelayanan SIM dan
STNK. Cepat ke TKP pun merupakan pelayanan masyarakat. Ada laporan,
segera datang. Bahwa nantinya kasus tidak terungkap, itu lain soal.

Kelima, tantangan di bidang kesejahteraan prajurit. Kami
berupaya bagaimana meningkatkan kesejahteraan prajurit, terutama
yang menyangkut hak-hak prajurit bisa sampai kepada yang berhak. Dan
juga setiap para kepala kesatuan hendaknya ikut memikirkan
meningkatkan kesejahteraan anggota, terutama di bidang perumahan.

Tahun ini akan diresmikan sekitar 1.300 rumah di seluruh Indonesia
untuk bintara dan perwira, yang diperoleh dari Tunjangan Wajib
Perumahan. Dalam kaitan kesejahteraan prajurit, juga akan dilakukan
ruilslag seluruh markas komando kepolisian dan asrama polisi yang
sudah kumuh.

Lima tantangan ini saya sampaikan kepada jajaran Polri. Untuk
melaksanakan itu semua, organisasi yang telah disusun tetap
mengedepankan Polsek sebagai ujung tombak. Kemudian Polres sebagai
kesatuan operasional dasar dengan back-up komando-komando di
atasnya. Resmi dengan jalur struktural-formal, mulai dari Mabes
Polri, Polda, Polwil, Polres, terus ke bawah, dibantu dengan lintas
sektoral dan peranserta masyarakat. Nah, itulah pelaksana-pelaksana
untuk mencapai lima tantangan itu.

Saya menyadari betapapun organisasi disusun dengan bagus,
betapapun tantangan sudah diberikan, saya sadari pada akhirnya, yang
melaksanakannya itulah yang akan menentukan, yaitu anggota Polri
sendiri. Kepada mereka, saya ajak untuk melakukan pekerjaan sebagai
anggota Polri sesuai jatidirinya. Laksanakanlah tugas sesuai dengan
jatidiri sebagai anggota Polri, yang terlihat dari seragam, jabatan,
dan pangkat.

Jadi pada waktu hampir setengah tahun kepemimpinan saya ini, di
samping kebijakan sudah memasyarakat di kalangan kepolisian, juga
sudah bisa dilihat hasilnya, meskipun belum bisa disebut memuaskan.

Dari lima tantangan ini, mana yang diprioritaskan dan bagaimana
menghadapi kendala dalam pelaksanaannya ?
Tak ada yang diprioritaskan. Kelima tantangan itu harus
dihadapi bersama-sama secara simultan. Saya sadari, untuk
menjalankan itu, bukannya tanpa hambatan. Misalnya, menghadapi
tantangan situasional, harus diakui betapa modus operandi dengan
segala bantuan teknologi canggih, sudah merupakan hambatan. Ini
karena kami kurang mampu mengimbangi di bidang sarana dan prasarana.

Kendala juga terjadi di bidang pengetahuan teknis anggota.
Misalnya pengetahuan soal perbankan, valuta asing, saham, lingkungan
hidup. Belum semua penyidik atau pembantu penyidik memperoleh
pengetahuan yang sama dan merata. Untuk itu, kami mengundang ahli-
ahli dari Bank Indonesia, untuk memberikan penjelasan-penjelasan.
Kejuruan-kejuruan reserse ekonomi ditambah. Ini dilakukan
berkesinambungan.

Saya juga minta kepala-kepala kesatuan, kalau ada kasus yang
menonjol, harus digelar, diikuti semua anggota dan penyidik agar
tahu duduk masalahnya dan cara-cara penyidikan. Terutama menyangkut
kejahatan ekonomi, pertanahan, lingkungan hidup.

Saya juga harapkan peranserta masyarakat. Sebab selama ini
masih ada keengganan melapor ke polisi, masih ada keinginan untuk
main hakim sendiri dan keinginan untuk melakukan penyelesaian
perkara secara damai.

Banyak yang berpendapat, disiplin anggota Polri perlu
ditingkatkan…?

Anda benar. Tentang disiplin anggota ini, saya betul-betul
mengimbau masyarakat untuk membantu Polri. Caranya, sebenarnya
mudah. Bantulah mendidik polisi dengan cara tidak menyuap polisi.

Soal suap-menyuap ‘kan dua arah. Antara yang disuap dan yang
menyuap. Kalau masyarakat tidak mau menyuap polisi, ‘kan anggota
juga tidak macam-macam. Memang, di samping setiap komandan berupaya
mengawasi anak buahnya di lapangan, masyarakat juga harus membantu.

Mari kita bersama-sama membentuk korps polisi yang baik, dengan
mendidik mereka. Anggota Polri yang nakal ‘kan sudah ada yang
dihukum, diberhentikan. Bahkan jenjang kepangkatan, untuk sekolah
pun harus melalui konduite yang baik.

Polisi bekerja selama 24 jam di tengah-tengah masyarakat. Jadi
polisi paling sering kena imbas yang paling cepat, kena pengaruh
panas masyarakat. Saya betul-betul mengharapkan bantuan masyarakat
ikut mendidik polisi. Misalnya beranilah menegur polisi kalau salah.
Tapi beranilah bertanggung jawab kalau ia berurusan dengan polisi
dan jangan mencari jalan pintas dengan menyuap polisi.

Saya tidak keberatan dengan kontrol sosial masyarakat pada
polisi. Tapi saya sayangkan kepada warga yang teriak-teriak citra
polisi jelek, tapi dia masih suka saja menyuap, memberi uang pada
polisi. Cara-cara ini ‘kan tidak mendukung upaya pimpinan Polri.

Kalau salah ya salah. Jangan mencari-cari, ah polisi diajak damai
saja, polisi disuap saja. Tilang diperbarui itu kan salah satu upaya
agar anggota tidak langsung berhubungan langsung dengan duit. Ini
harus timbal balik.

Tentang kader pimpinan di masa depan, Bagaimana Polri
mempersiapkannya?

Kita bicara soal merit system. Itu memang ada aturannya. Tapi
untuk menyiapkan kader-kader kepemimpinan Polri masa depan, kalau
hanya berpedoman pada asas rutinitas, mungkin tidak sempat terkejar.

Misalnya, untuk memilih seorang Kapolda, syarat Sespim dan Sesko
ABRI harus sudah terpenuhi. Demikian pula masa kepangkatan
senioritasnya. Tapi kalau melihat pula urut-urutannya, dan kami
tetap bertahan di sini, Polri tak akan bisa mengejar untuk menutup
kekurangan-kekurangan pemimpin di masa depan. Sehingga perlu
dicarikan cara terobosan.

Caranya ?
Dengan merit system, seorang Kapolres misalnya, untuk bisa jadi
Kadit (kepala direktorat) tidak lagi harus melalui Sesdit
(sekretaris direktorat). Kalau perlu diloncatkan. Tapi itu tentu
tergantung dari orangnya dengan tugas yang dibebankan, dan tentunya
selektif sekali. Semua kriterianya sudah ditentukan. Jadi tidak
perlu pakai sistem urut kacang. Asas senioritas tetap dipertahankan,
tapi pendekatan pada prestasi pun kita gunakan.

LINK TERKAIT http://www.polri.go.id/, http://id.wikipedia.org/wiki/Banurusman_Astrosemitro

Interpol Mulai Tangani Serius "Money Laundering"

KOMPAS

Sabtu, 02 Oct 1993

Halaman: 5

Penulis: KSP


Sidang Umum Interpol ke-62
INTERPOL MULAI TANGANI SERIUS “MONEY LAUNDERING”
Aruba, Kompas

Negara-negara anggota ICPO (International Criminal Police
Organization) – Interpol sepakat untuk menangani kasus-kasus money
laundering (pencucian uang) secara lebih serius. Semua delegasi
setuju perlu diadakan pertemuan setahun sekali (annual meeting) guna
saling tukar informasi dan pengalaman dalam hal teknik-teknik
investigasi masalah keuangan. Ini bertujuan mengidentifikasi dan
menghalangi kegiatan berkaitan dengan pencucian uang -yang kini
diakui telah menjadi kejahatan serius.

Demikian salah satu kesepakatan ICPO – Interpol yang dikeluarkan
dalam sidang komite khusus membahas masalah kejahatan di bidang
ekonomi dengan ruang lingkup internasional, Kamis pagi (30/9) waktu
setempat atau Kamis malam waktu Indonesia. Dalam sidang komite ini,
delegasi Indonesia dipimpin Kapolri Letjen (Pol) Drs Banurusman
Astrosemitro.

Pada waktu bersamaan di tempat terpisah, diadakan sidang komite
membahas komputerisasi dan modernisasi. Dari Indonesia, hadir
Sekretaris Kepala NCB – Interpol Brigjen (Pol) Drs Suharyono dan
Kapolda Sumbagsel Mayjen (Pol) Drs Yusnan H. Usman.

Wartawan Kompas Robert Adhi Ksp melaporkan dari Aruba, draft
resolusi ini disampaikan dalam sidang komite, setelah pihak
Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol menilai perlunya menambah dan
membagi pengalaman antara negara anggota Interpol dalam hal
penggunaan sistem laporan keuangan guna melawan kejahatan pencucian
uang.

Indonesia ada indikasi
Dalam sidang komite khusus membahas kejahatan di bidang ekonomi
yang berlangsung di Grand Ballroom Hotel Americana Aruba, pembahasan
soal pencucian uang ini mengundang banyak peserta untuk ikut bicara.
Sejauh ini definisi money laundering adalah uang yang diperoleh dari
hasil kejahatan, yang “dibersihkan” melalui kliring-kliring lembaga
keuangan atau perbankan.

Kasus-kasus pencucian uang banyak terjadi di negara-negara
sedang berkembang, di mana pemerintah membutuhkan banyak modal untuk
pembangunan, sehingga tidak terlalu menghiraukan dari mana asal
modal dan uang yang ditanam investor. Kemungkinan modal investasi
diperoleh dari hasil pencucian uang di negara maju seperti Amerika
Serikat, terutama hasil perdagangan gelap narkotika, bisa saja
terjadi.

Namun sejumlah delegasi dari negara berkembang mengutarakan,
bisa saja polisi suatu negara maju mengatakan kasus pencucian uang
sedang berada di suatu negara berkembang dan menilainya sebagai
kejahatan. Namun polisi di negara berkembang menganggapnya itu bukan
kejahatan karena pemerintahnya sedang membutuhkan modal untuk
pembangunan, dan tidak peduli dari mana datangnya asal uang atau
modal.

Sebenarnya sudah ada konvensi PBB tentang pencucian uang, tapi
di Indonesia sampai saat ini, konvensi itu belum diratifikasi. Pihak
Bank Indonesia sendiri, menurut Drs Sidarto dari BI, sejauh ini
belum mendapat laporan adanya kasus pencucian uang di Indonesia.

Deputi Kapolri bidang Operasi Mayjen (Pol) Drs Koesparmono
Irsan yang ditanya Kompas tentang terjadinya kasus pencucian uang di
Indonesia mengatakan, “Kemungkinan masuknya uang hasil kejahatan ke
Indonesia tentu saja ada, baik uang dari dalam negeri sendiri maupun
dari luarnegeri. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, ditemukan
indikasi adanya kasus pencucian uang hasil kejahatan.

Namun Koesparmono yang dikenal sebagai ahli reserse ini
menambahkan, polisi belum dapat menyebutkan contoh konkret karena
memang belum ada undang-undang yang mengatur khusus soal pencucian
uang. “Kami sulit membuktikannya karena belum ada dasar hukumnya
untuk menerobos ke sana,” jelasnya.

Menurut Koesparmono, dalam beberapa pasal pada KUHAP (Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana) disebutkan, barang-barang hasil
kejahatan bisa disita sebagai barang bukti, sekalipun disimpan di
bank dalam bentuk deposito dan sebagainya. “Kami bisa menggunakan
pasal-pasal dalam KUHAP untuk menjaringnya,” kata Koesparmono. Tapi
kemudian ditambahkannya, untuk mengetahui di mana uang disimpan dan
di bank mana, polisi tak bisa mengejar sampai sejauh itu. Apalagi
jika uang itu sudah keluar dari bank, dan disimpan atas nama anak,
istri dan anggota keluarga lainnya.

“Jadi misalnya si-X nyolong atau korupsi, uang itu dimasukkan ke bank. Selama uang itu masih di bank, masih bisa disita. Tapi kalau sudah keluar, dipindahkan atas nama anaknya, sudah tak bisa lagi,” jelasnya.

Menghadapi perkembangan kejahatan yang sudah sedemikian pesat,
Koesparmono mengatakan, Indonesia harus cepat mengantisipasinya,
dengan meratifikasi terlebih dahulu konvensi PBB soal pencucian
uang, kemudian baru dituangkan ke dalam peraturan-peraturan
pendukungnya.

LOGO Interpol di blog ini diambil dari http://www.interpol.int/default.asp

LINK TERKAIT http://www.interpol.int/Public/FinancialCrime/MoneyLaundering/default.asp

Kemajuan Iptek Membuat Kejahatan Semakin Canggih

KOMPAS

Jumat, 01 Oct 1993

Halaman: 5

Penulis: KSP


Sidang Umum Interpol ke-62
KEMAJUAN IPTEK MEMBUAT KEJAHATAN SEMAKIN CANGGIH
Aruba, Kompas
Kemajuan ilmu dan teknologi ikut membuat jenis dan bentuk
kejahatan semakin canggih, ragam, rumit, dan sulit untuk dipecahkan.
Tak hanya itu, kejahatan yang terjadi juga makin mengabaikan batas-
batas negara. Karena itu, usaha memerangi kejahatan tersebut hanya
bisa dilakukan secara bersama (antar negara), yang sejauh ini harus
diakui masih sangat terbatas dan membutuhkan perbaikan maupun
peningkatan.

Hal ini menjadi pokok utama yang dibicarakan 431 peserta dari
130 negara dan tujuh organisasi internasional yang sedang mengikuti
Sidang Umum ICPO (International Criminal Police Organization)-
Interpol ke-62 di Aruba, sebuah pulau kecil di kawasan Laut Karibia,
Amerika Tengah. Sidang Umum Interpol yang akan berlangsung hingga 5
Oktober 1993 dibuka oleh Menteri Kehakiman Aruba, Rafael di Grand
Ballroom Hotel Americana Aruba Rabu pagi (29/9) waktu setempat atau
Rabu malam waktu Indonesia.

Wartawan Kompas Robert Adhi Ksp dari Aruba melaporkan, pokok
soal ini juga dikemukakan secara tegas oleh Menkeh Aruba Rafael dan
Presiden ICPO-Interpol Norman Inkster dari Kanada, dalam sambutan
mereka. Sidang Interpol yang berlangsung di negara pulau seluas 193
km persegi dan berpenduduk sekitar 72.000 orang ini, diawali lagu
kebangsaan “Aruba Dushi Tera” (artinya Aruba Negara Nan Indah) yang
dinyanyikan seorang gadis cantik.

Delegasi Indonesia dalam SU Interpol ini terdiri 8 orang
dipimpin langsung oleh Kapolri Letjen (Pol) Drs Banurusman
Astrosemitro selaku Kepala NCB (National Central Bureau-Interpol
Indonesia). Anggota delegasi lainnya, Deputi bidang Operasi Mayjen
(Pol) Drs Koesparmono Irsan, Kapolda Sumbagsel Mayjen (Pol) Drs
Yusnan H. Usman, Sekretaris Kepala NCB-Interpol Brigjen (Pol) Drs
Suharyono, Direktur Reserse Polri Kolonel (Pol) Drs Rusdihardjo,
Koordinator Spri Kapolri Letkol (Pol) Drs Djuharnus, serta Kasubdit
Intelijen Ditjen Bea Cukai Drs M. Chariri dan Wakil Kepala Urusan
Pengedaran Uang Bank Indonesia Drs Sidarto.

Yugo dan Macedonia
Meskipun Anggaran Dasar ICPO-Interpol (Pasal 3) melarang
anggotanya melakukan intervensi dalam kegiatan politik, namun
tampaknya masalah politik ikut mewarnai SU Interpol. Hal ini
tercermin dari Sidang Pleno hari pertama -seusai acara pembukaan-
yang membahas pengajuan lamaran tujuh negara yang akan menjadi
anggota baru ICPO-Interpol. Dari tujuh negara yang mengajukan
lamaran, hanya Macedonia yang belum disetujui diterima jadi anggota
Interpol.

Sidang sepakat menundanya hingga hari Senin mendatang.
Enam negara lainnya, Belarus dan Georgia (bekas Uni Soviet),
Republik Ceko, El Savador, Slovakia dan Afrika Selatan disetujui
menjadi anggota baru, melalui pemilihan yang demokratis. Setiap
wakil delegasi memasukkan kertas ke dalam kotak, memuat setuju atau
tidak negara-negara itu jadi anggota Interpol.

Dengan diterimanya enam negara dalam SU Interpol ke-62 ini,
berarti jumlah negara anggota ICPO-Interpol tahun 1993 ini menjadi
175 negara anggota.

Khusus soal Macedonia, delegasi Yunani menyampaikan memorandum
yang intinya meminta agar Interpol sebagai organisasi internasional
tidak menerima nama “Republik Macedonia”. Sebab akan menciptakan
masalah baru terhadap perkembangan negosiasi di PBB saat ini. FYROM
(Former Yugoslav Republic of Macedonia) sebelumnya telah mengajukan
diri masuk anggota ICPO dengan nama “Republik Macedonia”.

Di samping soal Macedonia, pembicaraan soal Yugoslavia juga
cukup alot. Sidang Pleno akhirnya berpendapat, status Yugoslavia
dalam keanggotaan Interpol ditinjau kembali, dan diharuskan
mengajukan lamaran baru dengan nama Serbia dan Montenegro.

Kegiatan SU Interpol hari kedua pada Kamis pagi (30/9) waktu
Aruba atau Kamis malam waktu Indonesia, mulai membahas kejahatan dan
kepentingan angggota Interpol.


LOGO di blog ini diambil dari http://www.interpol.int/

Bapak Polisi Indonesia yang Jujur Itu Telah Tiada

KOMPAS

Kamis, 26 Aug 1993

Halaman: 1

Penulis: KSP

“BAPAK POLISI INDONESIA” YANG JUJUR ITU TELAH TIADA

TEMBAKAN salvo meletus memecah keheningan di pemakaman Tanah
Kusir, Rabu siang (25/8). Bendera merah putih yang menyelubungi peti
mati, dipegang oleh empat perwira tinggi dari AD, AL, AU, dan Polri
pelan-pelan diangkat. Tepat pukul 13.08, jenazah yang terbungkus
kain kafan putih dalam peti, dipindahkan ke liang kubur dan
akhirnya bersatu dengan tanah merah.

Maka bersatulah jasad Jenderal Polisi (Purn) Raden Said
Soekanto Tjokrodiatmodjo, Kepala Kepolisian Negara (KKN) pertama
dengan istri tercintanya, Ny Hadidjah Lena Soekanto-Mokoginta yang
meninggal lebih dulu pada 1 Maret 1986. Meskipun Soekanto memiliki
Bintang Mahaputra Adiprana kelas II yang artinya berhak dimakamkan
di Taman Makam Pahlawan Kalibata, namun ia sudah memberi wasiat
kepada keluarganya agar jika ia meninggal dunia, hendaknya
dimakamkan satu lubang dengan jasad sang istri terkasih.

Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo memang telah tiada. “Bapak
Polisi Indonesia” ini meninggal dunia dengan tenang pada usia 85
tahun di RS Polri Kramatjati Jakarta Timur, Selasa malam (24/8)
pukul 23.38 WIB, setelah sekitar empat bulan dirawat di sana karena
sakit. Ia meninggalkan seorang putri, Ny Umi Khalsum Arimbi dan dua
orang cucu, Nanda dan Mena.

Sebelum dimakamkan, jenazahnya disemayamkan satu setengah jam
di Gedung Utama Mabes Polri di Jl Trunojoyo Jaksel –gedung markas
Polri yang diresmikan Soekanto pada 17 Agustus 1952 silam–, saat ia
masih menjabat Kepala Kepolisian Negara.
***

SOEKANTO adalah potret polisi yang “langka” untuk ukuran masa
kini. Ketika menjabat KKN (1945-1959), ia dikenal sebagai orang
jujur dan sederhana. Bahkan sampai akhir hayatnya pun, peletak
dasar-dasar kepolisian ini hanya memiliki sebuah rumah sederhana di
Kompleks Polri Ragunan, Pasarminggu, Jaksel. Ketika pensiun,
Soekanto bahkan tinggal di rumah sewa di Jl Pengangsaan Timur No 43
Jakpus.

Yang menjadi “obat” bagi pihak keluarga –seperti diungkapkan
wakil keluarga di pemakaman Tanah Kusir–, penghormatan seluruh
jajaran Polri terhadap Almarhum Soekanto sangat mengharukan. Ratusan
pelayat termasuk sejumlah mantan Kapolri dan pejabat tinggi Polri,
hadir di Tanah Kusir, memberi penghormatan terakhir kepada Almarhum
Soekanto. Antara lain mantan Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian RI
Soetjipto Danoekoesoemo (1963-65), mantan Kapolri Hoegeng Iman
Santoso (1968-1971), Mohammad Hasan (1971-1974), Awaloedin Djamin
(1974-1978).

“Soekanto orang paling sederhana. Lihatlah, ketika meninggal,
ia tidak punya apa-apa. Padahal ia berkuasa sebagai Kepala
Kepolisian Negara selama 15 tahun. Dia tak ada duanya. Disegani dan
memiliki kharisma yang besar terhadap semua jajaran Polri. Soekanto
pantas disebut sebagai Bapak Kepolisian Indonesia,” komentar mantan
Kapolri Jenderal Pol (Purn) Awaloedin Djamin yang pernah menjadi
Sekretaris Soekanto (1955-1959).

Bersama-sama dengan Prof Djoko Soetono SH, Prof Supomo, dan
Sultan Hamengkubuwono IX, Soekanto mendirikan Akademi Polisi di
Mertoyudan dan akhirnya menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
(PTIK) di Jakarta. Ide dasar lembaga pendidikan polisi ini untuk
menciptakan polisi yang pandai, modern, tanggap pada kemajuan zaman.

Selain itu Soekanto memprakarsai pembentukan Brigade Mobil
(Brimob), pasukan khusus Polri dan mendirikan pusat pendidikan
Brimob di Porong, serta Satuan Polisi Perairan dan Udara. Salah satu
kasus besar yang pernah diungkapnya adalah jatuhnya pesawat RRC,
Kashmir Princess di Natuna, masa Afro-Asia.

Pembangunan gedung Mabes Polri yang diresmikannya tahun 1952,
adalah prakarsa dia. Gedung di Jl Trunojoyo yang sampai sekarang
masih digunakan sebagai Markas Besar Polri ini merupakan gedung
dengan kerangka besi pertama di Indonesia. Ia juga memprakarsai
pembangunan Wisma Bhayangkari dan rumah dinas KKN.

Motto Polri, Tri Brata dan Catur Prasetya, yang diciptakan
Prof Djoko Sutono SH, digunakan dan diresmikan tahun 1955 ketika
Soekanto menjadi KKN. Soekanto pernah mengirimkan perwira Polri
dalam jumlah besar-besaran untuk belajar kepolisian di Amerika
Serikat. Termasuk di antaranya Hoegeng Iman Santoso, Awaloedin
Djamin, Mohammad Hasan, Widodo Budidarmo, yang semuanya menjadi
Kapolri.

Soekanto juga dikenal sebagai Bapak Orhiba (Olah Raga Hidup
Baru), modifikasi yoga. Dengan Orhiba inilah, Soekanto membuktikan
dapat bertahan hidup dengan fisik yang kuat sampai usia 85 tahun.
Said Soekanto diangkat KKN pada 29 September 1945 oleh Presiden
RI Sukarno. Ketika Februari 1946, pusat pemerintahan RI pindah ke
Yogyakarta, markas kepolisian negara pindah ke Purwokerto. Juli
1949, Soekanto yang saat itu ada di New York, diperintahkan oleh
Wapres Mohammad Hatta ikut menghadiri Konfrensi Meja Bundar (KMB) di
Belanda.

Setelah penyerahan kedaulatan RI akhir 1949, ia diangkat jadi
Kepala Kepolisian RIS. Tahun 1950, kembali menjadi KKN. Bulan Juli
1957, Soekanto menjabat Menteri Muda Angkatan Kepolisian RI dan
pensiun pada 31 Desember 1959 dengan pangkat pangkat terakhir
Komisaris Jenderal Polisi atau Letnan Jenderal. Tahun 1968, Soekanto
dinaikkan pangkatnya jadi Jenderal Polisi Purnawirawan, dan pada
Agustus 1973, ia diangkat sebagai anggota DPA-RI
***

KAPOLRI Letjen (Pol) Banurusman Astrosemitro, inspektur upacara
pada pemakaman militer di Tanah Kusir kemarin berucap, “Seluruh
jajaran Polri merasa kehilangan. Sebagai sesepuh Polri, almarhum
Soekanto selalu memegang teguh setiap prinsip perjuangan dengan
loyalitas dan dedikasi yang tinggi.”

Bahkan mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Hoegeng Iman Santoso
yang dikenal sebagai polisi yang lurus pun mengatakan, “Pak Kanto
orang yang patut dicontoh. Dia meletakkan jiwa kepolisian, polisi
harus jujur dan mengabdi masyarakat.”

Menurut Hoegeng yang hadir di pemakaman Tanah Kusir, jasa
Soekanto di kepolisian sangat besar. “Tanpa Pak Kanto, polisi sudah
berantakan,” kata mantan Kepala Kepolisian RI (1968-1971). Hoegeng
bertemu dengan Soekanto ketika ia menjadi siswa sekolah polisi pada
zaman penjajahan Jepang, tahun 1942-1943. “Di zaman Jepang, Pak
Kanto yang jadi instruktur, sudah mendidik kami dengan jiwa
keindonesiaan. Saya ingat, Pak Kanto pernah marah pada saya. Tanpa
kemarahan Pak Kanto, saya tidak begini ini,” tuturnya.

Teman seperjuangannya, Mayjen Pol (Purn) Mohammad Jassin (73),
mantan Deputi Soekanto dan mantan Panglima Mobil Brigade Indonesia
(1952-59) menyebutkan, “Soekanto seorang pejuang besar dan
berdisiplin tinggi. Ia selalu berucap, tanpa disiplin, aparat akan
rusak.”

Deops Kapolri Mayjen (Pol) Koesparmono Irsan yang sempat
dilantik oleh Soekanto ketika jadi taruna polisi di Sukabumi tahun
1959, mengatakan ia mengenal Soekanto dari ayahnya yang juga polisi.

“Dari cerita ayah, Pak Kanto orangnya lurus, selalu berpegang pada
aturan-aturan yang ada, tidak ingin menyimpang sedikit juga.
Kesetiaan kepada bangsa dan negara tak diragukan. Beliau tak suka
bermewah-mewah, kejiwaannya dalam sekali,” kata Koesparmono.

Mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Mohammad Hasan mengatakan,
“Soekanto seorang polisi bermoral tinggi.” Sedangkan Mayjen Pol
(Purn) Soewondo Pranoto (79), mantan Kepala Polisi Surabaya (1952-
58) menilai, Soekanto sangat percaya pada orang yang sudah
ditunjuknya. “Bawahan yang sudah diberi kepercayaan harus berusaha
sendiri untuk mengerjakan tugas dengan baik dan disiplin,” katanya.

Asrena Polri Mayjen (Pol) Drs Aji Komaruddin, Kapolda Metro
Jaya Mayjen (Pol) Drs Moch Hindarto, mantan Deputi bidang Operasi
Mayjen Pol (Purn) IGM Putera Astaman yang ditanya Kompas terpisah
juga menjawab senada. Mereka mengagumi Said Soekanto sebagai seorang
polisi yang teladan, tak ada duanya. “Dialah teladan dan kebanggaan
Polri.”

Dan seperti kata Kapolri Letjen (Pol) Banurusman, “Adalah beban
bagi segenap jajaran Polri untuk melanjutkan perjuangan almarhum,
dan mewujudkan cita-cita menciptakan polisi yang bersih, berwibawa,
pandai dan modern.” Selamat jalan Pak Said Soekanto…! (adhi ksp)
Ilustrasi di blog ini diambil dari http://www.polri.go.id/aboutus/lambang.php

Penegak Hukum Diminta Bersatu Perangi Kejahatan Internasional

KOMPAS
Jumat, 30 Sep 1994
Halaman: 7
Penulis: KSP

Sidang Umum Interpol ke-63 Dibuka
PENEGAK HUKUM DIMINTA BERSATU
PERANGI KEJAHATAN INTERNASIONAL
Roma, Kompas

Seluruh penegak hukum di seluruh penjuru dunia diminta
bersatu untuk memerangi berbagai jenis kejahatan yang mengancam
keamanan dan keselamatan manusia. Organisasi ICPO (International
Criminal Police Organization) atau yang dikenal dengan Interpol
merupakan sinergi yang luar biasa, yang dapat melakukan hal tersebut
dengan menghilangkan perbedaan-perbedaan rasial, agama, politik dan
militer.

Demikian antara lain pesan dari sambutan Presiden ICPO –
Interpol Norman D. Inkster (Kanada) dan Menteri Dalam Negeri Italia
Marone pada acara pembukaan Sidang Umum Interpol ke-63 di gedung
Sekolah Polisi Negara Italia di Lumbroso, pinggiran kota Roma,
Italia, Rabu sore WIB (28/9). Seusai acara pembukaan, dilanjutkan
dengan acara sidang pleno dan pertemuan komite ad-hoc hinga
Rabu tengah malam WIB.

Wartawan Kompas, Robert Adhi Ksp dari Roma melaporkan, Sidang
Umum Interpol kali ini diikuti 468 peserta dari 140 negara anggota
ICPO, serta 8 pengamat dari 6 organisasi internasional serta
21 orang dari Sekretariat Jenderal Interpol yang bermarkas besar
di Lyons, Perancis.

Menurut Presiden Interpol Norman Inkster, dilihat dari jumlah
negara dan peserta, ini merupakan jumlah terbesar sepanjang sejarah
ICPO sejak cikal-bakal organisasi ini berdiri tahun 1914. Jumlah
anggota ICPO saat ini tercatat 176 negara, termasuk dua negara yang
baru diterima jadi anggota ICPO dalam Sidang Interpol kali ini,
yaitu Republik Moldova dan Uzbekistan.

Dijelaskan, perkembangan ICPO — Interpol dewasa ini makin
pesat. Untuk mengantisipasi meningkatnya dan berkembangnya berbagai
jenis kejahatan internasional, Sekretariat Jenderal ICPO
merencanakan pada tahun 1999 nanti (memasuki tahun 2000), Interpol
menggunakan peralatan canggih dan lebih modern.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Italia Marone mengakui
pentingnya organisasi seperti ICPO — Interpol untuk memerangi
kejahatan terorganisir yang marak di negaranya. Italia sendiri
memiliki kantor khusus antimafia untuk melawan mafia yang sangat
mengganggu rasa aman rakyat. Terorisme, penculikan, pemutihan uang
merupakan kejahatan yang harus diperangi. Salah satu hasil kerja
sama Interpol adalah tertangkapnya pentolan mafia Carlo Morano
belum lama ini.

Delegasi Indonesia yang hadir dalam pembukaan Sidang Umum ICPO
– Interpol kali ini selain Kapolri Jenderal (Pol) Banurusman
selaku Kepala NCB — Interpol Indonesia, adalah Deputi Bidang
Operasi Mayjen (Pol) Koesparmono Irsan, Kapolda Jawa Barat Mayjen
(Pol) Soebandy, Direktur Reserse Brigjen (Pol) Rusdihardjo,
Sekretaris NCB Indonesia Brigjen (Pol) Sonny Harsono, Direktur
Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan Ditjen Bea dan Cukai HA
Parinding, Kepala Litbang Peruri Yayan Suryana, Direktur Departemen
Sekretariat dan Hukum Bank Indonesia Syahrial Hamid, serta Koorspri
Kapolri Kolonel (Pol) Djuharnus.

Sidang pleno
Dalam acara sidang pleno, delegasi Indonesia yang diwakili
Brigjen (Pol) Rusdihardjo menjadi anggota pemungutan suara terhadap
dua negara yang melamar jadi anggota baru ICPO. Kedua anggota,
Moldova dan Uzbekistan resmi menjadi anggota ICPO.

Masalah lainnya yang cukup menarik dibahas dalam Sidang Pleno
adalah adanya rencana pihak Sekretariat Jenderal ICPO — Interpol
menaikkan iuran tahunan dan menggantinya dari mata uang Perancis
menjadi mata uang Swiss. Negara seperti Libanon, Qatar, Kamerun
dan negara-negara Afrika keberatan dengan rencana itu.

Presiden Interpol Norman Inkster dengan sabar mencari solusi.
Ia tak mau kehilangan anggota ICPO karena masalah iuran. Pembahasan
masalah ini berlarut-larut hingga Rabu tengah malam WIB atau Rabu
sore waktu Roma.

Sidang pleno ini belum menyentuh materi seperti pembicaraan
soal narkotika, hak asasi manusia, pemalsuan dan pembajakan merk,
kejahatan dibidang lingkungan hidup dan sebagainya. *

Remaja AS Dihukum Cambuk di Singapura

KOMPAS
Jumat, 06 May 1994
Halaman: 1
Penulis: KSP/FIT

REMAJA AS DIHUKUM CAMBUK DI SINGAPURA
* Kapolri: Indonesia Perlu Meniru Singapura
Singapura, Kamis
Pelaksanaan hukuman cambuk bagi Michael Fay (18) — remaja AS
yang melakukan aksi vandalisme (perusakan) di Singapura — akhirnya
dijalankan hari Kamis (5/5).

Kendati jumlah cambukan telah dikurangi dari enam menjadi empat
kali, pelaksanaan hukuman itu menimbulkan ketidaksenangan Amerika.
Deplu AS merencanakan untuk memanggil Dubes Singapura di Washington
guna mengungkapkan sikap pemerintahan Bill Clinton.

Sementara itu, Kapolri Jenderal (Pol) Banurusman Astrosemitro
dalam percakapan dengan wartawan Kompas Robert Adhi Ksp pada
perjalanan Phuket – Bangkok
, hari Kamis (5/5) mengemukakan,
Indonesia perlu meniru Singapura dan Malaysia yang menerapkan
hukuman cambuk bagi pelaku kriminal.

Menurut Banurusman, hukuman ini ternyata sangat efektif,
terutama untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan.
Karenanya, pihak Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya memikirkan
penyusunan undang-undang bagi penerapan hukuman cambuk di Indonesia.

Tak seimbang
Jurubicara Gedung Putih, Dee Dee Myers mengatakan, bahwa
Clinton beranggapan bahwa hukuman cambuk itu tidak seimbang dengan
kejahatan yang dibuat. Ditambahkan, pemerintah AS kecewa mengapa
hukuman hanya diturunkan jumlahnya, sementara AS menuntut
dibatalkan. Ketika ditanya apakah hal itu akan mempengaruhi hubungan
AS-Singapura, Myers mengatakan, “Kami akan mengatakannya kemudian.”

Menurut keterangan Departemen Penjara Singapura, Fay dihukum
cambuk di Queenstown Remand Prison, di mana ia menjalani hukuman
penjara empat bulan dan denda 3,500 dollar Singapura (sekitar
Rp 4,8 juta), setelah bulan Maret dinyatakan bersalah mencoret-coret
mobil dengan semprotan cat. Ia dihukum cambuk bersama dengan
sembilan orang lain. Biasanya, pelaksanaan hukuman cambuk tak
pernah diumumkan. Namun pada kasus Fay menjadi lain, karena
munculnya perhatian publik, terutama AS.

“Ia diperiksa dokter penjara setelah pencambukan dan dinyatakan
dalam kondisi yang memuaskan,” ujar jurubicara Departemen Penjara.
Namun, rincian hukuman cambuk terhadap Fay itu sendiri tak
dijelaskan. Hanya sebelumnya pernah dijelaskan bahwa hukuman
biasanya dilaksanakan dengan cara narapidana diikat pada sebuah
kuda-kuda. Ikatan dilakukan pada pergelangan tangan dan pergelangan
kaki dengan memakai tali kulit (lihat sketsa-red).

Sebuah tongkat rotan, sepanjang 1,2 meter dengan ketebalan
1,3 cm, dicelupkan ke dalam air, guna mencegah terkoyaknya kulit
dan daging terhukum. Air pencelup sebelumnya juga telah dibubuhi
dengan obat antiseptik. Sipir penjara lantas mencambukkan rotan
itu di pantat telanjang terhukum, sementara petugas yang lain
menghitung. Seorang dokter memeriksa napi sebelum dan sepanjang
pencambukan guna menjamin dirinya sehat secara medis.

Jurubicara itu mengatakan, pencambukan mungkin meninggalkan
bekas memar. Tetapi, sumber lain yang kenal dengan proses pencambukan
itu mengatakan, kulit biasanya terkelupas pada setiap bagian yang
tercambuk. Luka itu berdarah dan amat sakit, serta meninggalkan
bekas codet yang permanen.

Menurut sumber itu, dibutuhkan waktu berminggu-minggu untuk
menyembuhkan luka-luka tersebut. Akibat lain, sang napi tidak akan
bisa duduk atau berbaring selama berhari-hari.

Amat terkejut
Saat pasti pelaksanaan hukuman cambuk sebelumnya tidak
diberitahukan kepada siapa pun, termasuk kepada narapida yang
bersangkutan. Bahkan, pengacara Michael Fay — yang sempat bertemu
dengan remaja tersebut hari Kamis siang — mengatakan, Michael Fay
tampak tidak tahu bahwa tak berapa lama lagi akan menjalani hukuman
itu.

Karena itu ayah tiri Michael Fay, Marco Chan, kepada wartawan
mengatakan bahwa istrinya, Randy Chan, amat terkejut mendengar
berita — bahwa pencambukan telah dilaksanakan — yang dibawa oleh
pengacara Fay. Bahkan, Randy Chan tampak sangat marah. “Saya tak
bisa bicara dengan Anda saat ini,” katanya, tak lama setelah
dihubungi setelah pencambukan.
Bermanfaat untuk jera

Kapolri Jenderal (Pol) Banurusman Astrosemitro mengungkapkan
hukuman cambuk di Indonesia sebetulnya tumbuh dari keinginan rakyat.
Di beberapa daerah, hukuman semacam ini tergolong sebagai hukum adat.
Hukuman cambuk tumbuh dari bawah, dan bukan dari sistem hukum yang
datang dari badan pemerintah atau pembuat undang-undang. Karena
tumbuh dari bawah, dan diterima masyarakat, maka hukuman semacam ini
ditakuti.

Kapolri berpendapat, hukuman cambuk yang sudah diterapkan di
Singapura dan Malaysia, baik juga untuk dikaji. Hukuman ini tidak
berlaku untuk wanita dan orangtua di atas 50 tahun. Hukuman ini
hanya berlaku untuk jenis kejahatan tertentu saja, seperti
kejahatan seks. Ia berharap pihak DPR menganalisis kemungkinan
penerapan hukuman cambuk diberlakukan di Indonesia.

Sementara itu Deputi Kapolri bidang Operasi Mayjen (Pol)
Koesparmono Irsan dalam percakapan terpisah mengatakan, hukuman
rotan sebenarnya sudah ada di Indonesia. Tapi karena bertentangan
dengan tata krama hukum dan kemanusiaan, maka dihapus. Hukuman
ini pun sebenarnya dikenal dalam hukum Islam.

Hukuman cambuk dianggap berhasil menimbulkan efek jera,
seperti yang terbukti dari evaluasi Kepolisian Singapura.
Koesparmono berpendapat, hukuman cambuk ini pantas diberlakukan
terhadap anak-anak pelajar yang sering berkelahi. “Daripada
digunduli, lebih baik dirotan saja,” katanya.

Sementara itu Kepala Kepolisian Singapura, Tee Tua Ba dalam
suatu percakapan dengan Kompas menjelaskan, betapa efektifnya
hukuman cambuk yang diterapkan negara itu. Para pelaku kriminal
yang terkena hukuman cambuk, ternyata jera mengalaminya sekali
lagi, sehingga mereka lebih suka masuk penjara ketimbang
dicambuk. Kecil sekali jumlah orang yang pernah dihukum cambuk,
kembali lagi melakukan kejahatan. (Rtr/AFP/AP/fit)

ASEAN Sepakat Tempatkan Atase Polisi di Tiap Negara

KOMPAS
Kamis, 05 May 1994
Halaman: 14
Penulis: KSP

ASEAN SEPAKAT MENEMPATKAN
ATASE POLISI DI TIAP NEGARA

* Jakarta Tuan Rumah ASEANAPOL 1995
Phuket, Kompas
Para kepala kepolisian negara-negara di Asia Tenggara yang
tergabung dalam forum ASEANAPOL (ASEAN Chiefs of Police) sepakat
untuk menempatkan atase polisi atau perwira penghubung (liasion
officer/LO) di masing-masing negara ASEAN. Ini merupakan salah satu
upaya untuk mempercepat bantuan hukum, proses hukum dan penegakan
hukum yang melibatkan WN masing-masing negara.

Demikian antara lain kesimpulan dari komunike bersama para
kepala kepolisian negara kawasan ASEAN yang dibacakan pada acara
penutupan Konferensi ASEANAPOL ke-14 di Phuket, Thailand, hari Rabu
(4/5). Konferensi berlangsung 1-4 Mei yang diwarnai dengan ancaman
peledakan bom di Hotel Arcadia, tempat para delegasi menginap ini,
ditutup oleh Kepala Kepolisian Thailand Jenderal Pratin Santiprabhob.

Komunike bersama yang terdiri dari delapan pokok persoalan itu
ditandatangani bersama oleh enam kepala polisi negara-negara ASEAN,
antara lain Kapolri Jenderal (Pol) Banurusman Astrosemitro. Dalam
kesempatan itu, diumumkan Indonesia akan jadi tuan rumah ASEANAPOL
ke-15 tahun 1995.

Wartawan Kompas Robert Adhi Ksp yang meliput Konferensi
ASEANAPOL ke-14 melaporkan dari Phuket, hari Rabu (4/5), rencana
penempatan atase polisi atau perwira penghubung di setiap negara
ASEAN ini merupakan hal yang baru, yang pernah terungkap selama
Konferensi ASEANAPOL yang sudah memasuki tahun ke-14 ini.

Tapi rencana menempatkan atase polisi atau perwira penghubung
di masing-masing negara ini, sebenarnya sudah pernah dibicarakan
dalam Sidang Umum Interpol di Bangkok tahun 1986 lalu. Demikian
pula masalah ini pernah dibahas dalam Pertemuan Regional Interpol
tingkat Asia di Nepal tahun 1991.

Para kepala polisi ASEAN sepakat penempatan atase polisi
atau perwira penghubung di masing-masing negara ini mengikuti
perkembangan zaman dan kemajuan iptek, yang berpengaruh pada
kejahatan internasional.

Bagi Indonesia sendiri, penempatan atase polisi atau perwira
penghubung sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Seorang
atase atau perwira penghubung merupakan perpanjangan tangan Polri
di negara lain, yang dapat melakukan penyidikan terhadap tersangka
pelaku maupun korban kejahatan.

Di samping itu, di negara lain, polisi yang pegang peranan
dalam penegakan hukum. Sesuai sistem hukum negaranya, Polisi
Singapura misalnya, tak bisa bekerja sama dengan atase pertahanan
(athan) dalam penegakan hukum, dan harus dengan perwira polisi.
Dengan demikian, kesepakatan penempatan atase polisi di Kedubes
atau pun perwira penghubung di luar Kedubes, sudah merupakan
tuntutan zaman.

Mengejar penjahat
Dalam komunike bersama, setiap pemerintah masing-masing negara
diimbau untuk membicarakan sistem hukum. Sebab di masa depan,
kejahatan ekonomi, pemalsuan uang dan kartu kredit, serta berbagai
jenis kejahatan lainnya akan meningkat pesat. Jika pelaku kejahatan
lari ke negara lain, bagaimana polisi mengejar dan menangkapnya.

Dengan sistem hukum yang belum menunjang, pelaku bisa saja
dengan bebas membobol bank di Indonesia, lari ke Singapura, dan
polisi Singapura tak bisa berbuat apa-apa. “Pembicaraan mengenai
sistem hukum, harus dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah,
tak bisa oleh forum ASEANAPOL,” kata Kapolri Jenderal (Pol)
Banurusman Astrosemitro.

Salah satu butir komunike bersama yang penting adalah soal
database ASEANAPOL, yang akan ditenderkan di Singapura bulan Mei
atau Juni 1994 ini. Diharapkan setelah Konferensi ASEANAPOL di
Jakarta 1995, database enam negara anggota ASEANAPOL sudah bisa
digunakan, untuk saling membagi informasi mengenai kejahatan
internasional dan para buronannya.

Masalah perdagangan gelap narkotika tetap menjadi persoalan
utama di seluruh negara Asia Tenggara. Karena itu, peserta
konferensi sepakat, jika ada tipe dan jenis baru narkotika/obat
terlarang, hendaknya polisi negara yang menemukan, segera memberikan
contoh dan rinciannya ke semua rekan kepolisian lainnya di kawasan
Asia Tenggara.

Para peserta konferensi juga sependapat, kemajuan perkembangan
teknologi, ikut meningkatkan jumlah kejahatan di bidang ekonomi,
pemalsuan uang dan pemalsuan kartu kredit. Kerja sama dalam tukar-
menukar informasi dalam kasus-kasus kejahatan jenis ini, diharapkan
terus berlanjut.

Di bidang pendidikan, para peserta konferensi sepakat untuk
saling tukar personel dan program latihan di antara negara anggota
ASEANAPOL. Pengiriman para perwira ke negara-negara ASEAN hendaknya
tidak hanya satu pihak, tapi juga kedua belah pihak. Suatu kursus
bersama dalam bidang manajemen dan teknik negosiasi ditawarkan oleh
Kepolisian Singapura. (*)