Menggugat Peranan NCB-Interpol Indonesia


KOMPAS
Jumat, 11 Dec 1992
Halaman: 11
Penulis: KSP

MENGGUGAT PERANAN NCB-INTERPOL INDONESIA

SAMPAI saat ini masih banyak pihak belum mengenal dan
mengetahui peranan NCB (National Central Bureau)-Interpol pada
sebuah negara anggota. Jika mendengar nama Interpol, orang langsung
membayangkan polisi yang bertugas sebagai penyelidik kasus-kasus
kejahatan internasional dan sering berkeliling dunia.

Gambaran itu tidak tepat, karena kegiatan Interpol dunia
dilakukan masing-masing badan pelaksana di setiap negara anggota,
yang disebut NCB. Di Indonesia, Kepala NCB adalah Kapolri, sesuai SK
Perdana Menteri RI tanggal 5 Oktober 1954 No 245/PM/1954.

Surat keputusan itu menunjuk Djawatan Kepolisian Negara sebagai
NCB, mewakili Pemerintah RI. Pelaksana hariannya adalah Kepala
Sekretariat NCB-Interpol, yang sekarang dijabat oleh Kolonel (Pol)
Drs Suharyono. Dialah yang secara operasional memiliki hubungan
langsung dengan Deputi Kapolri bidang Operasi.
***

MENGAPA sampai harus dibentuk NCB di dalam struktur Kepolisian
negara anggota? Ini tak lain untuk memudahkan kerja Interpol-ICPO di
Lyons, karena menurut Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol selama ini
mereka sering terhalang perbedaan struktur kepolisian di negara
anggota.

Perbedaan ini sering membuat kesulitan bagi orang luar untuk
mengetahui departemen mana yang diberi kuasa atau diizinkan
menangani suatu kasus atau yang menyebarkan informasi. Di samping
itu ada hambatan bahasa dan perbedaan sistem hukum di seluruh dunia.

Untuk itulah dibuat keputusan, setiap negara anggota Interpol harus
membentuk satu departemen polisi yang permanen, yaitu NCB Interpol
yang begerak dengan fokus kerja sama internasional.

NCB yang dibentuk ini harus mampu menjawab setiap permintaan
pihak Sekretariat Jenderal Interpol atau dari NCB negara lainnya,
dan sanggup mengerahkan pasukan polisi dalam skala besar dengan
berbagai pelayanan nasional lainnya bilamana dibutuhkan.

Kegiatan-kegiatan NCB antara lain mengumpulkan dokumen tentang
penjahat yang mempunyai hubungan kerja sama kepolisian internasional
dari negara mereka sendiri, serta mengirimkan bahan-bahan tersebut
kepada NCB lainnya dan kepada Sekretariat Jenderal Interpol di Lyons
Perancis.

NCB juga menjamin setiap penyelidikan polisi dan permohonan
operasi dari NCB negara lain dilaksanakan di negara bersangkutan.
NCB juga menerima permintaan informasi, pengecekan dan sebagainya,
dari NCB negara lain dan menjamin setiap permintaan dijawab.

Di samping itu NCB menyampaikan kepada kantor NCB negara lain,
permintaan kerja sama internasional yang dibuat pihak pengadilan
atau kepolisian negara bersangkutan.

Setiap Kepala NCB menghadiri sesi-sesi dalam Sidang Umum
Interpol sebagai delegasi yang mewakili negara mereka, dan kemudian
menjamin setiap resolusi yang dihasilkan dalam Sidang Umum akan
dilaksanakan.
***

DALAM Sidang Umum ke-61 Interpol di Dakar, Senegal bulan
November lalu, Polri sengaja mengikutsertakan dua pejabat instansi
lain, yaitu Drs M Chariri (Kasubdit Intelijen Ditjen Bea dan Cukai,
Departemen Keuangan) dan Sutardi SH (pejabat di Biro Hukum Bank
Indonesia).

Ada alasan sendiri mengapa pejabat dari instansi lain
diikutsertakan dalam sidang Interpol. Berbagai masalah yang dibahas
dalam sidang-sidang komite dan sidang pleno pada Sidang Umum
Interpol, tidak hanya berkaitan dengan kasus yang ditangani
kepolisian, tapi juga oleh instansi lain seperti kasus-kasus
penyelundupan dan kejahatan di bidang perbankan misalnya.

Di Indonesia kasus-kasus penyelundupan banyak ditangani pihak
Ditjen Bea dan Cukai, sedangkan kasus yang menyangkut kejahatan
perbankan, melibatkan pejabat Bank Indonesia.

Posisi Polri memang tidak seperti di negara-negara lainnya. Di
Indonesia, polisi merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata.
Sedangkan di banyak negara, polisi di bawah naungan Departemen Dalam
Negeri. Di Perancis, malah petugas yang memeriksa paspor adalah
polisi, bukan petugas Ditjen Imigrasi.

Pihak Sekretariat Jenderal Interpol mengharuskan setiap
resolusi yang dihasilkan dalam Sidang Umum, dilaksanakan. Jika hanya
pihak kepolisian yang melaksanakannya, tanpa dukungan instansi lain,
tampaknya sulit. Karena tindak kejahatan juga terjadi pada bidang-
bidang yang ditngani instansi lain, maka Polri merasa perlu mengajak
pejabat instansi lain ikut dalam Sidang Umum Interpol.

Supaya peranan NCB-Interpol Indonesia lebih berdaya guna dan
berhasil guna, tampaknya instansi-instansi terkait seperti Ditjen
Bea dan Cukai, Bank Indonesia, Ditjen Imigrasi dan lain-lainnya,
perlu dilibatkan dalam komposisi pejabat NCB-Interpol Indonesia.

Dengan demikian, komunikasi tidak terputus-putus. Tidak hanya
dilibatkan jika ada Sidang Umum Interpol (atau juga Konferensi
Aseanapol), tapi pejabat dari instansi tersebut bisa menjadi
penghubung tetap antara Polri dan instansi bersangkutan.
***

PERIHAL kemungkinan perwira Polri ditempatkan di Markas Besar
Interpol di Lyons, Perancis, tidak datang dengan sendirinya.
Kesempatan itu harusnya diciptakan dari awal. Misalnya, seorang
tamatan Akabri Kepolisian yang mahir berbahasa Inggris dan atau
Perancis, mulai diarahkan untuk ditempatkan di kantor Sekretariat
NCB-Interpol.

Suatu ketika jika sudah berpangkat Kapten atau Mayor, perwira
Polri itu diberi kesempatan mengikuti sidang-sidang umum Interpol.
Mengikutsertakan perwira muda dalam sidang umum Interpol sudah
dilakukan delegasi lain dalam sidang umum di Dakar, misalnya Jepang
dan Malaysia.

Jika sang perwira Polri sudah mengenal seluk-beluk Interpol,
perwira bersangkutan diberi kesempatan bertugas di Markas Besar
Interpol di Lyons, Perancis. Perwira Polri yang bertugas di sana
perlu menjalin lobi dengan pejabat Sekretariat Jenderal.

Sehingga, jika lobi sudah kuat, Indonesia dapat berperan lebih banyak dalam
sidang-sidang umum Interpol, misalnya suatu ketika ada perwira Polri
yang terpilih sebagai anggota Badan Eksekutif Interpol, atau menjadi
Wakil Presiden Interpol untuk Wilayah Asia, bahkan menjadi
Sekretaris Jenderal atau Presiden Interpol. Pasti banyak hal positif
didapat Polri dengan posisi tersebut.

Dengan duduknya perwira Polri di Sekretariat Jenderal, maka
Indonesia tidak perlu berjuang keras lagi jika ingin menjadi tuan
rumah sidang umum Interpol seperti yang sedang dijajaki saat ini.
Perwira Polri yang sudah lama berkecimpung di Lyons, bisa melobi
sana-sini.

Peluang dan kesempatan ke arah itu tentu saja bisa diciptakan
dan dikondisikan. Lalu mengapa tidak dicoba? ***

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s