Author Archives: adhiksp

The Jakarta Highland Gathering 2007 Diluncurkan

KOMPAS CYBER MEDIA
Rabu, 13 September 2006 – 21:34 wib

The Jakarta Highland Gathering 2007 Diluncurkan

Laporan Wartawan Kompas R Adhi Kusumaputra

JAKARTA, KOMPAS – Peluncuran acara tahunan Jakarta Highland Gathering 2007 Rabu (13/9) malam digelar di Hotel Mandarin Oriental Jakarta. Perayaan persahabatan dan kerjasama antara warga Inggris (tak hanya Skotlandia) dan Indonesia ini pada tahun 2007 memasuki usia ke-30.

Ketua Panitia The Jakarta Highland Gathering 2007, Hillary Munro Rabu malam menjelaskan, perayaan ke-30 ini akan digelar pada 28 Mei hingga 3 Juni 2007, menampilkan kebudayaan antarbangsa dari belahan dunia dan dari Indonesia. “Acara ini untuk mempromosikan persahabatan, pemahaman akar multibudaya,” kata Hillary, yang juga pengajar sekolah internasional “The Western Academy of Beijing” di China.

Jakarta Highland Gathering 2007 akan diadakan di Imperial Klub Golf, Lippo Karawaci, Tangerang, seperti halnya tahun-tahun sebelumnya. Pengunjung ditargetkan 10.000 orang.

Hadir dalam acara peluncuran di Hotel Mandarin antara lain Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Veven G. Sitiabudi, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Charles Humfrey CMG, Ketua Kehormatan Jakarta Highland Gathering Gordon Benton.Jakarta Highland Gathering 2007 akan diwarnai pula dengan turnamen golf, konser musik dan tarian dari Skotlandia (Inggris), Australia, Malaysia, Singapura, India, Hongkong, dan dari berbagai daerah di Indonesia. Juga pertunjukan musik tiup pipa (pipe band).

Hillary yang didampingi Humas Grup Lippo Jeanny Wulur menambahkan, aneka lomba yang ditampilkan dalam acara ini adalah atletik, rugby, bola voli, sepakbola mini, tug-o-war, menebang kayu. Acara ini akan dimeriahkan atraksi terjun payung, marching band, tarian khas Skotlandia.

Dijelaskan pula, hasil penyelenggaraan Jakarta Highland Gathering 2006 disumbangkan untuk program beasiswa SMUN 8 Jakarta Utara, Yayasan Talitha Cumi (Mama Sayang), Yayasan Citra Biru, Rumah Anugerah (The House of Grace) dan PC3H Aceh.

FOTO di blog ini foto Gordon Benton, Hillary Munro, dan panitia Highland Gathering saat launching di Hotel Mandarin Jakarta, oleh Robert Adhi Kusumaputra/KOMPAS

Gaya Hidup: "Alfresco Dining", Makan di Alam Terbuka…

KOMPAS
Metropolitan
Sabtu, 06 Januari 2007

Gaya Hidup

“Alfresco Dining”, Makan di Alam Terbuka…

R Adhi Kusumaputra

Makan di alam terbuka kini menjadi salah satu gaya hidup metropolitan. Makan malam romantis ditemani cahaya lilin di meja makan maupun cahaya bulan di langit bersama pasangan menjadi salah satu pilihan.

Suasana alfresco dining, istilah populer untuk makan di alam terbuka, dapat ditemukan di Benton Junction di kawasan Lippo Karawaci, Tangerang. Dikelilingi apartemen, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan hotel berbintang, Benton Junction menjadi salah satu tempat makan populer, terutama bagi mereka yang menyukai makan di alam terbuka.

Di Jakarta, saat ini agak sulit menciptakan tempat seperti Benton Junction karena persoalan keamanan dan polusi udara. Namun, ada Cafe Pisa di Menteng, yang sebagian meja dan kursi ada di luar, di alam terbuka dan pepohonan rindang.

Memang, jumlah resto dalam suasana alfresco dining di Jakarta bisa dihitung dengan jari. Ada restoran di sejumlah gedung tinggi, seperti Cilantro di Wisma BNI 46 Jakarta, di mana pengunjung dapat menikmati panorama Jakarta dari ketinggian. Namun, toh itu tetap bukan di alam terbuka.

Angin sepoi-sepoi
“Suasana romantis, makan ditemani lilin, musik dan angin sepoi-sepoi, memberi suasana yang berbeda,” kata konseptor Benton Junction, Gordon Benton, dalam percakapan dengan Kompas, belum lama ini.

Kalau dulu makan di restoran dengan mesin pendingin menjadi pilihan, sekarang ada tren orang suka makan di alam terbuka. Benton Junction sendiri punya pangsa pasar mahasiswa Universitas Pelita Harapan yang jumlahnya hampir 10.000 orang, selain puluhan ribu warga Lippo Karawaci dan sekitarnya.

Coffee Bean termasuk brand name yang ada di kawasan Benton Junction. Tempat makan komunitas Korea, India, Jepang, China/oriental hingga aneka masakan Jawa dapat ditemukan di sini. Buka sejak pagi hingga tengah malam, resto di Benton Junction dikunjungi mahasiswa dan warga sekitar.

Pohon-pohon rindang, lampu yang benderang, membuat Benton Junction makin asyik dikunjungi. Mahasiswa yang tinggal di apartemen tinggal datang, menyeberang dengan pakaian santai. Mereka menyeruput kopi Coffee Bean dan menikmati hidangan ringan sambil bercakap-cakap.

Mungkin suasana seperti ini sudah ada sejak dulu, di kampung-kampung, orang ngopi sambil mengobrol santai. Namun, di Benton Junction ada suasana lebih berkelas, serasa berada di resto-resto tepi jalan di Paris, Perancis.

Di Bellanova Country Mall, Sentul, Bogor, konsep makan di alam terbuka dikembangkan mengingat suasana alam yang memungkinkan. “Tak ada ruangan AC yang tertutup karena di sini suasana sudah sejuk,” kata General Manager Marketing Felix Hasamin.

Mal milik Grup Lippo yang menggaet pangsa pasar warga Cibinong hingga Ciawi, Bogor, ini berlokasi di tepi Jalan Tol Jagorawi Km 36, keluar tol Sentul Selatan. “Tahun ini suasana alfresco dining di Bellanova dapat dinikmati setelah musim hujan berakhir,” kata Jeanny Wulur, Humas Grup Lippo.

Suasana makan, minum, atau kongko di alam terbuka juga dapat ditemukan di halaman Cafe Olala dan Barra di Cafe di Margo City Depok. “Kalau tidak hujan, banyak orang yang menikmati suasana alfresco dining,” kata Rina Nurlina, Humas Margo City Depok.

Eropa, Singapura
Suasana semacam ini sebenarnya terlihat di hampir semua kota di Eropa. Cal Pinxo di Barcelona, Spanyol, misalnya, resto seafood dengan panorama marina tepi laut. Selene di Santorini, Yunani, tempat makan dengan suasana pegunungan. Atau bayangkan Anda makan makanan laut di La Terrazza di Danieli Hotel di Venezia, Italia, dekat Lapangan San Marco sambil menyeruput jus segar.

Singapura sejak lama memperkenalkan suasana makan di alam terbuka. Town Restaurant di Fullerton Square, kita dapat menikmati barbeque dengan panorama Sungai Singapura. Al Dente di Raffles Avenue menghidangkan makanan Italia dengan latar belakang Marina Bay dan gedung-gedung jangkung Singapura dari kejauhan.

Menikmati makan dalam suasana romantis dengan pasangan di alam terbuka di bawah terang bulan. Duh, asyiknya….
FOTO di blog ini suasana “aflresco dining” di Benton Junction, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, oleh Robert Adhi Kusumaputra/KOMPAS

Suharyanto, Berdayakan Pesisir Banten

KOMPAS
Sosok
Senin, 06 November 2006

Suharyanto, Berdayakan Pesisir Banten

R Adhi Kusumaputra

Potensi alam Banten selatan terhitung kaya, dari laut sampai pertanian. Namun, entah mengapa seolah dibiarkan begitu saja. Salah satu akar penyebabnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang punya kapasitas untuk mengembangkan ini semua.

Inilah yang menjadi pemikiran Suharyanto (39), sarjana ilmu pendidikan lulusan Universitas Sanata Dharma, saat datang ke Banten selatan. Lulus tahun 1998, dia menerima tawaran temannya dari Yogyakarta untuk bekerja di daerah Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten.

Tahun 1999, ia mulai bekerja di Yayasan Pengembangan Masyarakat Banten Selatan (YPMBS), lembaga swadaya masyarakat yang didirikan PT Banten West Java (BWJ), pengembang yang membangun kawasan wisata terpadu Tanjung Lesung.

Awalnya dia guru sejarah di SMP Darma Cahya Purnama, SMP swasta yang didirikan YPMBS. Nama ini gabungan dari nama para pendirinya, yaitu Darmono, Cahyadi, dan Purnomo SP, para direktur di PT BWJ. Tujuannya agar kehadiran kawasan wisata Tanjung Lesung memberi manfaat bagi masyarakat Banten selatan, terutama mencetak SDM yang memadai.

SMP ini berlokasi di Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, yang pada tahun 1998 masih termasuk desa miskin penerima Inpres Desa Tertinggal (IDT). “Masyarakatnya sangat miskin, dan pendidikan mereka sangat rendah. Lulusan perguruan tinggi hanya dua orang, selebihnya, tidak tamat SD dan banyak yang kawin muda,” cerita Suharyanto akhir bulan lalu.

Dia lalu ingat masa kecilnya di Tegalsari, Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir, Sleman, DIY, di mana ayah dan ibunya buruh tani yang buta huruf. Jika ingin maju, kuncinya memang pendidikan. Karena itu, Suharyanto bertekad mengabdikan hidupnya bagi dunia pendidikan di tempat terpencil yang jauh dari ingar- bingar kota, dan bersama kawan-kawannya memberdayakan masyarakat Banten selatan.

Sejak mahasiswa di Yogyakarta, Suharyanto sudah aktif dalam gerakan pemberdayaan masyarakat di Kali Code dan Gunung Kidul. Pengalaman itulah yang kemudian menuntunnya membantu memberdayakan masyarakat pedesaan di Kecamatan Panimbang.

Suharyanto dan kawan-kawan mulai dengan siswa SD dan SMP karena mereka masih dapat dibentuk menjadi anak-anak mandiri dan punya keterampilan.
Selain menjadi guru sejarah di SMP, Suharyanto, yang kini jadi Koordinator Sosial Ekonomi YPMBS, juga menjadi motivator bagi para nelayan. Dia mendorong berdirinya Wahana Anak Pantai (WAP), sebuah perkumpulan anak-anak muda dari perkampungan nelayan Cipanon di Desa Tanjung Jaya.
Nelayan mandiri

Melalui WAP itu pula, dia tak henti-hentinya mengajak pemuda nelayan untuk mandiri. Yakni dengan mengajak para pemuda nelayan jadi pemandu wisata bagi mereka yang menginap di resor Tanjung Lesung.

Suharyanto menciptakan Paket Burung Camar, di mana tamu sejak pukul 05.00 dapat menyaksikan langsung nelayan menangkap ikan dan memberi makan burung camar yang menghampiri kapal nelayan yang penuh ikan.
Untuk menumbuhkan rasa cinta pada lingkungan, diciptakan pula Paket Berkebun di laut atau transplantasi karang.

Sejak diperkenalkan Juli 2005, sudah 200-an orang menikmati wisata bersama nelayan. “Sayangnya sempat terjadi tsunami dan gempa di berbagai daerah sehingga banyak tamu takut berlibur ke laut. Namun, liburan Lebaran ini jumlah tamu sudah banyak lagi. Kami berharap kondisi ini stabil sehingga nelayan Cipanon akan sangat terbantu,” ungkap suami Tri Wahyuni (26) yang telah memberinya dua anak tersebut.

Di masa normal, di mana resor Tanjung Lesung penuh, 25 pemuda nelayan Cipanon yang tergabung dalam WAP bisa memperoleh sedikitnya Rp 500.000 per bulan per orang. Itu artinya setara dengan 10 kali order karena setiap menemani tamu melaut, pemandu wisata memperoleh Rp 50.000 dan anak buah kapal (ABK) Rp 20.000.

Paket wisata lain hasil ciptaannya yaitu mengajak tamu resor mendaki gunung dan menyusuri pantai dengan berjalan kaki, serta naik jukung tradisional menyusuri sungai selama dua jam. Selain itu, mengajak tamu melihat perkebunan cokelat seluas 10 hektar milik warga Kampung Cipanon. Di sini tamu dapat menginap di rumah penduduk (homestay) seharga Rp 200.000 per malam. Ada tiga rumah yang sudah siap menerima tamu.

Dampak positif dari kehadiran kawasan wisata terpadu Tanjung Lesung itu antara lain kini masyarakat bisa membuka warung, menjual makanan khas, dan membuat kerajinan kecil seperti gantungan kunci dari kerang. Ini semua, kata Suharyanto, membuat masyarakat desa, yang awalnya termasuk desa IDT, terangkat ekonominya.

Tak hanya itu. Para guru kesenian di SMP Darma Cahya Purnama diajaknya tampil sebagai “entertainer” mengisi hiburan di Kalicaa Villa saat makan malam. Para siswa SMP juga diajaknya tampil dalam acara kesenian di The Bay Villas.

“Kami coba mencari semua potensi, termasuk pertanian. Kami juga mendampingi petani jeruk di Desa Luluk, Tanjung Jaya, dengan menciptakan agrojeruk. Selain itu, mendampingi kelompok tani Bina Lestari di Desa Citeureup yang bergerak di bidang komoditas kehutanan dan perkebunan. Kami juga merintis penanaman pohon jati seluas 30 hektar dan tanaman kakao seluas 30 hektar,” katanya.

Memang, bukan hanya Suharyanto yang memberdayakan masyarakat untuk mendukung sektor pariwisata di Banten selatan. Namun, lelaki asal Sleman, DIY, inilah yang setiap hari memotivasi pemuda nelayan Cipanon untuk mandiri, dan mengajak masyarakat untuk “memanfaatkan” kehadiran resor-resor mewah di Tanjung Lesung dengan aktivitas positif yang menghasilkan pendapatan.

FOTO Suharyanto di blog ini diambil siang hari setelah kami menumpang perahu nelayan Cipanon sejak matahari belum muncul dan bersama-sama nelayan mengumpulkan ikan tangkapan dari bagang di tengah laut. Foto oleh Robert Adhi Kusumaputra/KOMPAS

Menyulap Alang-alang Jadi Kebun Kakao

KOMPAS
Sosok
Selasa, 21 November 2006

Menyulap Alang-alang Jadi Kebun Kakao

R Adhi Kusumaputra

Lebih dari 20 tahun silam, Sahabudin, nelayan Bugis asal Bone, Sulawesi Selatan, melihat perkampungan nelayan Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, ditumbuhi banyak alang-alang. Dia berpikir, mengapa hanya alang-alang? Mengapa tak disulap saja jadi kebun kakao yang dapat menghasilkan uang?

Nelayan Bugis yang menikah dengan perempuan Pandeglang itu mengacu pengalamannya saat melaut hingga ke Tawao, Malaysia. Waktu itu ia melihat tanaman kakao memberi pendapatan relatif baik di negeri jiran itu. Ia pun sudah mencoba menanam kakao di kampung kelahirannya di Bone, dan ternyata usaha kakao sukses.

Mengapa tidak mencoba menanam kakao di Panimbang? Mengapa tidak mengajak nelayan dan masyarakat setempat mencoba menanam kakao?
“Kami tidak dapat berharap terlalu banyak dari hidup melaut sebagai nelayan. Harus ada aktivitas lain yang dapat menghasilkan uang,” ungkap Sahabudin dalam percakapan dengan Kompas di rumahnya di pesisir Banten, akhir Oktober lalu.

Pada musim angin timur, nelayan memperoleh banyak ikan dan itu artinya cukup banyak uang. Tetapi, pada masa panen itu, nelayan cenderung berfoya-foya. Sebaliknya, saat musim angin barat, nelayan sulit menangkap ikan, banyak yang menganggur hingga enam bulan. “Sampai piring-piring pun terpaksa dijual atau digadaikan,” katanya.

Sahabudin kemudian mengajak masyarakat nelayan dan petani setempat untuk memanfaatkan tanah negara yang tidak produktif seluas 80 hektar dengan menanam kakao. Pada tahun 1986, usaha komoditas kakao dimulai di Desa Tanjungjaya, yang pada saat itu termasuk inpres desa tertinggal (IDT).

“Awalnya saya mengajak 30 warga untuk menanam kakao. Semula memang coba-coba. Tetapi, saya tahu bahwa tanaman cokelat tetap hidup meski ditanam di tanah yang jelek sekalipun,” tuturnya.

Pada awalnya, memang banyak orang memandang sebelah mata usaha penanaman kakao itu. Pejabat pemerintah lokal pun tak pernah menghampirinya.

Angkat ekonomi rakyat
Tahun demi tahun berjalan, Sahabudin mulai “memetik” hasilnya. Kakao yang ditanam di lahan seluas 80 hektar itu mulai memberikan hasil. Masyarakat yang tadinya memandang sebelah mata mulai tertarik menanam. Kini, makin banyak warga yang menanam kakao. Luas arealnya mencapai 500 hektar.

Sahabudin yang sebelumnya tidak dikenal kecuali oleh komunitas nelayan di kampungnya kini mulai dikenal banyak orang di Pandeglang dan Banten.
Berkat kakao, Sahabudin terbukti mampu mengangkat ekonomi rakyat desanya. Suami dari Ny Suhaeriah (40) dan ayah dari empat anak ini tidak hanya membuat keluarganya sejahtera, tetapi juga mengangkat sedikitnya 300 keluarga Desa Tanjungjaya dari kemiskinan struktural.

Betapa tidak. Dengan kakao, masyarakat desa kini bisa mendapat penghasilan signifikan mengingat harga kakao di pasaran internasional cenderung stabil, antara Rp 8.000 dan Rp 11.000 per kilogram.

Dari luas satu hektar tanaman kakao berusia 20 tahun, misalnya, petani kakao memperoleh sekitar dua ton setiap tahun. Dari 80 hektar tanaman kakao, dapat dihasilkan sekitar 160 ton per tahun, atau setara dengan Rp 1,6 miliar dengan asumsi harga kakao Rp 10.000 per kilogram.

Jika 80 hektar lahan kakao itu dimiliki 30 petani, itu berarti satu petani memperoleh rata-rata penghasilan Rp 53,3 juta per tahun, atau minimal sekitar Rp 4,4 juta per bulan.

Untuk ukuran desa di pesisir Banten, penghasilan sebesar itu sudah dianggap besar. Dari desa yang termasuk IDT, yang kebanyakan rumah hanya berlantaikan tanah dan berdinding bilik bambu, kini Desa Tanjungjaya menjadi buah bibir di Kabupaten Pandeglang. Kakao menjadi komoditas pertanian unggulan di wilayah ini.

Sahabudin, misalnya, kini memiliki dua rumah permanen dari dinding tembok. Dari lahan kakao seluas lima hektar miliknya, dia mengaku memperoleh penghasilan sedikitnya Rp 5 juta sampai Rp 10 juta per bulan. Sahabudin juga menjadi penampung kakao petani di desa itu, yang kemudian menjualnya ke pedagang di Rangkasbitung, Lebak, dan pedagang di Tangerang.

Kakao ternyata telah menjadi berkah bagi masyarakat Desa Tanjungjaya. Warga yang sebelumnya menganggur kini memiliki penghasilan tetap dari kakao. Keluarga nelayan yang sebelumnya hanya mengandalkan pendapatan dari melaut kini memperoleh penghasilan lumayan.
Sahabudin tidak hanya menyejahterakan keluarga, tetapi juga secara nyata mengangkat ekonomi masyarakat sekitar.

Atas usaha dan kerja kerasnya, pada Hari Lingkungan Hidup tahun 2004, Sahabudin, selaku Ketua Kelompok Tani Bahari, memperoleh penghargaan sebagai Perintis Lingkungan dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Sahabudin, yang sehari-hari biasa melaut dan berkebun kakao, diundang ke Istana Presiden pada 9 Desember 2005 untuk menerima penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas upayanya mengembangkan ketahanan pangan melalui agrobisnis pangan.

FOTO Sahabudin di blog ini diambil saat saya berkunjung ke kawasan Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, akhir Oktober 2006. Setelah tulisan ini dimuat di Kompas, cukup banyak calon investor datang ke Desa Tanjungjaya dan mencari peluang menanam kakao. Foto oleh Robert Adhi Kusumaputra/KOMPAS

Rachmat Sentika dan Masa Depan Posyandu

KOMPAS
Sosok
Kamis, 26 Oktober 2006

Rachmat Sentika dan Masa Depan Posyandu

R Adhi Kusumaputra

Jumlah anak balita di Indonesia yang menderita gizi buruk meningkat dari 1,8 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi 2,3 juta jiwa pada tahun 2006. Pernyataan dr Rachmat Sentika (60) yang mengutip laporan Unicef itu mengejutkan banyak pihak.

“Situasi ini kalau dibiarkan akan menyebabkan hilangnya satu generasi. Penderita gizi buruk akan mengalami bodoh permanen,” ujar Rachmat Sentika, dokter Puskesmas Teladan 1985 dan konseptor pos pelayanan terpadu atau posyandu ini.

Kegelisahan Rachmat Sentika ini wajar. Ia menilai, salah satu penyebab meningkatnya jumlah anak balita bergizi buruk karena posyandu tidak diaktifkan lagi sebagai ujung tombak layanan kesehatan dasar masyarakat hingga ke pelosok desa.

“Tiga tahun terakhir ini tak ada lagi dokter yang bertugas di puskesmas akibat kebijakan yang menghapuskan kewajiban dokter lulusan baru bertugas di puskesmas,” ungkap Rachmat Sentika di kantornya di kawasan Cibubur, Kota Depok.

Rachmat Sentika yang saat ini menjabat selaku Kepala Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta) ini sejak duduk di bangku SMP Negeri 2 Bandung (1968-1971) sudah menjadi anggota pramuka.

Pada tahun 1971, Rachmat terpilih sebagai peserta Jambore Dunia Ke-13 di Jepang. “Sejak itulah saya berjanji, sekali pramuka tetap pramuka,” katanya.
Bagi pria kelahiran Sukabumi, 9 Februari 1956 ini, Trisatya dan Dasadharma selalu terngiang, yaitu menjalankan kewajiban kepada negara, menolong sesama, dan ikut serta membangun masyarakat. “Menolong sesama hidup, dedicatio pro humanitas. Prinsip itu menjadi darah daging dan napas sehari-hari,” ujarnya.

Sebagian besar hidupnya memang didedikasikan untuk kemanusiaan, dari anak, generasi muda, sampai kaum perempuan.
Setelah lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1982, Rachmat menjadi dokter puskesmas di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jabar. Baru enam bulan, dia dipindahkan menjadi Kepala Puskesmas Pagaden, Subang.

Saat itu, pemerintah melalui BKKBN yang dipimpin Haryono Suyono sedang gencar melaksanakan Safari Keluarga Berencana berupa program lintas operasi peningkatan pemakaian alat kontrasepsi dalam rahim. “Waktu itu masyarakat dipaksa menggunakan IUD dan spiral. Ini menggetarkan jiwa saya karena saya menolak cara-cara pemaksaan seperti itu,” ungkapnya.

Berbekal pengalamannya sebagai petugas lapangan KB Kota Bandung ketika masih mahasiswa, Rachmat menawarkan strategi baru, yaitu strategi keterpaduan dengan prinsip six to one dan one for all. Artinya, enam kegiatan menjadi satu dan satu kegiatan untuk semua.

Enam kegiatan itu adalah Keluarga Berencana (KB), penimbangan anak balita, imunisasi, penanggulangan diare, kesehatan ibu dan anak, dan penyuluhan kesehatan. Semuanya disatukan dalam pos pelayanan terpadu atau posyandu di tingkat rukun warga atau dusun.

Ketika bertugas di Puskesmas Pagaden, Subang, 1982-1983, Rachmat memiliki empat tim yang memperkenalkan KB, imunisasi, dan pemeriksaan ibu hamil, yang dilakukan seminggu empat kali.

Dalam sebulan, pihaknya mengoperasikan 64 posyandu di satu kecamatan. Satu posyandu dimanfaatkan untuk semua sasaran, dari bayi, anak balita, ibu hamil, ibu menyusui, sampai pasangan usia subur. Ini dilakukan kerja sama dengan PKK, kepala desa, dan camat,” paparnya.

Dengan pola keterpaduan di tingkat kecamatan dan desa, semua teknologi kesehatan yang dapat dilakukan masyarakat diserahkan dan dikelola sendiri oleh masyarakat. Puskesmas sebagai perpanjangan tangan dinas kesehatan menyalurkan sarana dan prasarana yang diperlukan seperti Kartu Menuju Sehat (KMS), dacin, atau timbangan.

Dengan cara ini pula, 90 persen pasangan usia subur menjadi akseptor KB tanpa paksaan, 90 persen ibu hamil diperiksakan kehamilannya oleh tenaga medis sebulan sekali. Setiap anak balita mempunyai KMS dan ditimbang rutin, kenaikan badannya dipantau. Semua kasus, termasuk gizi rendah, langsung dapat dengan cepat diatasi.

Keberhasilan ini membuat Kecamatan Pagaden mendapat penghargaan dan Rachmat Sentika meraih penghargaan sebagai Dokter Puskesmas Teladan Tingkat Nasional. Konsep ini kemudian diadopsi oleh Gubernur Jabar Aang Kunaefi tahun 1983, menjadi Gerakan Hidup Sehat.

Tingkat nasional
Pada 12 November 1984, konsep ini diadopsi ke tingkat nasional menjadi Gerakan Keterpaduan KB Kesehatan oleh Ny Soepardjo Roestam, Menkes Adhyatma, dan Ketua BKKBN Haryono Suyono.
Posyandu dikembangkan ke seluruh pelosok Nusantara. Rachmat Sentika diangkat menjadi konsultan domestik Direktorat Peran Serta Masyarakat Departemen Kesehatan. Pada 1984, semua provinsi di Indonesia sudah membuat posyandu.

Berkat menasionalkan posyandu, Ny Soepardjo Roestam mendapat penghargaan internasional dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNDP, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena dinilai berhasil mengembangkan preliminary health care atau persiapan perawatan kesehatan.

Rachmat mendapat penghargaan menyelesaikan program studi spesialis anak tanpa harus menyelesaikan wajib kerja sarjana 5 tahun. Waktu itu dia sempat mengikuti selama 3 tahun 2 bulan. Tahun 1986, Rachmat masuk Pendidikan Dokter Spesialis Anak Fakultas Kedokteran Unpad dan lulus tahun 1990.

Rachmat memprakarsai pemberian vitamin dan protein pada tepung terigu untuk meningkatkan gizi masyarakat mengingat sebagian besar penduduk mengonsumsi tepung. Ia juga menggagas asuransi kesehatan dengan sistem jaminan pendidikan kesehatan masyarakat.

Suami dari Ir Lia Rachmalia dan ayah dari dua putri ini tumbuh menjadi tokoh pemuda, aktif di AMPI dan Pemuda Panca Marga Jawa Barat.
Berkat prestasinya sebagai tokoh pemuda, Rachmat Sentika terpilih sebagai anggota DPR dari Fraksi Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Barat, untuk periode 1992-1997 dan 1997-1999.

Dia juga mengembangkan dialog antaranggota parlemen yang berprofesi dokter dan tenaga medis di seluruh dunia.

FOTO Rachmat Sentika di blog ini saya ambil setelah mewawancarainya di kawasan Buperta Cibubur Depok yang hijau nan asri. Foto oleh Robert Adhi Kusumaputra/KOMPAS

Hambali Akui Kendalikan Peledakan Bom di Indonesia

KOMPAS
Berita Utama
Sabtu, 13 September 2003

Hambali Akui Kendalikan Peledakan Bom di Indonesia

Manila, Kompas – Hambali alias Riduan Isamudin alias Encep Nurjaman mengaku terlibat dan mengendalikan berbagai peledakan bom di Indonesia dalam kurun waktu 2000-2003. Ia ditangkap di Thailand bulan Agustus lalu dan kini ditahan di suatu tempat dalam pengawasan Amerika Serikat.

Di Jakarta, Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah mengaku sudah menandatangani surat pembekuan rekening dari tujuh warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terkait dengan dana teror.

Informasi mengenai keterlibatan Hambali itu diungkapkan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI (Polri) Komisaris Jenderal Erwin Mappaseng kepada wartawan Kompas Robert Adhi Kusumaputra di Manila, Filipina, Jumat (12/9).
Mappaseng mengatakan hal itu seusai menghadiri acara makan malam perpisahan Konferensi Ke-23 ASEAN Chiefs of National Police (Aseanapol) di Manila, Jumat dini hari.

“Memang, sampai kini Polri masih menunggu kepastian kapan perwira Polri akan berangkat ke AS, memeriksa Hambali. Namun, sementara ini, informasi yang kami terima, Hambali mengakui dia yang mengendalikan berbagai kasus peledakan bom di Indonesia dalam kurun waktu antara 2000 dan 2003, termasuk bom di Hotel JW Marriott, Jakarta, pada Agustus lalu,” kata Mappaseng.

Menurut Mappaseng, Polri juga sudah mendapat informasi tentang jalur dana yang digunakan untuk meledakkan bom di Hotel JW Marriott. “Biaya pengeboman Marriott sekitar 45.000 dollar AS,” katanya.

Dikatakan, Polri memburu Hambali sejak tahun 2000 setelah peristiwa peledakan bom pada malam Natal 2000. “Dia kabur ke Malaysia setelah peledakan bom di Indonesia dari Medan sampai NTB,” jelasnya lagi.

Dari pemeriksaan terhadap Hambali yang dilakukan AS, diperoleh keterangan bahwa dalam setiap aksi peledakan bom yang akan dilakukan oleh kelompok teroris ada semacam proyek dengan kata sandi “amaliyah”.

“Anggota yang akan melaksanakan proyek itu membuat proposal, lalu mengirimkan ke Hambali yang posisinya berpindah-pindah. Kadang di Thailand, kadang di Kamboja selatan, kadang di Malaysia. Nah, kalau Hambali setuju dengan proposal itu, yang mengajukan proposal itu diminta mempersiapkan orang dan bahan peledaknya. Kalau sudah siap, mereka diminta melapor ke Hambali melalui e-mail di Internet. Setelah itu, baru dikirimkan dana peledakan bom,” tutur Mappaseng.

Hambali diduga kuat terlibat 30-an kasus peledakan bom di Indonesia. Namun, dia juga diburu polisi Thailand, Filipina, Malaysia, dan Australia, atas keterlibatannya dalam peledakan bom di berbagai lokasi.

Agus Dwikarna
Mappaseng juga menyatakan masih melacak Agus Dwikarna (39) yang diduga terlibat dalam kasus-kasus teror di Indonesia dan kasus kriminal lainnya. Agus, pengusaha Indonesia asal Sulawesi Selatan, kini menghuni penjara New Bilibid, Muntinlupa City, Metro Manila, Filipina. Ia divonis maksimum 17 tahun penjara karena terbukti membawa bahan peledak di dalam tasnya.

“Ada informasi intelijen yang menyebutkan bahwa Agus ikut mengatur rencana memindahkan markas jaringan teroris Al Qaeda ke Aceh. Tetapi, informasi itu masih harus dicek lagi. Masih kami telusuri,” kata Mappaseng.

Sejauh ini, Polri belum menemukan catatan kriminal yang pernah dilakukan Agus Dwikarna. “Saat ini baru polisi Filipina dan Malaysia yang berurusan dengan Agus Dwikarna,” katanya.

Polri juga masih menyelidiki kasus peledakan bom di restoran cepat saji dan di Asrama Haji Sudiang di Makassar, Sulawesi Selatan. “Kami masih mengecek apakah Agus terlibat kasus bom di Makassar. Kelompok teroris memang memberlakukan sistem sel dengan menonjolkan peran. Ada yang berperan membeli mobil, membuat bom, dan mereka kadang tak saling mengenal. Polri masih menelusurinya,” jelas Mappaseng.

Rekening dibekukan
Sementara itu, Gubernur BI Burhanuddin Abdullah mengatakan, rekening tujuh WNI yang diduga terkait dengan dana terorisme sudah dibekukan.
Ketujuh WNI itu adalah Yasin Syawal, Imam Samudra, Huda bin Abdul Haq (lebih dikenal dengan nama Muklas), Parlindungan Siregar, Aris Munandar, Fathur Rohman Al-Ghozi, dan Agus Dwikarna.

“Saya kira sudah selesai. Saya sudah menyelesaikan surat untuk memberikan wewenang kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan dan akhirnya menutup (rekening),” kata Burhanuddin.

Saat ini, kata Burhanuddin, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan serta Direktorat Unit Khusus Investigasi Perbankan BI juga sedang meneliti aliran dana di rekening tujuh orang itu.

Saat diminta kepastiannya apakah rekening ketujuh orang itu sudah dibekukan, Burhanuddin mengatakan, “Saya kira mungkin sudah. Dari saya sudah keluar surat, if I am not mistaken karena banyak sekali surat seperti itu. Saya kira bukan tujuh lho, mungkin puluhan. Akan tetapi, yang mana-mana, saya tidak bisa pinpoint (menunjuk dengan pasti). Permintaan-permintaan seperti itu, kalau datang ke saya, pada hari yang sama saya selesaikan. Tidak ada yang saya simpan karena begitu pentingnya masalah waktu di dalam hal ini.”

Menurut Burhanuddin, dalam surat permohonan pembekuan rekening, biasanya tertulis nama pemilik rekening dan bank-bank yang terkait. “Biasanya, dari surat permohonan itu tertulis rekening si A yang ada di bank ini, di bank ini, di bank ini. Jadi, sebetulnya penelitian kami sudah terarah ke bank-bank yang tersebut,” katanya.

Permohonan pembekuan rekening-rekening itu, lanjut Burhanuddin, tidak hanya datang dari kepolisian. “Pihak-pihak lain juga ada yang meminta. Pihak kepolisian hanyalah salah satu, bisa juga dari Depkeu, kejaksaan, dan tempat-tempat lain,” kata Burhanuddin, yang menolak menyebut nama bank-bank tempat rekening-rekening yang ditutup itu.

Peringatan dini
Di Jakarta, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto menyatakan, keterlibatan TNI dalam upaya pencegahan teroris seperti yang akan diterapkan dalam revisi Undang-Undang (UU) Antiteroris hanya sebagai peringatan dini. Data yang diperoleh TNI akan diserahkan kepada pihak kepolisian, yang akan melakukan tindakan lebih lanjut.

Hal itu dikatakan Panglima TNI seusai menyaksikan uji coba roket RM-70 yang baru dibeli Indonesia dari Republik Ceko. Uji coba dilaksanakan di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Marinir Baluran, Karangtekok, Situbondo, Jawa Timur.

Ucapan Panglima TNI tersebut sekaligus menepis kekhawatiran sejumlah pihak terhadap upaya TNI untuk ikut campur terlalu jauh dalam pencegahan gerakan teroris di Indonesia. Panglima TNI menegaskan, data yang didapat nantinya akan diserahkan dan dipertanggungjawabkan kepada kepolisian.

“Misalnya ada data tentang kemungkinan bom. Maka, pihak kepolisian mencegah agar peledakan bom tidak terjadi,” kata Panglima TNI.
Sebenarnya, kemampuan yang mendukung pencegahan teroris sudah dimiliki. Namun, saat ini tidak termanfaatkan, sehingga menjadi idle.

Bertemu Al-Ghozi
Dalam wawancara khusus dengan wartawan Kompas dan The Star (Malaysia) di penjara New Bilibid, Metro Manila, Agus yang sejak 26 Agustus lalu menghuni kawasan penjara seluas 440 hektar itu menyatakan pernah ngobrol dengan Fathur Rohman Al-Ghozi.
Pertemuan itu terjadi saat mereka sama-sama ditahan polisi di Camp Creme, Manila.

“Saya bersebelahan kamar dengan Al-Ghozi ketika ditahan di Camp Creme. Tapi setelah saya dipindahkan ke lantai dua, dan Al-Ghozi tetap di lantai bawah, kami tak pernah bertemu lagi, sampai akhirnya saya mendengar berita bahwa Al-Ghozi kabur dari tahanan,” katanya.
Sejak itu, semua tahanan di Camp Creme tak boleh keluar, untuk olahraga sekalipun,” ungkapnya.

Agus Dwikarna ditangkap polisi Filipina pada 13 Maret 2002 di Bandara Ninoy Aquino, Manila, ketika dia dan dua WNI lainnya, Tamsil Linrung dan Jamal Balfas, serta tiga warga Thailand akan menuju Bangkok. Agus dituduh membawa bahan peledak. Dia menjalani 26 kali persidangan selama dua bulan dan dijatuhi vonis maksimum 17 tahun penjara.

“Berat badan saya turun drastis,” kata lelaki kelahiran Makassar, 11 Agustus 1964 itu. Sejak ditahan di Filipina, istri dan lima anaknya serta keluarga dekatnya tak ada yang pernah menjenguknya.
“Istri saya takut datang ke Filipina. Takut ditangkap juga,” katanya. (*/fey/IDR)
FOTO di blog ini saya ambil beberapa saat setelah bom meledak mengguncang Hotel JW Marriott Jakarta dan sekitarnya, 5 Agustus 2003 silam. Saat itu saya kebetulan berada di sekitar Kuningan Jakarta Selatan, dan buru-buru ke lokasi dan sempat merekam sejumlah foto di Hotel JW Marriott. Foto oleh Robert Adhi Kusumaputra/KOMPAS

Terorisme, Topik Utama Konferensi Polisi ASEAN…

KOMPAS
Metropolitan
Senin, 08 September 2003

Terorisme Topik Utama Temu Aseanapol

Manila, Kompas – Masalah terorisme merupakan salah satu topik utama yang dibahas dalam Konferensi Kepala-kepala Kepolisian se-Asia Tenggara atau ASEAN Chiefs of National Police (Aseanapol) 2003 yang akan dibuka Senin (8/9) ini di Manila, Filipina. Konferensi ini akan diikuti delegasi dari 10 negara Asia Tenggara.

Delegasi Indonesia dipimpin langsung Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal Pol Da’i Bachtiar. Rencananya, Da’i akan bertemu secara khusus dengan Kepala Kepolisian Nasional Filipina Dirjen Hermogenes E Ebdane Jr dan Kepala Kepolisian Selandia Baru Rob Robinson.

Dari Manila, wartawan Kompas Robert Adhi Kusumaputra melaporkan, masalah lain yang akan dibahas lebih mendalam di konferensi ini antara lain soal peredaran gelap narkotika, kejahatan di bidang ekonomi, cyber crime, pemalsuan dokumen perjalanan, dan kerja sama dalam database elektronik Aseanapol.

Sekretaris National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia Brigjen Pol Sisno Adiwinoto mengatakan, terorisme termasuk salah satu topik yang akan dibahas dalam konferensi Aseanapol yang juga dihadiri pengamat dari International Criminal Police Organization (ICPO)-Interpol, Australian Federal Police (AFP), New Zealand Police, dan Sekretariat Jenderal ASEAN.

Masalah teror bom Bali dan bom di Hotel JW Marriott di Jakarta, termasuk yang akan dijelaskan delegasi Indonesia, yang diwakili Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Erwin Mappaseng, Deputi Sumber Daya Manusia Polri Irjen Pol Tjuk Sugiarso, Direktur I Keamanan dan Transnasional Bareskrim Brigjen Pol Aryanto Sutadi, dan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Samuel Ismoko.

Belum menerima
Direktur I Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri Brigjen Pol Aryanto Sutadi mengatakan, hingga kini Polri belum menerima daftar 10 nama baru warga negara Malaysia yang diindikasikan sebagai anggota jaringan Al Qaeda. Daftar nama baru itu dikeluarkan Pemerintah Amerika Serikat, akhir pekan lalu.

Tambahan nama baru itu akan melengkapi nama-nama tokoh yang sebelumnya sudah dirilis yang terdiri tujuh WN Indonesia, dua WN Filipina, dan seorang WN Pakistan.

Dari sepuluh nama baru yang seluruhnya WN Malaysia itu, seperti diberitakan The Sunday Times, ada nama Dr Azahari Husin, perakit bom Bali dan JW Marriott Jakarta. Nama lainnya adalah Marzuki Zulkifli (35) yang diduga terlibat dalam penyaluran dana kelompok Jemaah Islamiyah (JI), Zulkifli Abdul Hir (37), lulusan universitas Arizona AS dan bekerja di perusahaan telepon seluler, Noordin Mohamed Top, dan Amran Mansour.

Menurut Aryanto, Polri belum menerima daftar DPO baru itu. Akan tetapi dia yakin, masalah ini juga akan dibahas lebih mendalam dalam konferensi Aseanapol yang akan berakhir hari Jumat (12/9).

Penyelenggaraan Konferensi Aseanapol di Manila ini merupakan yang keempat kalinya. “Kepolisian Nasional Filipina bangga menjadi tuan rumah konferensi,” kata Hermogenes E Ebdane Jr. ***
FOTO di blog ini rekaman peristiwa oleh Robert Adhi Kusumaputra/KOMPAS, yang saat itu kebetulan berada di sekitar Kuningan, Jakarta Selatan. Setelah mendengar suara dentuman keras disertai asap tebal, saya langsung ke asal asap dan ternyata Hotel JW Marriott dibom.

Bersama Nelayan Memberi Makan Burung Camar

KOMPAS
Metropolitan
Senin, 30 Oktober 2006

Bersama Nelayan Memberi Makan Burung Camar

R Adhi Kusumaputra

Berwisata bersama nelayan? Wah, ini pengalaman yang sungguh mengasyikkan. Selama enam jam, naik perahu nelayan menyusuri laut, kita bisa menghampiri bagang di tengah laut, menyaksikan ikan hasil tangkapan, menikmati saat- saat Matahari terbit, memberi makan burung camar, menyaksikan penjualan ikan di Tempat Pelelangan Ikan Citeureup, sampai singgah di Pulau Liwungan.

Inilah yang dialami Kompas hari Jumat (27/10) pagi saat berwisata bersama nelayan Kampung Cipanon, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Berangkat dari Kalicaa Villa di kawasan wisata terpadu Tanjung Lesung pukul 05.00, tiba di perkampungan nelayan Cipanon 10 menit kemudian.

Hari masih gelap. Nelayan bersiap melaut. Kapal nelayan dari kayu ini dikemudikan Santibi, membawa tujuh nelayan dan lima penumpang tambahan termasuk Kompas. Udara pagi laut masih segar. “Kami menyaksikan aktivitas nelayan mengangkat ikan di bagang di tengah laut,” kata Koordinator Wahana Anak Pantai Suwardi, yang juga nelayan.

Tiba di bagang pertama, nelayan pemilik bagang langsung mengangkat jaring yang dibiarkan di laut sehari semalam. Ratusan ikan delek terjaring, dimasukkan ke keranjang. Satu keranjang ikan dijual Rp 60.000.
Lobster, tangkapan lainnya, dijual Rp 180.000 per kg, dan ikan kakap merah dijual Rp 30.000 per kg. Sungguh menarik menyaksikan nelayan mengangkat ikan dari bagang di laut.

Tak berapa lama datanglah puluhan burung camar menghampiri kapal. Nelayan melemparkan ikan-ikan kecil itu ke laut dan langsung disambar puluhan camar yang beterbangan di atas permukaan laut itu.

Menjelang pukul 06.00, Matahari dengan bulatan merah muncul. Sungguh memesona menyaksikan sang surya muncul perlahan-lahan dan seakan bersinggungan dengan permukaan laut lalu naik menyinari Bumi.

Kapal nelayan yang ditumpangi terus melaju, singgah di satu bagang ke bagang lainnya, yang seluruhnya tujuh buah. Di tengah laut, karena ada kapal nelayan yang mogok akibat mesinnya mati, kapal nelayan kami membantu. Inilah solidaritas nelayan, yang saling membantu jika ada kesusahan di tengah laut.
Wajah nelayan berseri-seri jika hasil tangkapan banyak. Ini dialami Amir, yang mendapat ikan kerapu lodi dan dijual Rp 50.000 per kg.

Rata-rata satu nelayan memperoleh Rp 70.000 bersih per hari, sudah dipotong 30 persen yang dialokasikan untuk pemilik kapal. Ini berarti pendapatan nelayan Cipanon relatif lebih baik daripada nelayan Muara Binuangeun di pantai selatan Banten, yang terpaksa berutang jika tangkapan sedikit.

Setelah singgah di tujuh bagang, kapal nelayan melaju ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Citeureup. Dalam waktu singkat, ikan-ikan tangkapan nelayan habis terjual. Rupanya masa libur Lebaran menjadi berkah sendiri bagi nelayan mengingat banyak warga berbelanja ikan untuk kebutuhan Lebaran.

Dari TPI, kapal nelayan menuju Pulau Liwungan, pulau tak berpenghuni yang saat ini ditumbuhi 15.000-an pohon kelapa. Satu-satunya penghuni, Jumenar dan keluarga, tinggal di pulau itu sejak delapan tahun lalu. “Pulau Liwungan yang luasnya 25 hektar ini milik pemerintah. Sebenarnya sangat potensial jika dibangun resor-resor wisata,” kata Hendro Wahyono, General Manager Kalicaa Villa.

Dari Pulau Liwungan, kapal nelayan kembali ke perkampungan nelayan di Cipanon dengan waktu 20 menit. Saat itu waktu menunjukkan pukul 11.00. Matahari hampir berada di atas kepala. Enam jam berada di laut, naik kapal nelayan, menjadi pengalaman unik.

Berdampak langsung
Wahana Anak Pantai (WAP), yang didirikan Yayasan Pengembangan Masyarakat Banten Selatan, mengangkat ekonomi masyarakat nelayan Cipanon. Saat ini anggotanya 25 pemuda setempat, dididik menjadi pendukung sektor pariwisata bahari di Tanjung Lesung.

Ide-ide kreatif Suharyanto, Koordinator Sosial Ekonomi Yayasan Pengembangan Masyarakat Banten Selatan, antara lain menciptakan ekowisata yang bermanfaat langsung bagi warga sekitar Tanjung Lesung, misalnya berwisata bersama nelayan, naik kapal nelayan ini.

Tamu yang ikut ekowisata biasanya menginap di Kalicaa Villa, The Bay Villas, dan Sailing Club. Pengalaman naik perahu nelayan dan mengikuti aktivitas masyarakat tradisional luar biasa. “Kami bekerja sama dengan warga setempat agar kehadiran resor di Tanjung Lesung berdampak langsung bagi warga setempat,” kata Hendro Wahyono.

Wisatawan dapat membeli langsung ikan segar tangkapan nelayan di kapal. Wisatawan diajak melestarikan lingkungan dengan transplantasi karang.
Saat resor di Tanjung Lesung penuh, pemuda di WAP mengantongi Rp 500.000 sebulan. Pemandu wisata mendapat Rp 50.000 sekali melaut, ABK Rp 20.000. Warga yang membuka warung makanan khas dan kerajinan kecil ikut kecipratan.

Ini salah satu contoh betapa kehadiran tempat wisata tak menjadi menara gading. Rakyat setempat merasakan bagaimana wisatawan yang datang juga merupakan berkah bagi mereka.

FOTO di blog ini rekaman foto saat saya berpetualang bersama nelayan Cipanon, ketika matahari baru saja terbit di perairan Tanjung Lesung, Banten. Nelayan sibuk mengangkat hasil tangkapan dari bagang. Foto oleh Robert Adhi Kusumaputra/KOMPAS.

UI Seharusnya Jadi Mata Air bagi Warga

KOMPAS
Metropolitan
Senin, 27 Maret 2006

UI Seharusnya Jadi Mata Air bagi Warga

R Adhi Kusumaputra

Balai Sidang Universitas Indonesia yang biasanya menjadi tempat sidang pengukuhan guru besar yang terhormat berubah menjadi ajang protes. Ratusan warga sekitar Kampus UI yang diundang untuk acara kampanye safe walk, Jumat (24/3) sore, mengecam keras kebijakan UI menutup sembilan pintu yang menghubungkan kampus seluas 312 hektar itu dengan kawasan permukiman padat di pinggirannya.

Bukan hanya pengojek, pedagang asongan, pemilik usaha kos-kosan dan warung kelontong, serta pemilik usaha fotokopi yang kecewa dan marah, mahasiswa UI yang tinggal di tengah-tengah masyarakat dan tokoh warga setempat juga ikut bersuara keras.

Bagi warga yang mencari nafkah dari kehadiran UI dengan 40.000-an mahasiswanya, penutupan sembilan pintu itu berarti mematikan mata pencarian mereka. Khususnya warga yang tinggal di Kelurahan Kukusan, Beji, dan Pondok Cina.

Apa alasan UI menutup sembilan pintu (Barel/FH, Gang Senggol/BCA, Asrama Zipur, Kukusan Teknik depan masjid, Politeknik, depan Stadion UI, Kukusan Kelurahan II, belakang PKM UI, dan Rumah Jaga) itu? Direktur Umum dan Fasilitas UI Dr Sunanto menyatakan, pertimbangan utamanya adalah keamanan Kampus UI.

“UI kini menjadi tempat leluasa bagi penjahat sehingga harus memikirkan keselamatan warganya. Orangtua mahasiswa menitipkan anak-anak mereka untuk dapat kuliah dengan aman dalam lingkungan kondusif,” kata Sunanto. Ia memberi gambaran, tingkat kriminalitas dalam tiga tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2003 kasus kriminal di Kampus UI tercatat 54, tahun 2004 menjadi 82 kasus, dan tahun 2005 naik drastis menjadi 145 kasus.

Pembunuhan mahasiswa UI semester akhir di dalam kampus, percobaan perkosaan mahasiswi pada malam hari, dan transaksi narkoba dua kilogram di dekat Rektorat UI, membuat resah orangtua dan mahasiswa. Juga peristiwa tewasnya mahasiswa disambar KRL belum lama ini.

Sejak UI resmi pindah ke Depok tahun 1987, pintu masuk UI ada sekitar 40, kemudian dikurangi menjadi 12. Namun, kata Sunanto, 12 pintu yang ada sekarang pun masih rawan. Jumlah satpam UI dinilai masih kurang untuk menjaga kawasan kampus terluas di Indonesia itu. Jumlah satpam saat ini ada 140 orang. Mereka harus menjaga 12 pos yang ada.

Akan tetapi, alasan yang disampaikan Sunanto dimentahkan warga yang semuanya menolak rencana penutupan pintu itu. Seorang pengojek dengan topi dan jins lusuh malah menganalisis sejumlah peristiwa yang terjadi di UI.

Percobaan perkosaan yang terjadi pukul 01.00 antara lain karena lampu penerangan di UI minim sehingga mengundang kerawanan. Ada titik lampu yang remang-remang dan mengundang kejahatan, sementara ada pos satpam yang tidak difungsikan. Harga satu gardu listrik sekitar Rp 200 juta, dan itu tidaklah mahal bagi Kampus UI. Kasus narkoba terjadi antara lain pernah melibatkan satpam UI.

“Jadi jangan menyalahkan masyarakat. Kalau jumlah satpam UI masih kurang, banyak warga di sini yang bersedia bekerja jadi satpam,” kata pengojek itu lugas.

Mahasiswa Fakultas Hukum Taufik menyebutkan, hubungannya dengan masyarakat di tempat kosnya lebih erat ketimbang dengan komunitas kampus. Dia berada di kampus paling lama enam jam. “Kalau UI melupakan masyarakat sekitar, itu salah besar,” kritiknya.

Kurniasari dari Iluni UI menegaskan, tak satu pun alasan yang disampaikan Sunanto membicarakan kepentingan masyarakat sekitar. Semua untuk kepentingan UI, dan terlalu fokus pada UI sendiri. “Saya melihat UI menjadi menara gading di tengah masyarakat. UI punya 40.000-an mahasiswa, mau tinggal di mana, makan di mana?” tanyanya.

Jayadi Abdul Rasyid, warga Jalan Sawo, mengatakan, warga Pondok Cina tersinggung bila ada kesimpulan masyarakat sekitar UI tak bisa diajak kerja sama. UI seolah-olah menuduh warga sekitarlah yang melakukan kejahatan.
Jangan lupakan sejarah

H Nuh, tokoh masyarakat yang mengaku aktif terlibat membantu pembebasan tanah UI tahun 1975 silam, minta UI agar tidak melupakan sejarah bagaimana warga sekitar mengorbankan tanahnya untuk digusur demi pembangunan Kampus UI.

Sebagian besar warga di sekitar Kampus UI Depok sebelumnya bermukim di dua desa, Pondok Cina dan Kukusan. Sebagian lagi warga Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Tahun 1975, saat pembebasan tanah besar-besaran, warga dipindahkan dari kampung mereka ke permukiman baru, antara lain kini dikenal sebagai Kelurahan Beji Timur.

Sebagian lagi dari mereka memadati Kelurahan Pondok Cina Kukusan, dan Srengseng Sawah di sebelah timur. Sebagian warga yang dipindahkan awalnya bermata pencarian bertani dan berdagang. Dalam pelaksanaan pembebasan tanah warga untuk Kampus UI, pemerintah membujuk warga yang dipindahkan tak akan kehilangan mata pencariannya setelah tanah mereka digunakan UI. Warga disarankan beralih pekerjaan, menjadi pemilik usaha kos, berdagang makanan atau kebutuhan mahasiswa lainnya.

Husen yang mengaku korban gusuran tanah UI mengingatkan, banyak warga yang setelah digusur tak punya rumah, lalu anak-anaknya jadi pengojek. “Sekarang pengojek tak bisa cari nafkah lagi jika pintu UI ditutup,” ungkapnya.
“Selama ini hubungan masyarakat dan UI saling membutuhkan dan menguntungkan. Tapi keputusan UI menutup pintu- pintu akses membuat kami tercengang. Kami tak dapat memahami ini,” kata tokoh warga, H Suryadi. “Kepindahan UI ke Depok selayaknya menjadi mata air bagi kami. Bukannya menjadi air mata,” katanya lagi.

Kritik dan kecaman yang datang bertubi-tubi selama tiga jam itu akhirnya membuat UI melunak. Kepala Humas UI Heni S Widyaningsih akhirnya menegaskan, sementara ini semua pintu UI dibuka seperti biasa, dan baru ditutup mulai pukul 22.00 sampai 05.00 menjelang pagi. Kebijakan sementara ini didukung Badan Eksekutif Mahasiswa UI.

UI dikecam seakan menjadi menara gading di tengah masyarakat, seakan melupakan sejarah asal-usul hubungannya dengan warga. Masalah keamanan kampus dapat dicarikan solusi dengan cara merekrut satpam baru dari warga setempat, misalnya. Atau lampu-lampu penerang jalan ditambah agar suasana tak remang-remang pada malam hari. Perlu langkah arif dan bijaksana untuk menyelesaikan urusan “perut” masyarakat kecil ini agar masalahnya tidak berubah menjadi persoalan baru yang lebih serius.

Dr Gumilar Rusliwa Somantri: Gaji Dosen Naik, Kampus Berwajah Modern

KOMPAS CYBER MEDIA

Jumat, 22 September 2006 – 15:39 wib

Dr Gumilar Rusliwa Somantri

Gaji Dosen Naik, Kampus Berwajah Modern

Laporan Wartawan Kompas R Adhi Kusumaputra

DEPOK, KOMPAS – Doktor Gumilar Rusliwa Somantri (43), Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) berkeinginan menjadikan FISIP UI sebagai fakultas sosial yang kuat di kawasan Asia. Untuk mewujudkan hal itu, Gumilar melakukan penataan dan pembenahan di berbagai sektor.

Pembenahan di FISIP UI dilakukan bertahap dan sistematis. FISIP UI merupakan pionir dalam penerapan administrasi keuangan yang akuntabel dan transparan, yang dapat dicek secara online dan dalam waktu real time. FISIP juga pionir dalam penerapan administrasi akademik yang memanfaatkan teknologi informasi.

Yang juga spektakuler adalah wajah kampus FISIP UI saat ini berubah dari kampus yang terkesan kumuh menjadi kampus modern dengan ruang dosen yang canggih, perpustakaan kelas dunia, dan dilengkapi fasilitas pendukung seperti toko buku, kafe. restoran.

Yang menarik, Gumilar tidak membenahi dulu ruang kerjanya, tapi mempercantik ruang dosen dan fasilitas fakultas. Jika ruang pimpinan yang lebih dahulu direnovasi, pasti ada something wrong, sahutnya. Karena itu, bagi orang awam, mungkin aneh melihat ruang kerja Dekan FISIP UI dan pimpinan fakultas bersahaja dibandingkan dengan ruang kerja dosen yang “mewah”.

“Siapa saja boleh masuk ruang kerja saya,” kata Gumilar yang lahir di kota Kecamatan Sukaratu, lereng Gunung Galunggung, Tasikmalaya, Jawa Barat.Selain itu, Gumilar juga mengambil langkah penting. Gaji dosen dinaikkan tujuh kali lipat, demikian pula insentif untuk guru besar dan doktor yang menulis buku. “Kami berupaya menjadikan FISIP UI fakultas sosial yang kuat di Asia. Dua sampai tiga tahun lagi bisa tercapai,” kata Gumilar yang meraih gelar doktor dari Fakultaet Soziologie, Universitaet Biefeld, Jerman (1991-1995).

Berikut ini petikan wawancara khusus Kompas dengan Dr Gumilar Rusliwa Somantri di ruang kerjanya.


Anda ingin mewujudkan FISIP UI fakultas yang kuat di Asia. Apa yang telah Anda lakukan?

Saya menjadi Dekan FISIP sejak 4 Desember 2002. Pada awal Januari 2003 saya mulai membenahi administrasi keuangan. Saya butuh ’trust’, kepercayaan. Saya membangun sistem keuangan yang sangat rapi. Good governance dalam bidang keuangan. Sekarang neraca harian fakultas dapat dipantau secara online dan dalam waktu yang real-time. Laporan keuangan ini akuntabel dan transparan.
Kami mulai dari front liner, lalu ditarik ke tingkat yang lebih atas, ke departemen dan fakultas. Sekarang seluruh unit sudah terintegrasi. Kamu gunakan teknologi informasi.

Setelah membenahi administrasi keuangan, apa yang Anda kerjakan selanjutnya?

Kami membenahi dan menata sistem administrasi akademik. Mahasiswa berkomunikasi dengan penasihat akademis (PA) dapat melalui komputer. Registrasi tidak lagi manual tapi sudah digital. Mahasiswa mengecek nilai dapat lewat komputer.

Dua minggu lagi, FISIP UI akan menerapkan layanan SMS bagi mahasiswa yang akan mengecek nilai. Dalam hal ini, FISIP yang menjadi pionirnya.
Kontrol kualitas dosen oleh mahasiswa atau evaluasi dosen oleh mahasiswa yang disingkat EDOM, kami terapkan. Demikian pula evaluasi diri staf akademik (EDSA). Yang dinilai, berapa banyak publikasi dan riset yang dikerjakan. Yang harus diperbaiki adalah aktivitas riset. Knowledge product. Kemampuan dosen.

FISIP UI pionir dalam banyak hal. Apa lagi terobosan Anda?

Untuk menggerakkan itu, FISIP butuh fasilitas penunjang dan aktivitas pendukung. Untuk itulah, FISIP membangun perpustakaan dengan standar internasional, yaitu Miriam Budiardjo Resource Center yang kini memiliki 50.000 judul buku. Koleksi buku itu memang tidak terlalu banyak, tetapi akses digital pada jurnal internasional, atau yang disebut “e-journal” tercatat 2.500.

Selain itu akses pada “e-books” hampir tidak terbatas. Dalam ilmu sosial, perpustakaan FISIP UI yang terbaik di Asia Tenggara. Perpustakaan FISIP UI dapat dibandingkan dengan perpustakaan National University of Singapore (NUS) di tingkat universitas. Fasilitas ini dapat diakses pula oleh FISIP di seluruh Indonesia. Paling tidak, dosennya dapat mengakses dari rumah. Kami beri akses agar fasilitas perpustakaan ini dapat digunakan.

Anda tahu? Dulu mahasiswa yang mau datang ke perpustakaan dapat dihitung dengan jari. Perpustakaan FISIP dulu kumuh, gelap, jarang dikunjungi. Sekarang Anda lihat sendiri, mahasiswa senang berada di perpustakaan setelah direnovasi dengan interior yang bagus dengan koleksi buku beragam dan fasilitas yang lengkap.

Kami juga membangun ruang kerja dosen di gedung Koentjaraningrat, semacam work station untuk kegiatan riset. Masing-masing dosen memiliki ruangan yang lengkap dengan komputer, fasilitas teknologi informasi, fasilitas minum kopi, ruang rapat.

Di gedung Selo Soemardjan, konsepnya adalah cluster base research facilities. Di sini peneliti senior dapat membawa peneliti yunior ke ruang kelas.

Fasilitas dan infrastruktur Anda benahi. Bagaimana dengan kesejahteraan dosen dan karyawan FISIP UI?

Sumber daya manusia staf pengajar harus ditingkatkan. FISIP memfasilitasi dosen-dosen yang akan ke luar negeri, ikut seminar, melanjutkan pendidikan master dan doktor. SPP-nya dibiayai fakultas. Semua dosen dan karyawan FISIP diasuransikan, dan semua dibiayai fakultas.

Selain itu, yang juga penting, kenaikan gaji. Saya naikkan gaji mereka empat sampai tujuh kali lipat. Sebelum saya jadi dekan, honor mengajar mahasiswa S1 Rp 20.000 per sesi. Sekarang sudah naik menjadi Rp 140.000 sekali mengajar di kelas.

Apa yang Anda lakukan untuk membiayai ini semua?

Kami memperoleh uang dari upaya mengembangkan riset dan bisnis penunjang. Kenaikan SPP mahasiswa hanya mengacu kenaikan inflasi. Untuk membiayai ini semua, kami mengelola fakultas dengan transparan. Termasuk menata usaha kecil seperti kantin, fotokopi, perparkiran, legalisasi ijazah, kafe, riset dan sebagainya. Ternyata hasilnya lumayan juga.

Budget FISIP UI sekarang naik tiga kali lipat. Tahun 2003 jumlahnya Rp 30 miliar, sekarang tahun 2006 sudah Rp 90 miliar. Dan yang paling penting adalah transparansi dalam keuangan.

Anda yakin dapat mewujudkan FISIP UI sebagai fakultas sosial yang kuat di Asia?

Dengan administrasi keuangan yang rapi, SDM dosen yang baik, administasi akademik yang tertata, kesejahteraan dosen dan karyawan yang terjamin, dan produk akademik yang berkualitas, saya yakin FISIP UI akan maju. Kami akan jadikan FISIP UI fakultas sosial terkuat di Asia. Saya yakin dua sampai tiga tahun lagi, ini akan terwujud.

Salah satu indikator adalah penerbitan buku dan jurnal. Kami akan menerbitkan 150 buku dan 150 jurnal setiap tahun, dan separuhnya adalah jurnal internasional. Ini bukan hal yang mustahil. Jumlah doktor di FISIP UI saat ini mencapai 100 orang. Guru besar 30 orang dari delapan departemen yang ada.

FISIP UI memelopori juga penghijauan dan kebersihan kampus.Ya, kami menyediakan tempat sampah berdasarkan jenisnya. Kami juga membangun taman yang hijau di lingkungan fakultas agar mahasiswa dapat menikmati lingkungan yang sejuk.

Sebelum saya jadi dekan, kampus FISIP kotor. Puntung rokok di mana-mana. Sekarang, Anda lihat sendiri, kami memperhatikan soal kebersihan kampus. Ini persoalan yang mendasar agar mahasiswa tahu mencintai lingkungan yang hijau dan bersih itu juga sangat penting.