Kegiatan Pemilu Terancam

Pengantar
Salah satu dampak konflik sosial, kegiatan Pemilu pun terancam. (KSP)

KOMPAS
Senin, 12 Apr 1999
Halaman: 12
Penulis: GUN/JAN/KSP/LAM/REN/NJ

KEGIATAN PEMILU TERANCAM
Jakarta, Kompas

Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten Sambas (Kalbar),
Sarullah mengatakan, jika kerusuhan di kabupaten itu terus
berlarut-larut, kegiatan pemilu terancam tertunda. Masyarakat di
kantung-kantung konflik antarsuku di situ sampai sekarang masih
trauma dan belum mau memikirkan pendaftaran pemilih.

“Bagaimana mau mendaftar kalau keamanan tidak terjamin? Di
dalam Kota Singkawang misalnya, sewaktu-waktu bisa terjadi serangan
balik. Kalau kelihatan massa berkumpul, aparat datang menangkapi
mereka,” kata Sarullah.

Sejumlah warga yang ditemui sepanjang hari Minggu (11/4) juga
enggan memikirkan pendaftaran pemilih karena masih memikirkan keamanan
wilayah sendiri. “Mau keluar rumah saja takut,” kata Sumadi, warga
Desa Semelagi Kecil, Kecamatan Tujuhbelas.

Bupati Sambas Tarya Aryanto mengakui, kerusuhan yang
berkepanjangan telah mempengaruhi kegiatan pendaftaran pemilih. Hingga
hari Minggu, formulir daftar pemilih dan formulir daftar caleg belum
didistribusikan ke semua kecamatan di Kabupaten Sambas. Itu terjadi
akibat transportasi belum berjalan normal.

Sarullah mengatakan, keterlambatan distribusi formulir daftar
pemilih juga akibat terlambatnya pembentukan Panitia Pemilihan Daerah
(PPD) setempat. “PPD ini terbentuk 3 April, dan baru mendapat pinjaman
kantor sekretariat 9 April,” katanya.

Ia menambahkan, kerusuhan di Sambas yang tak kunjung selesai
sangat berpengaruh pada kegiatan pendaftaran pemilih dan pada
keinginan masyarakat untuk memilih. “Kalau terus berlarut-larut,
pemilu di Kabupaten Sambas terancam tertunda,” katanya lagi.

Tidak serentak
Tarya Aryanto berharap pemilu di wilayahnya tidak tertunda. “Harus
tetap dilaksanakan sesuai jadwal nasional. Tetapi mungkin hasilnya
bisa saja tidak maksimal. Jumlah pemilih, misalnya, tidak sesuai
target,” jelasnya.

Menurut Tarya, pendaftaran pemilih tidak dilakukan serentak. “Yang
bisa dilaksanakan segera, jalan dulu, seperti di daerah Singkawang.
Sedangkan di kecamatan yang jadi kantung konflik seperti Jawai, Tebas,
Sambas, dan Pemangkat yang suasananya masih panas, pelaksanaan
pendaftaran pemilih ditunda,” ujarnya.

Jumlah pemilih di Kabupaten Sambas sekitar 50 persen dari jumlah
seluruh penduduk wilayah itu yang 880.000 jiwa. Setelah dikurangi
jumlah warga yang mengungsi, pemilih di Kabupaten Sambas diperkirakan
sekitar 400.000 orang.

Untuk wilayah terpencil di kabupaten sebelah utara Kalbar itu,
Tarya mengatakan, panitia pendaftaran pemilih akan melakukan “jemput
bola”. Artinya, petugas akan mendatangi masyarakat yang tinggal di
pelosok. Daerah ini antara lain adalah Sungkung di Kecamatan
Jagoibabang yang terisolasi. Untuk mencapai daerah itu dibutuhkan
waktu 24 jam berjalan kaki mendaki gunung dan menyusuri sungai.

Demikian pula di daerah Sungaibening (Sajingan), Pareh (Seluas),
Tanahhitam (Paloh), Senangi, dan Sungaibaru (Telukkeramat).
Sementara itu, Ketua PPD I Kalbar, Hubertus Tekuwaan Oeray
mengemukakan, keluhan soal honorarium yang diberikan pemerintah
(Depdagri) kepada Ketua PPD I yang ditetapkan Rp 60.000 per bulan
atau Rp 2.000 per hari. Padahal, Indonesia mendapat bantuan dari
berbagai negara dan lembaga dunia.

Dalam percakapan dengan Kompas di Pontianak, Sabtu lalu, Tekuwaan
tidak terlalu mempermasalahkan besarnya honor yang diterima. “Akan
tetapi kalau saya baca di koran dan dengar dari radio dan televisi,
Indonesia mendapat bantuan demikian besar dari luar negeri, tetapi ke
daerah kok tidak nyalur?,” tanya Tekuwaan. Di samping itu, fasilitas
yang kini tersedia di Sekretariat PPD Kalbar di Jl Ahmad Yani 109
Pontianak, sangat minim.

Baru mulai
Sampai hari keenam pendaftaran pemilih, Sabtu, Panitia Pemilihan
Kecamatan di Kodya Palu dan Kabupaten Donggala (Sulteng) baru memasuki
tahapan pembentukan Panitia Pemungutan Suara. Hal itu terjadi akibat
PPK baru terbentuk tanggal 8 April. Masalah serupa juga terjadi di
Tasikmalaya dan Ciamis (Jabar) serta Banda Aceh.

Kepala Sekretariat PPK pada empat kecamatan di Kodya Palu, M
Ridwan Salewangeng, menyatakan belum bisa melakukan kegiatan sebelum
PPS terbentuk. “Seluruh PPS diharapkan sudah terbentuk Senin ini agar
pendaftaran pemilih efektif bisa dimulai Selasa,” katanya.

Para Kepala Sekretariat PPK mengaku belum menerima dana
penyelenggaraan pemilu, sehingga untuk meringankan pekerjaan
administrasi, PPK menempati sekretariat di Kantor Kecamatan.
Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Tawaeli, Kabupaten
Donggala. Seluruh PPK masih menyiapkan pembentukan PPS di tiap desa,
dan diperkirakan sudah rampung pada hari Senin.

Petani
Di Tasikmalaya dan Ciamis, menurut laporan, kegiatan pendaftaran
baru dimulai Sabtu dan Minggu. Ini pun masih terlihat belum adanya
kesiapan baik dari petugas maupun sarana termasuk masih adanya
kecamatan dan kelurahan/desa yang belum memiliki PPK dan PPS.

Selain karena belum mengerti, juga banyak pemilih pemula yang
belum memiliki KTP. Di Tasikmalaya dan Ciamis tidak ada pembuatan KTP
gratis. Di Ciamis, biaya pembuatan KTP yang ditetapkan Rp 1.000.
Ketua PPD I Aceh, Ahmad Farhan Hamid mengatakan, pihaknya sedang
melakukan berbagai upaya untuk mengejar tugas-tugas gastarlih.

Misalnya pelayanan malam hari bagi petani yang pulang dari ladang pada
sore dan malam hari. Ia menjelaskan, sebanyak 142 PPK baru efektif
bekerja tanggal 4 dan 5 April lalu. (gun/jan/ksp/lam/ren/nj)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s